Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
06 Jan
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)

Bimbingan Teknis PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah (KUPDRD) merupakan kebijakan terbaru tentang pengaturan implementasi  dari UU No. 1 Tahun 2022 tantnag Hubungan Keuangan Pemerintah  Pusat dan dan Pemewrintyahn Daerah  mengatur pajak daerah dan retribusi daerah soal pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, hingga pengendalian lalu lintas. Retribusi daerah yang dimaksud dalam aturan ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepenti...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023
13 Jul
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimbingan Teknis Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Ketentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan hal ini. PP ini menandai langkah signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi di tingkat daerah. PP Nomor 35 Tahun 2023 menghadirkan sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.  secara komprehen...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pembekalan Pelayanan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak
02 Jun
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimtek Pembekalan Pelayanan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak

Bimtek Pembekalan Pelayanan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Definisi Pelayana Pajak Definisi pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kualitas Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan bimtek Tujuan utama da...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Cost Management
13 Apr
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimbingan Teknis Cost Management & Tax Planning

Bimbingan Teknis Cost Management & Tax Planning Cost Management & Tax Planning Dunia industri atau bisnis yang semakin ketat dan berat dalam proses persaingan, dihadapkan kepada suatu kondisi dimana, produk-produk terstandar memiliki kekuatan bersaing dalam penetrasi harga. Produk seperti semen, obat-obatan, minyak, gas, oli, susu, pupuk dll, adalah contoh produk yang secara quality memiliki standar internasional, sehingga setiap perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut harus mampu mengelola biaya dengan efektif dan efisien untuk melahirkan competitive advantage yang tinggi. Perencanaan Pajak (

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah (PP No. 10 Tahun 2021)
09 Apr
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah (PP No. 10 Tahun 2021), Cara Pemungutan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah (PP No. 10 Tahun 2021), Cara Pemungutan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Setelah adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan berkewenangan untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif dalam mendapatkan sumber dana, sehingga mampu menunjang keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini be mempunyai tujuan tertentu, yaitu pengelolaan potensi pajak & retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak da...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penilaian Dan Pemeriksaan Untuk PBB Sektor P
09 Apr
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimtek Penilaian Dan Pemeriksaan Untuk PBB Sektor P-2 Dan BPHTB

Bimtek Penilaian Dan Pemeriksaan Untuk PBB Sektor P-2 Dan BPHTB Penilaian Dan Pemeriksaan Untuk PBB Sektor P-2 Dan BPHTB Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan bagi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Lembaga Kajian Indonesia memandang pentingnya pendidikan dan pelatihan, maupun bimbingan teknis di bidang perpajakan. Maka dari itu Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan Bimtek perpajakan dengan materi Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang–Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) se...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN SISTEM PERPAJAKAN UNTUK PEMBAYARAN, PELAPORAN SERTA PENCATATAN DIDALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM
28 Jan
PELATIHAN PERPAJAKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN SISTEM PERPAJAKAN UNTUK PEMBAYARAN, PELAPORAN SERTA PENCATATAN DIDALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM

PELATIHAN SISTEM PERPAJAKAN UNTUK PEMBAYARAN, PELAPORAN SERTA PENCATATAN DIDALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM PSKN - PELATIHAN SISTEM PERPAJAKAN UNTUK PEMBAYARAN, PELAPORAN SERTA PENCATATAN DIDALAM LAPORAN KEUANGAN PDAM PDAM Merupakan perusahaan air minum milik pemerintah daerah, selain pelayanan orientasi PDAM sendiri merupakan provit. Pada umumnya perusahaan yang berorientasi provit harus melakukan kewajibannya terhadap negara yaitu pembayaran pajak serta pelaporan pajak sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi didalamnya. Adapun pajak yang umumnya dikenakan terhadap PDAM seperti PPh 21, PPh 25 (Badan), PPh 23, PPN, dan 4 Ayat 2. Disamping Itu PDAM merup...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN REVIEW USKP C
03 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP C

PELATIHAN REVIEW USKP C Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia. Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak da...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN REVIEW USKP B
03 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP B

PELATIHAN REVIEW USKP B Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia. Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak da...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN REVIEW USKP A
03 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP A

PELATIHAN REVIEW USKP A Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia. Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak da...

Lanjutkan membaca