BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
02 Mar
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PROGRAM LAIN

BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lingkungan dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastuktur akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertibandan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 99 Ayat(1) Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau...

Lanjutkan membaca

13 Feb
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PENDAMPINGAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

Bimtek Penyajian Data SDMK – Bimtek Dinas Kesehatan Kab.Pulang Pisau

Bimtek Penyajian Data SDMK - Bimtek Dinas Kesehatan Kab.Pulang Pisau Pusat Studi dan Konsultasi Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyajian data SDMK dan rencana kebutuhan Tenaga kesehatan bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang pisau adapun Bimtek di selenggarakan pada Tanggal Tanggal 12 – 15 Oktober 2023 di Hotel Fugo Banajrmasin. Dokumen data dan informasi program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah dokumen yang memuat deskripsi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan yang didukung dengan data dan informasi yang lengkap, aku...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
04 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PROGRAM LAIN

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI Untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, maka Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN) menyelenggarakan Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi guna untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, Koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN GCG
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI, PROGRAM LAIN

BIMTEK PENERAPAN GCG SESUAI POJK NO.4/POJK.03/2015 DAN MANAJEMEN RESIKO SESUAI POJK NO. 13 TAHUN 2015

BIMTEK PENERAPAN GCG SESUAI POJK NO.4/POJK.03/2015 DAN MANAJEMEN RESIKO SESUAI POJK NO. 13 TAHUN 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan peraturan OJK No. 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola yang baik bagi BPR/BPRS. Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR/BPRS kedepan, baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Penerapan tata kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR/BPRS dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh Stokeholders.

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi
29 Jan
PROGRAM LAIN

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi SPIP Terintegrasi dalam konteks Pemerintahan. Perbaikan tata kelola, penguatan proses bisnis dan mitigasi risiko diperlukan untuk mencapai Sistem Pengendalian Intern yang handal. Peran APIP juga penting dalam memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP.   Penyelenggaraan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang baik akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Dengan penyelenggaran SPIP Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, dapat mengenali dan mengatasi ri...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD Permendagri no 79 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menimbang : bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah; bah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024
16 Des
PROGRAM LAIN

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024 SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia. SAKTI yang m...

Lanjutkan membaca

06 Des
PROGRAM LAIN, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur

Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur Pada tanggal 27 - 28 November 2023  Pusat Studi Dan Konsultasi NasionalMenyelenggarakan Bimbingan Teknis Desa Mandiri Bersama Peserta Dari Seram Bagian Timur di kota Bandung, Jawa Barat. Narasumber Pada Bimtek desa Mandiri dari Kemeterian Desa PDTT Bimtek Desa Mandiri Di Bandung Kabupaten Seram bagian Timur Tujuan Bimtek desa Mandiri Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan, Nilai dan Sikap dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Pembangunan Kamasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan kapasitas kades yang berkompenten Melaui Bimbingan Teknis dan Kunjungan/Studi Banding Ke Desa Mandiri Metode: Metode Yang ...

Lanjutkan membaca

contac center
10 Okt
PROGRAM LAIN

Bimtek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023

Bimtek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 PENDAHULUAN Pada PP 35/2023 dimuat ketentuan mengenai tata cara pemungutan opsen, presentase penerimaan pajak daerah yang dialokasikan untuk program tertentu (earmarking), retribusi, hingga ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi yang meliputi pendaftaraan, pendataan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, penghapusan piutang, tata cara penetapan tarif pajak daerah secara nasional oleh pemerintah pusat, mekanisme evaluasi raperda pajak da...

Lanjutkan membaca