Pelatihan Penulisan Jurnalistik Kehumasan
13 Feb
HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PENULISAN BUKU, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Penulisan Jurnalistik Kehumasan

Pelatihan Penulisan Jurnalistik Kehumasan Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa berkerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Sedangkan humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari publik / masyarakat. Pengertian Humas (Hubungan Masyarakat) Humas atau dalam bahasa Inggris Public Relations yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. (wikipedia). Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik (good will) sehinga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap sua...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
13 Feb
HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

Pelatihan Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah Dalam pelaksanaannya, manajemen kehumasan pada pelayanan publik bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik (masyarakat) dengan tujuan membina hubungan kerja sama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Manajemen kehumasan juga melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Fungsi manajemen kehumasan untuk mendukung dan memelihara jalur komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi d...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Pengembangan Kehumasan Keprotokoleran
13 Feb
HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Pengembangan Kehumasan Keprotokoleran

Pelatihan Pengembangan Kehumasan Keprotokoleran Biro Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Recanan Strategi Pembangunan tahun 2014-2019 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Citra Daerah. Meski Kehumasan dan keprotokolan adalah dua tugas dan fungsi yang berbeda, namun pada pelaksanaannya kegiatan ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan
13 Feb
PELATIHAN PEMERINTAH, HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL

Pelatihan Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah

Pelatihan Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global...

Lanjutkan membaca

Pelatihan MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal
13 Feb
HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah

Pelatihan MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah Selama ini banyak warga masyarakat menganggap bahwa Master of Ceremony (MC) adalah suatu pekerjaan yang mudah, karena MC menurut anggapan mereka hanya sekedar mengantarkan acara demi acara, sesuai dengan susunan acara. Anggapan semacam itu sebenarnya salah, karena lancar dan tidaknya suatu acara dan keselarasan perpindahan dari satu acara keacara berikutnya, sangat tergantung pada kepiawaian MC dalam memandu acara. Dengan kata lain MC adalah ujung tombak ketika acara berlangsung yang dapat mendramatisasi...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL
13 Feb
HUMAS DAN PROTOKOL, PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI

PELATIHAN PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI Peran protokoler sangat strategis karena tidak hanya memberikan pelayanan yang prima terhadap pegawai saja, tapi juga tamu. Jika protokoler benar-benar memberikan pelayanan prima terhadap tamu/ pihak dari, maka persepsi positif pun akan diberikan pada organisasi ini secara keseluruhan. Ini tentu akan menunjang kesuksesan Pemerintahan. terkait dengan Divisi Manajemen Intern, khususnya Seksi Sekretariat, Pengamanan, dan Protokol. Pelayanan  adalah  suatu  usaha  untuk  membantu  menyiapkan  (mengurus)  apa  yang diperl...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Keprotokolan
05 Okt
PELATIHAN HUMAS, PELATIHAN MS PROTOKOL

Bimtek Manajemen Keprotokolan

Manajemen Keprotokolan Dalam rangka Meningkatan Wawasan, Keterampilan, Etika dan Pengetahuan Bagi Protokol Serta MC /Master of Ceremony di Daerah, PSKN - Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dengan Tata Pengaturan mengenai Keprotokolan. Pengaturan Keprotokolan tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa. Perubahan ketatanegaraan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada perubahan pengaturan keprotokolan negara. Perubahan mendasar antara lain diwujudkan dengan ditiadakannya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negar...

Lanjutkan membaca