19 Mei
GALERI PELATIHAN

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dalam Pengelolaan Sistem Informasi SIMAK dan SIPJAKI

Dalam era digitalisasi pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan utama guna mendukung tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada pengelolaan sistem informasi, khususnya SIMAK dan SIPJAKI. Dokumentasi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi bagian penting tidak hanya sebagai arsip kegiatan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran, evaluasi, serta referensi dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan kompetensi aparatur di masa depan. Latar Belakang Kegiatan Bimtek SIMAK dan SIPJAKI Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menuntut aparatur untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sistem informasi berbasis teknologi. SIMAK dan SIPJAKI mer...

Lanjutkan membaca

17 Apr
GALERI PELATIHAN

Dokumentasi Kegiatan Bimtek Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pencegahan dan mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana, kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan investasi strategis dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Pentingnya Dokumentasi dalam Kegiatan Bimtek Bencana Dokumentasi bukan sekadar arsip, melainkan alat strategis untuk: Menjadi bukti pelaksanaan kegiatan Mendukung akuntabilitas program Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan Referensi kegiatan serupa di masa depan Mendukung pelaporan ke pimpinan dan auditor Tanpa dokumentasi yan...

Lanjutkan membaca

14 Apr
GALERI PELATIHAN

Dokumentasi Bimtek Implementasi Cascading Kinerja ASN dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Implementasi cascading kinerja ASN menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks reformasi birokrasi, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme penyelarasan antara visi organisasi dengan kontribusi individu aparatur sipil negara (ASN). Melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), para ASN dibekali pemahaman mendalam tentang bagaimana cascading kinerja dapat diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Artikel ini merupakan dokumentasi sekaligus panduan komprehensif yang dapat menjadi referensi utama bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan sistem manajemen kinerja berbasis cascading. Pengertian Cascading Kinerja ASN Cascading kinerja ASN ...

Lanjutkan membaca

25 Feb
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Update OSS RBA 2026: Menguasai PP No.28 & Praktik Perizinan Berbasis Risiko

Update OSS RBA 2026 menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) guna memperkuat kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, dan meningkatkan iklim investasi nasional. Dengan hadirnya PP No.28 Tahun 2026, regulasi perizinan berbasis risiko memasuki fase penyesuaian penting yang wajib dipahami oleh pelaku usaha, aparatur pemerintah, konsultan, hingga akademisi. Sistem OSS RBA sendiri merupakan implementasi dari kebijakan perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dipe...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau

Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola dan Pelaporan Kefarmasian, Dinkes Kabupaten Pulang Pisau Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menjamin mutu terapi obat, keselamatan pasien (patient safety), dan efisiensi penggunaan sumber daya farmasi. Dalam era akuntabilitas publik dan peningkatan mutu layanan kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun apotek, dituntut untuk melaksanakan tata kelola kefarmasian yang baik dan sistem pelaporan yang transparan, akurat, dan berkesinambungan. Implementasi Permenkes Nomor ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara
09 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN TKDN

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara

Pelatihan Teknik Perhitungan, Verifikasi, dan Implementasi TKDN, BMP, Preferensi Harga, dan HEA PT. Solusi Energy Nusantara Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), Preferensi Harga, dan Harga Evaluasi Akhir (HEA) sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun BUMN/BUMD. Peningkatan TKDN menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diatur dalam

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
03 Nov
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin penerapan yang konsi...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyusunan HPSOE (Harga Perkiraan SendiriOwner's Estimate), Jakarta
26 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner’s Estimate), Jakarta

Pelatihan Penyusunan HPS/OE (Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate), Jakarta Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) merupakan salah satu dokumen kunci yang sangat menentukan keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan. HPS/OE berfungsi sebagai dasar evaluasi kewajaran harga penawaran, acuan negosiasi harga, serta instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pejabat pengadaan, PPK, maupun Pokja dalam penyusunan HPS, di antaranya: Kurangnya pemahaman terhadap metodologi penyusunan HPS/OE yang s...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025
13 Okt
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin pener...

Lanjutkan membaca