Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Srikandi Berbasis Teknologi Informasi Dan Penghapusan Arsip Dinamis Dilingkungan Pemerintah
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Srikandi Berbasis Teknologi Informasi Dan Penghapusan Arsip Dinamis Dilingkungan Pemerintah

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Srikandi Berbasis Teknologi Informasi Dan Penghapusan Arsip Dinamis Dilingkungan Pemerintah Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan Berbasis SPBE (SRIKANDI) dengan Integrasi Sistem JIKN, dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang menyeluruh dan terpadu, lembaga kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya kearsipan yang mumpuni, perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang komprehensif yang meliputi pengelolaan arsip statis maupun dinamis. Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah mengambil langkah penataan organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Sesuai dengan grand design yang telah disusun, ada 8 (delapan) area perubahan yang ingin dicapai, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia mempunyai semangat meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam salah satu area perubahan reformasi birokrasi, yait...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Persiapan Pembekalan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Yang Akan Naik Jenjang Jabatan Fungsional
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Persiapan Pembekalan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Yang Akan Naik Jenjang Jabatan Fungsional

Bimbingan Teknis Persiapan Pembekalan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Yang Akan Naik Jenjang Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ketersediaan kebutuhan jabatan; memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan sebagai berikut: a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pengganti UU No 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pengganti UU No 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bimbingan Teknis Implementasi UU No 1 Tahun 2022 Pengganti UU No 7 Thn 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pen...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Single Salary Tahun 2024
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Single Salary Tahun 2024

Bimbingan Teknis Single Salary Tahun 2024 Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk segera menerapkan gaji tunggal atau single salary bagi pegawai negeri sipil (PNS) seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Adapun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan gaji tunggal atau single salary bagi pegawai negeri sipil (PNS). Prinsip itu adalah equity theory, baik yang berupa eksternal equity maupun internal equity. Artinya, kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda tak akan lagi mendapat kompensasi yang berbeda. ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kepegawaian Dan Strategi Peningkatan Kinerja ASN Dalam Mewujudkan ASN BerAKHLAK Di Lingkungan Dinas Kesehatan
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kepegawaian Dan Strategi Peningkatan Kinerja ASN Dalam Mewujudkan ASN BerAKHLAK Di Lingkungan Dinas Kesehatan

Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Kepegawaian Dan Strategi Peningkatan Kinerja ASN Dalam Mewujudkan ASN BerAKHLAK Di Lingkungan Dinas Kesehatan Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 6 Tahun 2022 Tentang  Pengelolaan Kinerja ASN dan PP 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan a...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Pedoman Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Dan Digitalisasi E-Kinerja
06 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Pedoman Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Dan Digitalisasi E-Kinerja

Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Pedoman Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Dan Digitalisasi E-Kinerja Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai pondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Analisis Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau ja...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Guru
05 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Guru

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Guru Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN khususnya Guru mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Guru Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN khususnya Guru memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tuga...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai ASN Dengan Menggunakan Praktek Langsung Aplikasi Web Internet
05 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai ASN Dengan Menggunakan Praktek Langsung Aplikasi Web Internet

Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai ASN Dengan Menggunakan Praktek Langsung Aplikasi Web Internet Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Prog...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian PNS Dan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS
05 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian PNS Dan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian PNS Dan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 thn 2017 jo PP 17 thn 2020 tentang Manajemen PNS salah satu amanat tersebut maka BKN mengeluarkan peraturan terkait dengan pemberhentian PNS. Bahwa untuk menyelenggarakan manajemen PNS perihal pemberhentian diperlukan pengaturan mengenai pemberhentian PNS yang efektif dan akuntabel. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberhentian PNS perlu didu...

Lanjutkan membaca