25 Feb
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Update OSS RBA 2026: Menguasai PP No.28 & Praktik Perizinan Berbasis Risiko

Update OSS RBA 2026 menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) guna memperkuat kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, dan meningkatkan iklim investasi nasional. Dengan hadirnya PP No.28 Tahun 2026, regulasi perizinan berbasis risiko memasuki fase penyesuaian penting yang wajib dipahami oleh pelaku usaha, aparatur pemerintah, konsultan, hingga akademisi. Sistem OSS RBA sendiri merupakan implementasi dari kebijakan perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dipe...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menjamin mutu terapi obat, keselamatan pasien (patient safety), dan efisiensi penggunaan sumber daya farmasi. Dalam era akuntabilitas publik dan peningkatan mutu layanan kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun apotek, dituntut untuk melaksanakan tata kelola kefarmasian yang baik dan sistem pelaporan yang transparan, akurat, dan berkesinambungan. Implementasi Permenkes Nomor ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN TKDN

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), Preferensi Harga, dan Harga Evaluasi Akhir (HEA) sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun BUMN/BUMD. Peningkatan TKDN menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diatur dalam

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
03 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin penerapan yang konsi...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyusunan HPSOE (Harga Perkiraan SendiriOwner's Estimate), Jakarta
26 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner’s Estimate), Jakarta

Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate), Jakarta Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) merupakan salah satu dokumen kunci yang sangat menentukan keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan. HPS/OE berfungsi sebagai dasar evaluasi kewajaran harga penawaran, acuan negosiasi harga, serta instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pejabat pengadaan, PPK, maupun Pokja dalam penyusunan HPS, di antaranya: Kurangnya pemahaman terhadap metodologi penyusunan HPS/OE yang s...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
13 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin pener...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6
06 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagai perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018), terdapat sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pengadaan, termasuk ketentuan rangkaian proses pengadaan berbasis katalog elektronik (e-Katalog). E‑Katalog Versi 6 menjadi instrumen strategis dalam transformasi digital pengadaan, dengan fitur baru dan integrasi sistem (misal dengan SAKTI, SIPD, dan lainnya). Untuk memastikan bahwa aparatur pengadaan dapat mengimplement...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun
22 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun

Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA PD, Dinkes Sarolangun Sejalan dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, seluruh Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan
15 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan Lalu lintas dan angkutan jalan darat memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, meningkatnya aktivitas masyarakat, serta pembangunan infrastruktur jalan, permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur BLUD agar mampu mengelola keuangan, aset, dan perpajakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur
06 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur

Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan Pohon Kinerja yang sesuai dengan regulasi terbaru dan sejalan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan hierarkis antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Individu (IKI) mulai dari Level 1 hingga Level 4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, setiap perangkat daerah diwaj...

Lanjutkan membaca