Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6
08 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan ke...

Lanjutkan membaca

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6
08 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuha...

Lanjutkan membaca

Inhouse Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6
08 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH

Inhouse Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Inhouse Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebut...

Lanjutkan membaca

Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6
08 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH

Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Training Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebu...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Pedampingan Penyusunan Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025
08 Jan
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Pedampingan Penyusunan Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025

Bimbingan Teknis Pedampingan Penyusunan Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).  Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Perangkat Daerah menjadi bagian ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan PERMENDAGRI No 5 Tahun 2024
06 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan PERMENDAGRI No 5 Tahun 2024

Bimbingan Teknis Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan PERMENDAGRI No 5 Tahun 2024 Sebagai upaya untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu dilakukan keterpaduan data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, mengingat  data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah  perlu dilakukan tata kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Kebijakan Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri  merupakan implementasi dari  kebijakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai upay...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
06 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)

Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah (KUPDRD) merupakan kebijakan terbaru tentang pengaturan implementasi  dari UU No. 1 Tahun 2022 tantnag Hubungan Keuangan Pemerintah  Pusat dan dan Pemewrintyahn Daerah  mengatur pajak daerah dan retribusi daerah soal pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, hingga pengendalian lalu lintas. Retribusi daerah yang dimaksud dalam aturan ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepenti...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manfaat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Transformasi Digital Pada Pemerintah Daerah
03 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Manfaat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Transformasi Digital Pada Pemerintah Daerah (SE Menkominfo RI No. 9 / 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial)

Pelatihan Manfaat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Transformasi Digital Pada Pemerintah Daerah (SE Menkominfo RI No. 9 / 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial) Manfaat Penerapan Artificial Intelligence Dalam Transformasi Digital Pada Pemerintah Daerah Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software, yang dibuat dan diprogram untuk dapat “berpikir” seperti manusia dan meniru tindakan manusia. Dalam konteks modern, AI sering dikaitkan dengan teknologi berbasis machine learning dan deep learning, yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit Dengan kecerdasan yang dise...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Sosialisasi KEPMENPANRB No 11 Tahun 2024
03 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Sosialisasi KEPMENPANRB No 11 Tahun 2024

Bimbingan Teknis Sosialisasi KEPMENPANRB No 11 Tahun 2024 Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 11 Tahun 2024 Tentang  Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlu menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau PPPK, bagi lnstansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Permenpan Nomor 656 Tahun 2023 tentang jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak
01 Jan
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu UUD Negara RI 1945 Pasal 28F, yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Permen no...

Lanjutkan membaca