Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024

Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024

Bimbingan Teknis RPJMD dan RENSTRA Tahun 2024 RPJMD dan RENSTRA Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) & Renstra (Rencana Strategis) OPD. Merupakan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan di wilayahnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah, sangatlah penting. Di sinilah pentingnya Bimbingan Teknis bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah implementasi dari jenis pengendalian dan evaluas...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2024

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2024

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2024 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Standar Operasional prosedur adalah salah satu tugas semua instansi pusat maupun daerah yang harus sesuai dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian juga LAKIP sangat penting sebagai bukti pertanggung jawaban Instansinya atas hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing instansi wajib dilaporkan dalam bentuk LAKIP. Melalui Bimbingan Teknis ini diharapkan kepada semua instansi Pusat dan Daerah dapat me...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD RPJMD teknokratik disusun berdasarkan analisis data. untuk melakukan analisis data di masing-masing perangkat daerah sebagai bahan penyusunan teknokratik. Bimbingan teknis ini menjadi forum diskusi untuk menghasilkan analisis permasalahan yang mendalam dan menyamakan persepsi terkait proses substansi guna dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan dan selaras. Dalam menyusun kerangka analisis permasalahan daerah harus berdasarkan kondisi nyata daerah, menyusun isu-isu strategis pembangunan daerah, dan menghubungkan rancangan dokumen teknokratik dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang tel...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan dan Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Penyusunan dan Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimtek Penyusunan dan Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Penganggaran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorie...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pendalaman Tugas, Kewenangan, dan Persyaratan PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan PP, dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Disertai Strategi Penerapan P3DN dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bimtek Pendalaman Tugas, Kewenangan, dan Persyaratan PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan PP, dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Disertai Strategi Penerapan P3DN dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bimtek Pendalaman Tugas, Kewenangan, dan Persyaratan PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan PP, dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Disertai Strategi Penerapan P3DN dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terbitnya regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menciptakan ketentuan dan semangat baru atas tugas dan kewenangan beberapa pihak dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam hal ini yang cukup dominan adalah bagi Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Kom...

Lanjutkan membaca

Bimtek PERMENKEU Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap

Bimtek PERMENKEU Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap

Bimtek PERMENKEU Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Men...

Lanjutkan membaca

Bimtek Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Bimtek Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023

Bimtek Transformasi Dan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga tujuan dilaksana...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Manajemen Kearsipan Dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistempenyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sementara disisi lain ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga per...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Internal SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)

Pelatihan Internal SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)

Pelatihan Internal SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Dalam upaya mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintah berbasis elektronik, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk pengelola arsip di masing-masing bidang. Aplikasi SRIKANDI adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang diciptakan, karena sesuai aturan dari peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya aplikasi SRIKANDI ini dapat membantu kegiatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online, serta mewujudkan birokrasi yang paperless. T...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Arsip Bagi Petugas Arsip dan Seksi Pemerintahan Tahun 2024

Pelatihan Arsip Bagi Petugas Arsip dan Seksi Pemerintahan Tahun 2024

Pelatihan Arsip Bagi Petugas Arsip dan Seksi Pemerintahan Tahun 2024 Seksi Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Seksi Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan  sebagian tugas kantor di bidang Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Kdearsipan dan Dokumentasi Menyiapkan baha...

Lanjutkan membaca