Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan BLUD dan RENSTRA, Puskesmas Kabupaten Pulang Pisau
18 Sep
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN BLUD/BLU

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan BLUD dan RENSTRA, Puskesmas Kabupaten Pulang Pisau

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan BLUD dan RENSTRA, Puskesmas Kabupaten Pulang Pisau Bimtek Penyusunan Renstra BLUD Rencana Strategis BLUD. bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kepada peserta pelatihan dalam penyusunan perencanaan strategis (RENSTRA) BLUD. Serta menguasai Teknik penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga handal dan professional. Dalam penguasaan penyusunan RENSTRA baik secara teknokratik maupun penyusunan rancangan awal yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana strategi bisnis membantu BLUD dalam mengelola sumber daya mereka secara efisien, termasuk keuangan, SDM, dan aset lainnya. Ini memastikan bahwa sumber daya digunaka...

Lanjutkan membaca

Bimtek Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018
05 Agu
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN KESEHATAN

Bimtek Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018

Bimtek Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam sektor kesehatan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan hal yang krusial untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan strategi manajemen yang efektif dalam pengelolaan PBJ menjadi sangat penting. Pepres No. 16 Tahun 2018 menjadi pedoman utama dalam mengatur pengelolaan PBJ di sektor kesehatan oleh BLU dan BLUD. 1. Pemahaman Terhadap Pepres No. 16 Tahu...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Persiapan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024
01 Agu
PELATIHAN BLUD/BLU

Pelatihan Persiapan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024

Pelatihan Persiapan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024 Akreditasi Puskesmas adalah proses penting untuk memastikan bahwa Puskesmas siap menghadapi penilaian akreditasi. Berikut adalah beberapa langkah persiapan yang dapat dilakukan: Pembentukan Tim Akreditasi dan Tim Manajemen Mutu: Tim Akreditasi: Terdiri dari Kepala Puskesmas, Ketua Tim, Sekretaris, dan Ketua Pokja (Kelompok Kerja) untuk Administrasi, UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Tim Manajemen Mutu: Dipimpin oleh Wakil Manajemen Mutu (WMM) dan terdiri dari sub-tim untuk Audit Internal, Manajemen Komp...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen keuangan BLUD puskesmas dan RSUD Tahun 2024
01 Agu
PELATIHAN BLUD/BLU

Pelatihan Manajemen keuangan BLUD puskesmas dan RSUD Tahun 2024

Pelatihan Manajemen keuangan BLUD puskesmas dan RSUD Tahun 2024 Manajemen Keuangan BLUD untuk puskesmas dan RSUD adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Program ini mencakup berbagai materi penting, seperti: Manajemen Kepemimpinan BLUD: Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif untuk pengelolaan BLUD. Manajemen Data BLUD: Pengelolaan data yang efisien dan akurat. Tata Kelola Keuangan BLUD: Penerapan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan transparan. Manajemen Sumber Daya BLUD: Optimalisasi penggunaan sumber daya yang...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Sistem Remunerasi BLUD Tahun 2024
01 Agu
PELATIHAN BLUD/BLU

Pelatihan Sistem Remunerasi BLUD Tahun 2024

Pelatihan Sistem Remunerasi BLUD Tahun 2024 Sistem Renumerasi Pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan kepada Unit Pelaksana Teknis atau UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini diberikan dengan memiliki beberapa fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD memiliki 10 fleksibilitas yang dapat digunakan oleh UPT dalam menunjang kinerjanya, salah satu fleksibilitas tersebut adalah Remunerasi. Remunerasi merupakan salah satu aspek penting BLUD khususnya bidang keuangan, berkaitan dengan pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada tenaga kerja sebagai suatu bentuk apresiasi atas pe...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Manajemen BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas
31 Jul
PELATIHAN BLUD/BLU

Bimbingan Teknis Manajemen BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas

Bimbingan Teknis Manajemen BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas Manajemen BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas - Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas be...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
26 Jul
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018 Badan Layanan umum Daerah yang selajutnya di singkat BLUD (PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 ) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah (unit pelaksana teknis adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempuyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebag...

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD
15 Jun
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD

Bimtek Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD Peningkatan Pelayanan Serta Arah Kebijakan Aset Dan Anggaran BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejaht...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penerapan BLUD Puskesmas
14 Jun
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penerapan BLUD Puskesmas

Bimtek Penerapan BLUD Puskesmas Penerapan BLUD Puskesmas Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pe...

Lanjutkan membaca

Bimtek Strategi dan Regulasi Pengadaan Pada BLU
21 Mei
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Strategi dan Regulasi Pengadaan Pada BLU/D dan BUMN

Bimtek Strategi dan Regulasi Pengadaan Pada BLU/D dan BUMN Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur m...

Lanjutkan membaca