BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
27
Nov
Langkah Teknis Validasi Dokumen SK ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
-
Oleh
PSKN
Validasi dokumen Surat Keputusan (SK) merupakan salah satu pekerjaan rutin tetapi krusial dalam pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN). Dokumen SK adalah dasar legalitas bagi berbagai tind...
27
Nov
Cara Melakukan Sinkronisasi Data SAPK dan MySAPK untuk Operator Kepegawaian
-
Oleh
PSKN
Sinkronisasi data kepegawaian menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital. Dua sistem utama yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia adalah SAPK BKN (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan MySAPK. Kedua platform ini saling terhubung dan menjadi basis data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Operator kepegawaian wajib memahami cara melakukan sinkronisasi data agar seluruh informasi ASN yang terdapat di tingkat instansi, perangkat daerah, hingga BKN tetap akurat, valid, dan mutakhir.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah teknis sinkronisasi data, contoh kasus, penyebab error, serta tips teknis berdasarkan praktik te...
27
Nov
Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD / SAPK / e-Kepegawaian) Untuk Optimalisasi Pengelolaan ASN
-
Oleh
PSKN
Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah daerah mengelola data kepegawaian. Di era di mana pelayanan publik dituntut semakin cepat, akurat, dan transparan, keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD), SAPK BKN, serta berbagai platform e-Kepegawaian menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan manajemen ASN modern.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum memanfaatkan SIKD secara optimal, baik karena kurangnya pemahaman teknis, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, maupun belum sinkronnya alur kerja internal.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, program Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kepegawaian Daerah hadir sebagai solusi peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data ASN secara digital, terintegrasi, d...
18
Nov
Cara Menghitung TPP ASN Berbasis Kinerja dengan Contoh Simulasi 2025
-
Oleh
PSKN
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin diarahkan untuk berbasis kinerja sejak diberlakukannya transformasi sistem manajemen ASN dan tuntutan reformasi birokrasi modern. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena berbagai pemerintah daerah mulai menyesuaikan aturan teknis TPP dengan prinsip pay for performance, efisiensi anggaran, serta keterukuran kinerja individu maupun organisasi.
Artikel ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai cara menghitung TPP ASN berbasis kinerja 2025, termasuk:
struktur komponen TPP,
formula perhitungan,
ketentuan umum di Pemda,
contoh simulasi lengkap,
serta praktik terbaik yang mulai diterapkan di banyak daerah.
Untuk mema...
18
Nov
Panduan Teknis Penyusunan Perkada TPP ASN Tahun 2025
-
Oleh
PSKN
Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada tahun 2025, aturan terkait TPP ASN mengalami banyak penyesuaian karena semakin kuatnya penerapan manajemen kinerja, penyempurnaan pedoman pemberian TPP, serta integrasi sistem e-Kinerja dengan berbagai aplikasi nasional.
Oleh sebab itu, penyusunan Perkada TPP ASN Tahun 2025 harus dilakukan dengan teknik yang tepat, mengikuti standar regulasi KemenPANRB, Kemendagri, dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.Artikel ini menjadi panduan lengkap untuk pemerintah daerah dalam merancang Perkada TPP yang akuntabel, terukur, dan siap menghadapi audit.
Untuk pemahaman yang lebih menyeluruh terkait arah regulasi dan implementasi TPP, Anda dapat meruj...
18
Nov
Bimtek Kebijakan TPP ASN Pemda Tahun 2025
-
Oleh
PSKN
Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN terus mengalami penyempurnaan seiring dengan implementasi manajemen kinerja serta upaya memperkuat sistem merit di lingkungan pemerintah daerah. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena berbagai regulasi baru terkait TPP mulai diterapkan secara lebih ketat, termasuk penguatan evaluasi kinerja, digitalisasi penilaian, serta integrasi dengan aplikasi kinerja nasional.
Untuk itu, Bimtek Kebijakan TPP ASN Pemda Tahun 2025 menjadi kebutuhan strategis bagi seluruh perangkat daerah agar mampu menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan TPP sesuai regulasi terbaru secara akuntabel dan profesional.
Pengantar Kebijakan TPP ASN Tahun 2025
Pemerintah pusat mendorong peningkatan profe...
14
Nov
Strategi Efektif Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Kinerja
-
Oleh
PSKN
Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada tahun-tahun terakhir, pendekatan pengembangan kompetensi telah bergerak dari sekadar pemenuhan pelatihan tahunan menjadi model yang jauh lebih terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, terutama melalui berbagai platform digital pemerintah.
Perubahan paradigma ini sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi dan penguatan sistem merit, di mana setiap ASN diharapkan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terukur. Salah satu strategi yang kini menjadi prioritas adalah pengembangan kompetensi ASN berbasis kinerja, yaitu pendekatan yang memastikan peningkatan kemampuan ASN dilakukan berdasarkan kebutuhan jabat...
14
Nov
Panduan Praktis Mutasi dan Rotasi PPPK di Instansi Daerah – 2025
-
Oleh
PSKN
Mutasi dan rotasi aparatur pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi bagian penting dalam manajemen talenta dan pemerataan kompetensi SDM di instansi daerah. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena beberapa regulasi dan kebijakan kepegawaian mengalami penyesuaian, terutama dalam konteks pengembangan karier ASN non-PNS.
Agar proses mutasi dan rotasi PPPK berjalan sesuai aturan, instansi pemerintah daerah harus memahami regulasi, prosedur, persyaratan administratif, serta mekanisme penilaian kinerja yang terkait dengan perpindahan pegawai.
Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah keterkaitan mutasi dan rotasi dengan sistem digital penilaian kinerja, sehingga pegawai yang akan dimutasi atau dipindahkan dapat dinilai secara objektif ber...
14
Nov
Digitalisasi Sistem Penilaian Kinerja ASN Terintegrasi e-Kinerja BKN
-
Oleh
PSKN
Transformasi Digital dalam Sistem Penilaian Kinerja ASN
Era digital mendorong instansi pemerintah melakukan percepatan dalam modernisasi tata kelola SDM, terutama dalam proses penilaian kinerja ASN. Selama bertahun-tahun, penilaian kinerja dilakukan secara manual melalui dokumen fisik atau aplikasi mandiri yang tidak terintegrasi. Hal ini memunculkan sejumlah masalah, seperti:
Beban administratif tinggi
Duplikasi pelaporan
Data tidak seragam antarinstansi
Penilaian subjektif
Minimnya monitoring real time
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadirkan e-Kinerja BKN, sebuah sistem berbasis digital yang memfasilitasi pengelolaan kinerja ASN secara...
