Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Bimbingan Teknis Diskominfo Kab. Pegunungan Arfak Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu UUD Negara RI 1945 Pasal 28F, yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Permen no...

Lanjutkan membaca

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur

Studi Tiru Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Pulau Derawan Kedesa Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur Studi tiru merupakan konsep belajar yang dilakukan pada suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan dan peraturan perundangan. Adapun dasar dari pelaksanaan kegiatan adalah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional...

Lanjutkan membaca

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN

Inhouse Training PT. Telkom Sigma Teknik Perhitungan, Verifikasi dan Implementasi TKDN Ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah diberlakukan di Indonesia dan itu ditekankan lagi di dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (PBJP). TKDN juga digunakan untuk pekerjaan proyek Engineering Procurement & (EPC), karena untuk pengadaan (Procurement) banyak mesin dan alat-alat yang bahan baku dan komponennya masih berasal dari luar negeri. Begitu juga dengan Perwakilan Perusahaan Asing atau Perusahaan Non-Produsen yang merupakan licensing dari Headquarter di Luar Negeri yang akan men...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur

Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Halmahera Timur Pengembangan SDM adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan memiliki pekerja yang terampil, terlatih, dan berdedikasi, organisasipublik dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas layanan mereka. Namun, pengembangan SDM bukan hanya tentang pelatihan dan pendidikan formal. Ini juga tentang menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Peran pengembangan SDM dalam peningkatan kualitas layanan publik antara lain: Meningkatkan kompetensi

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang

Bimbingan Teknis SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Berkah Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu memebentuk keberdaan satuan pengawasan Internal. Supaya tidak terjadi kesenjangan dalam hal komunikasi audit maka pemeriksa internal lebih banyak menempatkan diri untuk membantu para anggota organisasi dalam menilai kinerja dan mengatasi persoalan atau jambatan yang terjadi sehingga...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran Modern Universitas Nusa Cendana

Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran Modern Universitas Nusa Cendana, Kupang

Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran Modern Universitas Nusa Cendana, Kupang Pengelolaan kantor yang baik dan modern (sesuai tuntutan zaman) akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Instansi Pemerintah maupun perusahaan secara keseluruhan, karena kantor merupakan pusat sistem administrasi. Maka dari itu, personil yang terlibat dalam kegiatan kantor harus memiliki pengetahuan yang memadai dan terbaru mengenai administrasi perkantoran. Pengetahuan tersebut diantaranya adalah tentang pengelolaan informasi (pengumpulan, pencatatan, penggandaan, pendistribusian, serta penyimpan data dan informasi) dan pelayanan tata usaha. Pelatiha...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan

Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DPUPR Kab. Mahakam Ulu

Bimbingan Teknis Penetapan HPS Dan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DPUPR Kab. Mahakam Ulu Kementerian PUPR telah melakukan perbaikan regulasi penyusunan HPS dengan menerbitkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 dan SE Dirjen Bina Konstruksi No. 73 tahun 2023 sebagai regulasi adaptif rumusan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa tahapan yang mesti dilaksanakan. Dimulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaannya. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan perencanaan yang baik. Dalam peren...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Konsultasi DPUPR Kab. Kutai Timur

Bimbingan Teknis Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Konsultasi DPUPR Kab. Kutai Timur Pengadaan jasa konsultasi merupakan suatu langkah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pandangan ahli dari luar dalam menjalankan berbagai aspek bisnisnya. Khususnya dalam bidang keuangan, hukum, dan teknologi informasi, pengadaan konsultasi memiliki peran yang sangat vital dalam membantu perusahaan mengelola risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnisnya secara lebih efektif. Namun, untuk mengoptimalkan proses pengadaan jasa konsultasi, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. 1. Identifikasi Kebutuhan Secara Tepat, 2...

Lanjutkan membaca

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang

Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 Politeknik Negeri Ketapang ISO/IEC 17025 merupakan standar yang berhubungan dengan akreditasi laboratorium dan berisi persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini telah diakui secara internasional dan merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi yang telah digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi oleh berbagai pihak di dunia. Persyaratan-persyaratan yang diminta dalam standar ISO/IEC 17025 bersifat umum untuk berbagai jenis dan ukuran organisasi ya...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DPUPR Murung Raya

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) Dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DPUPR Murung Raya Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausaha...

Lanjutkan membaca