Pelatihan Tata Kelola BLU/BLUD Tahun 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 paling lama disesuaikan 2 Tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Tahun 2020 perlu dilakukan update dokumen PRA BLUD disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Dokumen tata kelola terdiri dari:
- Peraturan Kepala Daerah
- Lampiran I Struktur Organisasi setelah menjadi BLUD
- Lampiran II Standar Operasional Prosedur
- BAB I Struktur Organisasi Puskesmas Setelah Menjadi BLUD
BAB I berisi Struktur Organisasi, Pemilik Puskesmas, Organisasi dan Tata Laksana, Data Pegawai, Prosedur kerja. - BAB II Prinsip-Prinsip Tata Kelola,
Akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, serta kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah. - BAB III Penutup
Berisi saran dan kesimpulan
Pola tata kelola sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memuat:
- Kelembagaan
- Prosedur Kerja
- Pengelompokan Fungsi
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen tata kelola akan disahkan oleh Bupati/Walikota setempat yang sedikit berbeda dari Permendagri Nomor 61 tahun 2007 hanya dibagian struktur organisasi yang memperjelas adanya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagai bagian yang membantu Pejabat keuangan. Untuk Peraturan Kepala Daerah akan di buat sama untuk 1 Dinas Kesehatan. Sehingga yang perlu dirubah/ disesuaikan adalah lampiran I, Lampiran II, BAB I, BAB II bagian kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah.
