19 Agu
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Service Excellence & Operational Excellence di Jakarta

Posted by author-avatar
0
Jakarta, 13–14 Agustus 2026 — PT. Pusat Studi dan Konsultasi Nasional (PSKN Training Center) sukses menyelenggarakan Pelatihan Service Excellence & Operational Excellence dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Perusahaan di Era Digital yang diikuti oleh peserta dari PT. Wisesa Niaga Tama. Kegiatan pelatihan service excellence dan operational excellence ini dilaksanakan selama dua hari di YELLO Hotel Harmoni, Jakarta, dengan tujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam memberikan pelayanan berkualitas, memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi proses operasional, serta membangun pola kerja yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Baca Juga :
Continue reading
15 Agu
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN BUMN/BUMD, PELATIHAN PERUSAHAAN

Inhouse Training OSS-RBA: Pelatihan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Posted by author-avatar
0
Dokumentasi Inhouse Training OSS-RBA PT Reethau Cipta Energi pada 13 Agustus 2026 bersama PSKN Training Center. Fokus perizinan, kepatuhan & LKPM. Jakarta, 13 Agustus 2026 — Pengelolaan perizinan berusaha menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi aspek kepatuhan regulasi. Memahami kebutuhan tersebut, PT Reethau Cipta Energi menyelenggarakan Inhouse Training OSS-RBA bersama PSKN Training Center pada 13 Agustus 2026 di kantor PT Reethau Cipta Energi. Pelatihan ini berfokus pada OSS-RBA, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kepatuhan Regulasi, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan menghadirkan Edy Rahmat, Expert OSS-RBA & LKPM, sebagai trainer yang membawakan materi dengan pendekatan praktis, inter...
Continue reading
25 Feb
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

Update OSS RBA 2026: Menguasai PP No.28 & Praktik Perizinan Berbasis Risiko

Posted by author-avatar
0
Update OSS RBA 2026 menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) guna memperkuat kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, dan meningkatkan iklim investasi nasional. Dengan hadirnya PP No.28 Tahun 2026, regulasi perizinan berbasis risiko memasuki fase penyesuaian penting yang wajib dipahami oleh pelaku usaha, aparatur pemerintah, konsultan, hingga akademisi. Sistem OSS RBA sendiri merupakan implementasi dari kebijakan perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dipe...
Continue reading
Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau

Posted by author-avatar
0
Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menjamin mutu terapi obat, keselamatan pasien (patient safety), dan efisiensi penggunaan sumber daya farmasi. Dalam era akuntabilitas publik dan peningkatan mutu layanan kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun apotek, dituntut untuk melaksanakan tata kelola kefarmasian yang baik dan sistem pelaporan yang transparan, akurat, dan berkesinambungan. Implementasi Permenkes Nomor ...
Continue reading
Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN TKDN

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara

Posted by author-avatar
0
Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), Preferensi Harga, dan Harga Evaluasi Akhir (HEA) sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun BUMN/BUMD. Peningkatan TKDN menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diatur dalam
Continue reading
Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
03 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Posted by author-avatar
0
Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin penerapan yang konsi...
Continue reading
Pelatihan Penyusunan HPSOE (Harga Perkiraan SendiriOwner's Estimate), Jakarta
26 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner’s Estimate), Jakarta

Posted by author-avatar
0
Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate), Jakarta Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) merupakan salah satu dokumen kunci yang sangat menentukan keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan. HPS/OE berfungsi sebagai dasar evaluasi kewajaran harga penawaran, acuan negosiasi harga, serta instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pejabat pengadaan, PPK, maupun Pokja dalam penyusunan HPS, di antaranya: Kurangnya pemahaman terhadap metodologi penyusunan HPS/OE yang s...
Continue reading
Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
13 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Posted by author-avatar
0
Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin pener...
Continue reading
Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6
06 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6

Posted by author-avatar
0
Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagai perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018), terdapat sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pengadaan, termasuk ketentuan rangkaian proses pengadaan berbasis katalog elektronik (e-Katalog). E‑Katalog Versi 6 menjadi instrumen strategis dalam transformasi digital pengadaan, dengan fitur baru dan integrasi sistem (misal dengan SAKTI, SIPD, dan lainnya). Untuk memastikan bahwa aparatur pengadaan dapat mengimplement...
Continue reading
Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun
22 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun

Posted by author-avatar
0
Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun Sejalan dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, seluruh Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
Continue reading