Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan
08 Des
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DPUPR Kab. Mahakam Ulu

Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DPUPR Kab. Mahakam Ulu Kementerian PUPR telah melakukan perbaikan regulasi penyusunan HPS dengan menerbitkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 dan SE Dirjen Bina Konstruksi No. 73 tahun 2023 sebagai regulasi adaptif rumusan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa tahapan yang mesti dilaksanakan. Dimulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaannya. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan perencanaan yang baik. Dalam peren...

Lanjutkan membaca

08 Des
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Konsultasi DPUPR Kab. Kutai Timur

Bimbingan Teknis Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Konsultasi DPUPR Kab. Kutai Timur Pengadaan jasa konsultasi merupakan suatu langkah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pandangan ahli dari luar dalam menjalankan berbagai aspek bisnisnya. Khususnya dalam bidang keuangan, hukum, dan teknologi informasi, pengadaan konsultasi memiliki peran yang sangat vital dalam membantu perusahaan mengelola risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnisnya secara lebih efektif. Namun, untuk mengoptimalkan proses pengadaan jasa konsultasi, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. 1. Identifikasi Kebutuhan Secara Tepat, 2...

Lanjutkan membaca

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang
23 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang ISO/IEC 17025 merupakan standar yang berhubungan dengan akreditasi laboratorium dan berisi persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini telah diakui secara internasional dan merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi yang telah digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi oleh berbagai pihak di dunia. Persyaratan-persyaratan yang diminta dalam standar ISO/IEC 17025 bersifat umum untuk berbagai jenis dan ukuran organisasi ya...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset
23 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DPUPR Murung Raya

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DPUPR Murung Raya Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausaha...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Kebijakan dan Pemungutan OPSEN Pajak Daerah Sesuai Dengan UU HKPD Kab. Kepahiang
23 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Kebijakan dan Pemungutan OPSEN Pajak Daerah Sesuai Dengan UU HKPD Kab. Kepahiang

Bimbingan Teknis Kebijakan dan Pemungutan OPSEN Pajak Daerah Sesuai Dengan UU HKPD Kab. Kepahiang Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut presentase tertentu. Macam-macam Opsen diantaranya Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kab/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kab/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. Sementara Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan keseja...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Project Risk Manajemen PT. Pertamina Hulu Rokan Tahun 2024
23 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan Project Risk Manajemen PT. Pertamina Hulu Rokan Tahun 2024

Pelatihan Project Risk Manajemen PT. Pertamina Hulu Rokan Tahun 2024 Kebutuhan perusahaan akan fungsi manajemen proyek dan pengendalian risiko proyek dalam mendukung kegiatan pengembangan bisnis perusahaan ke arah yang bersifat strategis tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Hal ini disebabkan adanya berbagai alasan, antara lain semakin pendeknya kompresi daur hidup produk, tingginya tingkat kompetisi, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kesemuanya ini dapat menyebabkan semakin meningkatnya kompleksitas aktivitas proyek, serta adanya tuntutan tata kelola penyelenggaraan bisnis yang Good Corporate Governance (GCG). Disini terlihat bahwa manajemen proyek...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Kelola Keuangan Puskesmas Tanjunbalai Sumatra Utara
05 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimtek Tata Kelola Keuangan Puskesmas Tanjungbalai Sumatra Utara

Bimtek Tata Kelola Keuangan Puskesmas Tanjungbalai Sumatra Utara Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaa keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaa keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Mekanisme perencanaan, pengendalian dan pengelolaan keua...

Lanjutkan membaca

Bimtek Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroadmodjo
05 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimtek Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroadmodjo, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara

Bimtek Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit UPTD RSD dr. H. Soemarno Sosroadmodjo, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberdaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga dapat berfungsi secara efetif ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan PT. Pegadaian (Persero), Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) Fungsi Audit Intern
10 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan PT. Pegadaian (Persero), Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) Fungsi Audit Intern

Pelatihan PT. Pegadaian (Persero), Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) Fungsi Audit Intern QAIP adalah pengelolaan kualitas audit intern. Seluruh elemen organisasi yang berada pada proses bisnis sudah jamak memahami dan menerapkan program untuk menjaga kualitas. Saat ini, isu konsistensi kualitas merambah pada lini/fungsi audit intern. Fungsi audit intern yang mengakselerasi tujuan organisasi menjadi salah satu alasan pentingnya para pimpinan unit audit intern menjamin dan menjaga kualitas fungsi audit intern. Dengan QAIP, pimpinan unit audit intern dapat memberikan bukti kepada audit atau pimpinan organisasi bahwa fungsi audit i...

Lanjutkan membaca

Bimtek PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya
02 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimtek PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Penyusunan Rencana Risnis BUMD

Bimtek PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Penyusunan Rencana Bisnis BUMD Badan Usaha milik Daerah (BUMD) memiliki kewajiban dalam menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan anggaran dasar. Rencana bisnis memuat paling sedikit: Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; Kondisi BUMD saat ini; Asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis; Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. Di samping itu penyusunan rencana bisnis juga dilakukan untuk memberikan pedoman bagi piha...

Lanjutkan membaca