Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2024

Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2024

Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2024 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang dalam melaksanakan penatausahaan BMD. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan BMD yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021 ini masih memerlukan pemahaman dan pendalaman bagi para aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam pengelolaan BMD. Oleh karena itu, diperluka...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Dengan Permendagri No 7 Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Dengan Permendagri No 7 Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Dengan Permendagri No 7 Tahun 2024 Pengelolaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, dan pelaporan. Aset daerah merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan melihat prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa aset daerah ada yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bimbingan ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaru Sesuai Permendagri No.7 Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaru Sesuai Permendagri No.7 Tahun 2024

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaru Sesuai Permendagri No.7 Tahun 2024 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut beberapa poin penting dari peraturan ini: Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD): Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan BMD tidak memerlukan pers...

Lanjutkan membaca

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0

Bimtek Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Andalan Sumber Pendapatan Pemda Era Digital 4.0 Digitalisasi dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ada berapa jumlah BUMD yang dikelola secara profesional di daerah Anda saat ini ? Masalah yang sering dihadapi Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Propinsi) adalah ketika  PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu menutupi (defisit) membiayai pembangunan dan operasional karena mengandalkan APBD. Maka untuk mampu membiayai (surplus) perlu pengelolaan  sumberdaya dengan membentuk bada usaha (BUMD, Perseroda) yang dikelola secara profesional (Psl 33 Ayat 4  UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disrupsi (gangguan) akibat pesa...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD

Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Aplikasi SIPD dan E-BMD Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance). Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yakni dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat. Salah satu ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Dalam Upaya Pengelolaan Aset Daerah Akuntansi Penyusutan Aset

Bimtek Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Dalam Upaya Pengelolaan Aset Daerah Akuntansi Penyusutan Aset Dan Penghapusan Aset Serta Pertanggungjawaban Pengguna Aset Daerah

Bimtek Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Dalam Upaya Pengelolaan Aset Daerah Akuntansi Penyusutan Aset Dan Penghapusan Aset Serta Pertanggungjawaban Pengguna Aset Daerah Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah  sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran,pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan  penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat Menguraikan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sasaran program adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah, khususnya yang akan dan sedang bertugas mengelola Barang Milik Daerah. Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu: Menguraikan konsep kewenangan pengelolaan barang milik daerah Menguraikan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah Men...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MODUL BARANG MILIK DAERAH

BIMTEK MODUL BARANG MILIK DAERAH

BIMTEK MODUL BARANG MILIK DAERAH MODUL BARANG MILIK DAERAH Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Namun demikian, BMD pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Sosialiasi E-BMD, Aplikasi Guna Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah

Bimtek Sosialiasi E-BMD, Aplikasi Guna Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah

Bimtek Sosialiasi E-BMD, Aplikasi Guna Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah Kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud implementasi dari permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang, Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, untuk setiap daerah dapat memahami regulasi tersebut. Sosialisasi E-BMD ini juga menjadi acuan dalam mengaplikasikan sistem elektronik dilingkungan pemprov dengan menyesuaikan aplikasi terbaru. Harapanya, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas para aparat kita khususnya dalam pengelolaan aset daerah, dengan menggunakan aplikasi baru.

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021

Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021

Bimbingan Teknis Aplikasi e-BMD Dalam Rangka Implementasi Permendagri Nomor 47 tahun 2021 E-BMD adalah sistem aplikasi keuangan yang diimplementasikan secara teknis untuk mengakomodasi standarisasi tatakelola Informasi Keuangan Daerah yang disesuaikan berdasarkan Permendagri dan mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan berbasis Akrual, yang telah terintegrasi secara online dimulai dari modul Penganggaran, modul Perbendaharaan, modul BUD, modul Akuntansi dan modul Pengelolaan Aset. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada...

Lanjutkan membaca