18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Audit Pajak Digital dan Pengawasan Transaksi Elektronik Terbaru

Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia terus berkembang pesat seiring modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah kini menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat transparansi transaksi keuangan. Perubahan tersebut melahirkan konsep audit pajak digital dan pengawasan transaksi elektronik yang menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan nasional. Seluruh aktivitas perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran, validasi transaksi, hingga monitoring kepatuhan kini dilakukan secara lebih otomatis dan terintegrasi melalui sistem digital seperti Coretax Administration System. Bagi perusahaan, instansi pemerintah, maupun pelaku usaha, perubahan ini menghadirka...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Implementasi Coretax bagi Tax Officer dan Staf Keuangan Perusahaan

Perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia memasuki era baru melalui implementasi Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Sistem ini dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi layanan perpajakan. Bagi perusahaan, implementasi Coretax membawa perubahan besar dalam proses administrasi pajak. Tax officer dan staf keuangan kini dituntut tidak hanya memahami regulasi perpajakan terbaru, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem perpajakan digital secara profesional dan terintegrasi. Transformasi ini menjadikan kebutuhan terhadap Training Implementasi Coretax bagi Tax Officer dan Staf Keuangan Perusahaan semakin penting pada tahun...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Pajak Digital untuk ASN dan Bendahara BLUD Tahun 2026–2027

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi sistem melalui implementasi layanan perpajakan digital berbasis teknologi informasi. Perubahan ini berdampak langsung terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan instansi pemerintah. Proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bertransformasi menjadi sistem digital terintegrasi melalui Coretax Administration System dan berbagai aplikasi perpajakan elektronik. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap Pela...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

BIMTEK e-Faktur dan Coretax: Solusi Modern Administrasi Pajak Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor administrasi pemerintahan, termasuk sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi melalui digitalisasi layanan perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan terbesar adalah implementasi sistem e-Faktur dan Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Kedua sistem ini menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi pajak digital nasional. Bagi perusahaan maupun instansi pemerintah, perubahan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia agar mampu memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan digital secara tepat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap BIMTEK e-Faktur dan Coretax semakin meningkat pada tahun...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Coretax DJP Terbaru untuk Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Digitalisasi perpajakan di Indonesia terus berkembang pesat seiring implementasi reformasi administrasi perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadirkan Coretax Administration System atau Coretax sebagai sistem modern yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital. Perubahan ini berdampak langsung terhadap perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki kewajiban perpajakan secara rutin. Seluruh proses administrasi seperti pelaporan pajak, validasi data, pembayaran, hingga pengawasan transaksi kini bergerak menuju sistem digital yang lebih otomatis dan terintegrasi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, kebutuhan terhadap Training Coretax DJP terbaru menjadi semakin penting. Pelatihan ini membantu organisasi memahami implementasi Cor...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Perpajakan Digital 2026: Strategi Menghadapi Era Coretax Indonesia

Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia, termasuk sistem administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mempercepat modernisasi sistem perpajakan nasional melalui implementasi Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan modern yang berbasis teknologi digital, integrasi data, dan pengawasan otomatis. Tahun 2026 diperkirakan menjadi fase penting dalam optimalisasi penggunaan sistem Coretax di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, hingga pelaku usaha. Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap pelatihan perpajakan digital semakin meningkat. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami regulasi terbaru...

Lanjutkan membaca

18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

BIMTEK Coretax untuk Bendahara Pemerintah: Panduan Lengkap Pelaporan Pajak Digital

Transformasi digital di bidang perpajakan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan terbesar yang sedang diterapkan adalah penggunaan Coretax Administration System atau Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern yang terintegrasi. Perubahan ini memberikan dampak signifikan bagi bendahara pemerintah, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BLUD, maupun instansi lainnya. Bendahara pemerintah kini dituntut tidak hanya memahami regulasi perpajakan, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem pelaporan pajak digital secara akurat dan tepat waktu. Karena itu, kebutuhan terhadap BIMTEK Coretax untuk Bendahara Pemerintah semakin meningkat pada tahun 2026–2027. Pelatihan ini me...

Lanjutkan membaca

12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Alih Status PPPK ke PNS: Peluang, Regulasi, dan Implikasinya

Isu alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik hangat di kalangan aparatur pemerintah. Seiring perubahan kebijakan manajemen ASN, muncul pertanyaan besar: apakah PPPK memiliki peluang untuk beralih menjadi PNS, dan apa implikasi hukumnya? Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, paradigma pengelolaan ASN mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menekankan penguatan sistem merit, penyetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK, serta fleksibilitas dalam manajemen talenta ASN. Artikel ini membahas secara mendalam peluang, regulasi, dan implikasi alih status PPPK ke PNS dari perspektif hukum, kebijakan, dan praktik pelaksanaannya di instansi pemerintah daerah. Pembahasan juga...

Lanjutkan membaca

12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Menyusun Sistem Penilaian Kinerja PNS dan PPPK: Best Practice

Salah satu tantangan besar dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membangun sistem penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan berbasis hasil (performance-based). Baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penilaian kinerja menjadi dasar dalam pengembangan karier, pemberian tunjangan, hingga pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi. Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, penyusunan sistem penilaian kinerja tidak lagi cukup berbasis pada absensi dan administrasi semata. Diperlukan pendekatan berbasis capaian kinerja individu dan organisasi yang terukur dan selaras dengan tujuan strategis instansi pemerintah. Artikel ini akan membahas secara mendalam cara menyusun sistem penilaian kine...

Lanjutkan membaca