Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 Tahun 2024 Tujuan Renstra SKPD /OPD  adalah Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber dayayang ada secara optimal untuk mencapaian tujuan organisasi. Tujuan Penyusunan Rencana Str...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah m...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara), Renja (Rencana Kerja Satuan Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua inst...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022 Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu di terapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 79 tahun 2022, tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksa...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penguatan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Pada Pemilihan Penyedia Barang

Bimtek Penguatan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024

Bimtek Penguatan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengambil alokasi anggaran yang cukup besar pada APBN maupun APBD, memasuki tahun anggaran tahun 2024, para pihak dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa, penting untuk meningkatkan kompetensi teknisnya, agar mampu melaksanakan berbagai program pengadaan barang/jasa sesui dengan aturan serta mampu menerapkan berbagai strategi pengadaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta value for money. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam rangkaian pengadaan adalah...

Lanjutkan membaca

Bimtek Optimalisasi Penggunaan SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bimtek Optimalisasi Penggunaan SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bimtek Optimalisasi Penggunaan SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan segala kemudahannya. Sehubungan dengan perkembangan inovasi, untuk menjawab pertanyaan tentang perubahan kode pengelolaan keuangan negara, Indonesia harus memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan negara sesuai Pasal 214 (1) PP No. 12 Tahun 2019. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengatur sistem yang akan digabungk...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD Dinas DPUPR Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Bimtek Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD Dinas DPUPR Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Bimtek Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD Dinas DPUPR Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Perencanaan Keuangan dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan re...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penatausahaan Keuangan Daerah memuat rincian Laporan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan anggaran pendapatan belanja dan Pengeluaran Belanja menurut p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Baerbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah daerah harus mulai melakukan penyusunan dan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh kementrian dalam negeri yaitu SIPD atau aplikasi milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memerintahkan percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Ssebagaimana telah di atur dalam Permendagri 70/2019 Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor: 130/736/SJ, tanggal 27 januari 2020 tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintah daerah. Pera...

Lanjutkan membaca