Bimtek E-Katalog Pekerjaan Konstruksi
16 Jul
PROGRAM LAIN

Bimtek E-Katalog Pekerjaan Konstruksi

Bimtek E-Katalog Pekerjaan Konstruksi Beberapa Materi yang di sampaikan : Perencanaan dan Persiapan E – Katalog Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Etalase Pekerjaan Konstruksi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui E – Katalog dengan metode Negosiasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui E – Katalog dengan metode Mini Kompetisi Penyusunan Surat Pesanan (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Penerapan PDN – TKDN dan HEA dalam E – Katalog Pekerjaan Konstruksi

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Analisa Beban Kerja (Workload Anaylsis)
16 Apr
PROGRAM LAIN

Bimbingan Teknis Analisa Beban Kerja (Workload Anaylsis)

Bimbingan Teknis Analisa Beban Kerja (Workload Anaylsis) Analisa Beban Kerja (Workload Anaylsis) Analisis beban kerja juga dikenal dengan workload analysis (WLA) adalah cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menghitung porsi dan beban kerja masing-masing karyawan secara terstruktur. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan ketika menghitung beban kerja karyawan adalah posisi dan juga jabatan karyawan yang bersangkutan di perusahaan. Nathania (2018) menyebut analisis beban kerja sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui waktu, upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, analisis ini tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses perencanaan SDM ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis General Affair Management
16 Apr
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PROGRAM LAIN

Bimbingan Teknis General Affair Management

Bimbingan Teknis General Affair Management General Affair Management General Affair (GA) melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu kelancaran operasional dan merupakan tugas-tugas pelayanan umum dan kerumah-tanggan di perusahaan. Bahkan di beberapa perusahaan GA juga menangani Hubungan Industrial (Industrial Relationship), baik untuk menyelesaikan masalah internal dengan karyawan maupun dengan lingkungan luar di sekitar lokasi pabrik/perusahaan, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan pihak regulator. Peran GA di dalam perusahaan sangat la penting juga vital, karena merupakan supporting unit yang bertujuan memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja lainnya dalam hal administrasi dan pengelolaan ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Pendanaan Dan Kepesertaan Dana Pensiun Tahun 2024
12 Apr
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PROGRAM LAIN

Bimtek Manajemen Pendanaan Dan Kepesertaan Dana Pensiun Tahun 2024

Bimtek Manajemen Pendanaan Dan Kepesertaan Dana Pensiun Tahun 2024 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 ini diterbitkan sebagai salah satu panduan untuk penerapan tata Kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun. Manajemen Dana Pensiun Yang Baik (Good Pension Fund Governance) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun Pos Indonesia, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. Maksud dan Tujuan Mana...

Lanjutkan membaca

Bimtek Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
25 Mar
PROGRAM LAIN

Bimtek Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022

Bimtek Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Berdasarkan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2022 Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu JF Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang diduduki pegawai negeri sipil dan mempunyai r...

Lanjutkan membaca

Bimtek Aplikasi e-BMD Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
23 Mar
PROGRAM LAIN

Bimtek Aplikasi e-BMD Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Aplikasi e-BMD Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah E-BMD merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021. Sejak diluncurkan sistem E-BMD tersebut, sudah terdapat 47 pemerintah daerah yang menyampaikan surat permohonan penggunaan sistem tersebut, yaitu 5 Pemerintah Provinsi, 21 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota Kegiatan Penerapan Aplikasi e-BMD  ini sesuai dengan tindak lanjut pemberlakuan Permendagri No.47 Tahun 2021 tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan,Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah,untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian serta Percepa...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Probity Audit PBJ
17 Mar
PROGRAM LAIN

Pelatihan Probity Audit PBJ

Pelatihan Probity Audit PBJ Probity Audit PBJ Tuntutan masyarakat untuk terselenggaranya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan transparan telah menjadi fitur administrasi publik di Australia sepanjang 1980-an dan 1990-an. Jenis audit baru, yang biasa disebut "probity audit" telah dipromosikan sebagai salah satu cara untuk berkontribusi mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, menunjukkan transparansi dalam operasinya, serta memastikan value for money untuk penggunaan uang publik (ICAC, 1996). Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa probity audit yang digunakan di AUstralia, New Zealand, serta negara-negara persemakmuran diakui dapat meningkatkan kualitas pencegahan korupsi. sehubungan dengan ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Tingkat Dasar
17 Mar
PROGRAM LAIN

Pelatihan Audit Tingkat Dasar

Pelatihan Audit Tingkat Dasar Audit Tingkat Dasar Audit merupakan jasa profesional yang sudah terjamak digunakan dalam bisnis, sektor swasta (private sector) lainya,perkembangan praktik audit terus mengikuti tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi atau entitas swasta dan pemerintah, misalnya berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas kinerja, serta layanan publik. Para praktisi audit, yang disebut sebagai auditor,melalui organisasi profesi, terus mengembangkan standar profesional pelaksanaanaudit serta kode etik profesi untuk meningkatkan kualitas audit yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Auditor diharapkan dapat membantu organisasi ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Audit Kinerja Pemda
15 Mar
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PROGRAM LAIN

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya tidak bersifa...

Lanjutkan membaca

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA
13 Mar
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PELATIHAN TKDN, PROGRAM LAIN

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA Merujuk kepada Permen ESDM No. 15 Thn 2013 tentang Pedoman Penggunaan Produk DN Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, maka telah diterbitkannya PTK 007 Rev_5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa si SKK Migas, yang dikuatkan dengan  SK Ka.SKK Migas No: KEP –0042/2023/S9 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas, dan  SE Deputi Dukungan Bisnis No: EDR-0143/SKKIH/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas. PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 dimaksud diterbitkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administra...

Lanjutkan membaca