17 Mar
PELATIHAN PEMERINTAH

Training Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PPK dan Pejabat Pengadaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir seluruh program pembangunan dan pelayanan publik bergantung pada proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, keberhasilan proses pengadaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem yang baik, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Dua pihak yang memiliki peran sangat penting dalam pengadaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan. Kedua posisi ini bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga administrasi pengadaan. Kesalahan dalam pengelolaan administrasi pengadaan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari keterlambatan proyek hingga temuan audit. Oleh karena itu, Traini...

Lanjutkan membaca

17 Mar
PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan salah satu dokumen paling penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pekerjaan serta acuan bagi penyedia untuk memahami kebutuhan instansi pemerintah secara jelas dan terukur. Dalam praktiknya, banyak permasalahan pengadaan muncul karena penyusunan KAK yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. KAK yang tidak detail dapat menyebabkan kesalahan interpretasi oleh penyedia, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hingga potensi sengketa kontrak. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan perlu memahami secara mendalam teknik penyusunan KAK sesuai regulasi yang berlaku. Salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tersebut adala...

Lanjutkan membaca

17 Mar
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Regulasi Terbaru

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu komponen paling penting dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan nilai wajar suatu pekerjaan sebelum proses pemilihan penyedia dilakukan. Kesalahan dalam penyusunan HPS dapat berdampak besar terhadap jalannya proses pengadaan. HPS yang terlalu tinggi dapat menimbulkan potensi pemborosan anggaran negara, sedangkan HPS yang terlalu rendah dapat menyebabkan tender gagal karena tidak ada penyedia yang mampu memenuhi nilai tersebut. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai teknik penyusunan HPS sesuai dengan regulasi terbaru. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kompetensi tersebut adalah mel...

Lanjutkan membaca