14 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

Panduan Praktis Mutasi dan Rotasi PPPK di Instansi Daerah – 2025

Mutasi dan rotasi aparatur pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi bagian penting dalam manajemen talenta dan pemerataan kompetensi SDM di instansi daerah. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena beberapa regulasi dan kebijakan kepegawaian mengalami penyesuaian, terutama dalam konteks pengembangan karier ASN non-PNS. Agar proses mutasi dan rotasi PPPK berjalan sesuai aturan, instansi pemerintah daerah harus memahami regulasi, prosedur, persyaratan administratif, serta mekanisme penilaian kinerja yang terkait dengan perpindahan pegawai. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah keterkaitan mutasi dan rotasi dengan sistem digital penilaian kinerja, sehingga pegawai yang akan dimutasi atau dipindahkan dapat dinilai secara objektif ber...

Lanjutkan membaca

12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Alih Status PPPK ke PNS: Peluang, Regulasi, dan Implikasinya

Isu alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik hangat di kalangan aparatur pemerintah. Seiring perubahan kebijakan manajemen ASN, muncul pertanyaan besar: apakah PPPK memiliki peluang untuk beralih menjadi PNS, dan apa implikasi hukumnya? Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, paradigma pengelolaan ASN mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menekankan penguatan sistem merit, penyetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK, serta fleksibilitas dalam manajemen talenta ASN. Artikel ini membahas secara mendalam peluang, regulasi, dan implikasi alih status PPPK ke PNS dari perspektif hukum, kebijakan, dan praktik pelaksanaannya di instansi pemerintah daerah. Pembahasan juga...

Lanjutkan membaca