11 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) dan Akuntabilitas

Dalam era digitalisasi pemerintahan saat ini, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance. Salah satu inovasi besar dalam sistem pemerintahan adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menjadi platform nasional dalam pengelolaan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan kinerja daerah. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memahami aspek regulasi, serta mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam pengelolaan anggaran publik secara profesional dan

Lanjutkan membaca

10 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan melalui Bimtek PBJ

Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien di lingkungan pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan menjadi unsur sangat penting. Melalui program pelatihan atau bimtek bertema “Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan melalui Bimtek PBJ”, instansi pemerintah mendapatkan bekal untuk meningkatkan kemampuan aparatur yang menangani proses pengadaan barang/jasa. Artikel ini dirancang sebagai bagian dari rangkaian konten utama yang mendukung topik larger yaitu , dan akan menjadi landasan bagi artikel-turunan seperti sertifikasi, digitalisasi pengadaan, manajemen kontrak, dan lainnya. Mengapa Kompetensi SDM PBJ Krusial Tantangan Pengadaan di Pemerintah Prose...

Lanjutkan membaca

10 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen keuangan dan pelayanan publik di instansi pemerintah. Sebab anggaran yang digunakan untuk membeli barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kondisi ini telah ditetapkan dalam regulasi utama seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program bimtek dengan topik “Penyusunan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” dirancang sebagai konten pilar — menghadirkan kerangka komprehensif yang bisa dijadikan dasar bagi artikel-turunan (klaster) seperti teknik tender, manajemen kontrak, pengawasan PBJ, digitalisasi PBJ, dan lainnya. Artikel ini akan membahas: konsep dasar PBJ, kerangka...

Lanjutkan membaca

07 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Teknologi dan Dashboard Keuangan Daerah: Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Digitalisasi sektor publik telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah daerah mengelola keuangan. Salah satu inovasi penting adalah penerapan dashboard keuangan daerah, sebuah platform digital yang mengintegrasikan seluruh data keuangan daerah dalam satu sistem terpadu. Melalui penerapan teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Perkembangan ini sejalan dengan semangat good governance yang diamanatkan dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Sumber BPK RI). Pentingnya D...

Lanjutkan membaca

07 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran, maka aparatur pemerintah daerah perlu memiliki kompetensi yang kuat dalam bidang ini. Melalui program bimbingan teknis (bimtek) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, para pengelola keuangan, pimpinan OPD, aparat legislatif dan manajemen wilayah akan dibekali kapabilitas regulasi, sistem, prosedur, teknologi, serta praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah. Kerangka Regulasi dan Landasan Pengelolaan Keuangan Daerah Landasan Hukum Utama Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan regulasi merupakan fondasi penting. Se...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029
06 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 Tahun 2024 Tujuan Renstra SKPD /OPD  adalah Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber dayayang ada secara optimal untuk mencapaian tujuan organisasi. Tujuan Penyusunan Rencana Str...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
12 Okt
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah m...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
31 Jul
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara), Renja (Rencana Kerja Satuan Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua inst...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI
14 Jun
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi p...

Lanjutkan membaca

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022
02 Jun
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022

Bimtek Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2022 Untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu di terapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 79 tahun 2022, tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksa...

Lanjutkan membaca