Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin penerapan yang konsi...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta

Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Sesuai Perpres No 46 Tahun 2025, Jakarta Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan dan penambahan ketentuan, khususnya terkait keharusan penggunaan e-purchasing bagi barang/jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan integrasi proses pengadaan secara digital. Versi 6 dari Katalog Elektronik (E-Katalog V6) dirancang untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman dalam ekosistem pengadaan pemerintah.Untuk menjamin pener...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6

Bimbingan Teknis Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pengadaan Melalui E-Katalog Versi 6 Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagai perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018), terdapat sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pengadaan, termasuk ketentuan rangkaian proses pengadaan berbasis katalog elektronik (e-Katalog). E‑Katalog Versi 6 menjadi instrumen strategis dalam transformasi digital pengadaan, dengan fitur baru dan integrasi sistem (misal dengan SAKTI, SIPD, dan lainnya). Untuk memastikan bahwa aparatur pengadaan dapat mengimplement...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Implementasi E-Katalog Versi 6 Untuk Pekerjaan Konstruksi

Pelatihan Implementasi E-Katalog Versi 6 Untuk Pekerjaan Konstruksi

Pelatihan Implementasi E-Katalog Versi 6 Untuk Pekerjaan Konstruksi Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen vital dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pengadaan yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, pemerintah dapat menjamin tersedianya infrastruktur, barang, dan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengadaan yang baik bukan hanya soal administratif, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan nasional. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan terhadap birokrasi yang bersih serta profesional, pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah reformasi di sektor peng...

Lanjutkan membaca

Bimtek E-Katalog Versi 6 untuk PPK, Pejabat Pengadaan Tahun 2025

Bimtek E-Katalog Versi 6 untuk PPK, Pejabat Pengadaan Tahun 2025

Bimtek E-Katalog Versi 6 untuk PPK, Pejabat Pengadaan Tahun 2025 Katalog Elektronik Versi 6, atau yang disebut “Katalog Elektronik”, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam E-Katalog Versi 6

Bimbingan Teknis Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam E-Katalog Versi 6

Bimbingan Teknis Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam E-Katalog Versi 6 Mini kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah mekanisme yang memungkinkan perbandingan harga dan kualitas dari berbagai penyedia. Di E-Katalog versi 6, terdapat dua jenis mini kompetisi: itemized dan non-itemized, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Mini Kompetisi Itemized vs Non-Itemized Mini Kompetisi Itemized memungkinkan penyedia menawar hanya pada item tertentu dalam satu paket kompetisi. Ini memberi fleksibilitas bagi penyedia yang hanya memiliki spesialisasi pada produk atau layanan tertentu....

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PPK, PPTK, POKJA Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan dalam PBJ Pemerintah

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PPK, PPTK, POKJA Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan dalam PBJ Pemerintah

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PPK, PPTK, POKJA Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan dalam PBJ Pemerintah Pengadaan barang dan jasa pemerintah mangambil alokasi anggaran yang cukup besar pada APBD dan APBN, memasuki tahun anggaran tahun 2025, para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, penting untuk meningkatkan kompetensi teknisnya, agar mampu melaksanakan berbagai program pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan serta mampu menerapkan berbagai strategi pengadaan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta value for money. Selanjutnya berdasarkan PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perpres No. 16 ...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DPUPR Kapuas, Kalimantan Tengah

Bimbingan Teknis Persiapan Teknis Katalog Elektronik Ver. 6 dan Strategi E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DPUPR Kapuas, Kalimantan Tengah Melalui pelaksanaan katalog elektronik sektor konstruksi, Pemerintah diharapkan dapat mendorong industri jasa konstruksi memanfaatkan alternatif metode pemilihan E-Purchasing melalui Katalog. Dengan Katalog pelaku usaha dapat sekaligus belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Terlebih melalui penerapan katalog ini dapat mendukung percepatan peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana yang diamanatkan di dalam Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam upaya untuk m...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6

Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Pelatihan Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan ke...

Lanjutkan membaca

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Diklat Persiapan Teknis Penyelenggaraan Katalog Elektronik Ver. 6 Dan Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Tahun anggaran 2025 merupakan titik penting bagi pelaksanaan progrm pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semkin kompleksnya kebutuhan yang harus  dipenuhi, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengadaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga efisien, efektif, dan kompetitif. Saat ini pemerintah akan melakukan peralihan katalog elektronik versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur-fitur dan mekanisme yang lebih canggih dan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuha...

Lanjutkan membaca