Bimbingan Teknis Penyusunan SSH, SBU, HSPK dan ASB, BPKAD Kota Sorong

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH, SBU, HSPK dan ASB, BPKAD Kota Sorong

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH, SBU, HSPK dan ASB, BPKAD Kota Sorong Standar satuan harga (SSH) dan analisa standar biaya (ASB) sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025. Semua OPD harus mematuhi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel program kegiatan pemerintah. Pemberlakuan otonomi daerah mengakibatkan perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian dana yang dianggarkan oleh daerah. Otonomi daerah memiliki dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah karena suatu daerah diberi peluang untuk mengelolaan keuangannya sendiri. Untuk mendukung kegiatan lembaga dan instansi peme...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DPUPR Kapuas, Kalimantan Tengah

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DPUPR Kapuas, Kalimantan Tengah Melalui pelaksanaan katalog elektronik sektor konstruksi, Pemerintah diharapkan dapat mendorong industri jasa konstruksi memanfaatkan alternatif metode pemilihan E-Purchasing melalui Katalog. Dengan Katalog pelaku usaha dapat sekaligus belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Terlebih melalui penerapan katalog ini dapat mendukung percepatan peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana yang diamanatkan di dalam Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam upaya untuk m...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kecamatan Dalam Penyusunan RKT

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kecamatan Dalam Penyusunan RKT, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Kecamatan Dalam Penyusunan RKT, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, de...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pendamingan Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) RSUD

Bimtek Pendamingan Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) RSUD

Bimtek Pendamingan Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) RSUD Tahun 2024 merupakan tahun periodesasi bagi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024-2029 yang diwajibkan untuk melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah jangka Menengah baik Dokumen RPJMD maupun RENSTRA bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan prakte...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Pentingnya pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memberikan pelayanan publik. pegawai kecamatan dan kelurahan harus selalu siap meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin optimal. Bimtek ini merupakan upaya dalam meningkatkan SDM aparatur kelurahan Dan Kecamatan, agar mampu mengimplementasikan berbagai program dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah Sinergitas perencanaan pembangunan antara OPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan sinergitas yang tumbuh maka integrasi perencanaa...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu UUD Negara RI 1945 Pasal 28F, yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Permen no...

Lanjutkan membaca

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur Studi tiru merupakan konsep belajar yang dilakukan pada suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan dan peraturan perundangan. Adapun dasar dari pelaksanaan kegiatan adalah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional...

Lanjutkan membaca

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN Ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah diberlakukan di Indonesia dan itu ditekankan lagi di dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (PBJP). TKDN juga digunakan untuk pekerjaan proyek Engineering Procurement & (EPC), karena untuk pengadaan (Procurement) banyak mesin dan alat-alat yang bahan baku dan komponennya masih berasal dari luar negeri. Begitu juga dengan Perwakilan Perusahaan Asing atau Perusahaan Non-Produsen yang merupakan licensing dari Headquarter di Luar Negeri yang akan men...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur Pengembangan SDM adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan memiliki pekerja yang terampil, terlatih, dan berdedikasi, organisasipublik dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas layanan mereka. Namun, pengembangan SDM bukan hanya tentang pelatihan dan pendidikan formal. Ini juga tentang menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Peran pengembangan SDM dalam peningkatan kualitas layanan publik antara lain: Meningkatkan kompetensi

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberdaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga...

Lanjutkan membaca