Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai AS...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator

Bimbingan Teknis Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden dan diselaraskan oleh Menpan dan RB salah satunya yaitu pengalihan jabatan Administrator dan Pengawas menjadi jabatan fungsional dalam rangka mempercepat proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan langsung kepada sasaran sekaligus dapat memangkas Birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Di Era New Normal saat ini masih dalam Pandemi Covid 19 akan tetapi kita tidak boleh tinggal begitu saja harus tetap siap untuk menghadapi tantangan yang begitu cepat dalam  er...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan PERMENPAN RB No 1 Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan PERMENPAN RB No 1 Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan PERMENPAN RB No 1 Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. Jabatan ini berhubungan erat dengan pejabat struktural tertinggi (atau pejabat kepegawaian instansi) untuk mengembangkan tujuan dan sasaran pengembangan staf, program, atau segmen program. Misalnya, jabatan mengarahkan pengembangan data; pengembangan keahlian dan wawasan, atau memperoleh pendapat umum, penyusunan makalah atau proposal legislasi, dan pelaksanaan kegiatan yang setara yang ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS

Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS Berdasarkan PP 11 tahun 2017 Jo PP 17 Thn 2020 tentang manajemen PNS dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program Bimtek/...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Optimalisasi Arsiparis Berbasis Teknologi Informasi Dilingkungan Pemerintah Daerah
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Optimalisasi Arsiparis Berbasis Teknologi Informasi Dilingkungan Pemerintah Daerah

Bimbingan Teknis Optimalisasi Arsiparis Berbasis Teknologi Informasi Dilingkungan Pemerintah Daerah Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba cepat dan canggih dan sesuai amanat Bapak Presiden Ir. Joko Widodo semua instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya harus sudah menggunakan teknologi informasi. Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilak...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Dalam Penyusunan SKP
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Dalam Penyusunan SKP

Bimbingan Teknis Implementasi PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Dalam Penyusunan SKP Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi  Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training)  yang membu...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi Teknis Dan Standar Kompetensi Manajerial PNS
04 Okt
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi Teknis Dan Standar Kompetensi Manajerial PNS

Bimbingan Teknis Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi Teknis Dan Standar Kompetensi Manajerial PNS Salah satu syarat untuk menentukan  tunjangan kinerja harus menyusun evaluasi jabatan untuk menentukan level jabatan/ grate jabatan sesuai dalam amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN diangkat dalam pangkat dan Jabatan selain mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan anatara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merup...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa di Desa Tahun 2024
30 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa di Desa Tahun 2024

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa di Desa Tahun 2024 Belanja barang jasa di desa, dalam rangka pemerataan ekonomi di desa dan penggunaan dana desa harus mendapatkan dukungan kemampuan sumber daya manusia yang memahami mengenai aturan pengadaan barang jasa di desa. Pengadaan barang jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik yang dilakukan melalui swakelola dan atau melalui penyedia barang jasa  yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan barang/jasa di desa mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi masyarakat den...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Matrik GAP
11 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Matrik GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement)

Bimbingan Teknis Penyusunan Matrik GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat kesenjangan gender baik sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas k...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Cara Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
05 Agu
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Bimtek Tata Cara Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Bimtek Tata Cara Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Secara umum, sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan terbagi menjadi 2 yakni sistem drainase mayor dan sistem drainase mikro. Sistem drainase mayor atau disebut juga sistem saluran pembuangan utama adalah sistem saluran air yang berfungsi untuk menampung air dan mengalirkan air dari daerah tangkapan air hujan. Sistem ini menampung aliran berskala besar seperti kanal-kanal dan sungai. Perencanaan sistem jaringan ini biasanya dipakai untuk jangka panjang antara 5 tahun hingga 10 tahun. Karena itu, perencanaannya haruslah terperinci. Tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkot...

Lanjutkan membaca