13 Mei
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Integrasi E-Katalog dan SIPD RI untuk Pemerintah Daerah

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terus berkembang pesat, terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah integrasi antara E-Katalog dan SIPD RI guna menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap sistem ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Integrasi E-Katalog dan SIPD RI menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan digital secara profesional. Integrasi kedua sistem ini tidak hanya mendukung percepatan realisasi belanja daerah, tetapi juga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pengadaan barang dan jasa. Dengan a...

Lanjutkan membaca

18 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

Cara Menghitung TPP ASN Berbasis Kinerja dengan Contoh Simulasi 2025

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin diarahkan untuk berbasis kinerja sejak diberlakukannya transformasi sistem manajemen ASN dan tuntutan reformasi birokrasi modern. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena berbagai pemerintah daerah mulai menyesuaikan aturan teknis TPP dengan prinsip pay for performance, efisiensi anggaran, serta keterukuran kinerja individu maupun organisasi. Artikel ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai cara menghitung TPP ASN berbasis kinerja 2025, termasuk: struktur komponen TPP, formula perhitungan, ketentuan umum di Pemda, contoh simulasi lengkap, serta praktik terbaik yang mulai diterapkan di banyak daerah. Untuk mema...

Lanjutkan membaca

18 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

Panduan Teknis Penyusunan Perkada TPP ASN Tahun 2025

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada tahun 2025, aturan terkait TPP ASN mengalami banyak penyesuaian karena semakin kuatnya penerapan manajemen kinerja, penyempurnaan pedoman pemberian TPP, serta integrasi sistem e-Kinerja dengan berbagai aplikasi nasional. Oleh sebab itu, penyusunan Perkada TPP ASN Tahun 2025 harus dilakukan dengan teknik yang tepat, mengikuti standar regulasi KemenPANRB, Kemendagri, dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.Artikel ini menjadi panduan lengkap untuk pemerintah daerah dalam merancang Perkada TPP yang akuntabel, terukur, dan siap menghadapi audit. Untuk pemahaman yang lebih menyeluruh terkait arah regulasi dan implementasi TPP, Anda dapat meruj...

Lanjutkan membaca

14 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Teknik Penyusunan RUP yang Efektif untuk Pemerintah Daerah

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan dokumen awal yang harus disusun oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan RUP menjadi instrumen perencanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai daftar kebutuhan pengadaan, tetapi juga merupakan bentuk transparansi kepada publik serta dasar bagi proses pemilihan penyedia melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE). Untuk menyusun RUP yang efektif, perangkat daerah membutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi, sistem SIRUP, serta teknik pemetaan kebutuhan yang sesuai kaidah perencanaan PBJ. Artikel ini membahas strategi teknis penyusunan RUP, metode identifikasi kebutuhan, penganggaran, hingga validasi dokumen agar selaras ...

Lanjutkan membaca

11 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Metodologi Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan di Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Agar penyelenggaraan ini berjalan efisien dan sejalan dengan visi-misi kepala daerah, diperlukan pendekatan ilmiah dan terukur dalam pemetaan intensitas urusan pemerintahan. Pemetaan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan strategi penting dalam menentukan struktur organisasi perangkat daerah yang ideal. Pendekatan ini menjadi bagian dari agenda besar Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Intensitas Urusan dan Beban Kerja Sesuai Visi M...

Lanjutkan membaca

07 Nov
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Modul Bimtek Praktis: Penyusunan RKPD di Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu fase kunci dalam siklus perencanaan pembangunan daerah tahunan. Bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan, memahami secara praktis bagaimana modul bimtek dapat dirancang untuk mendukung proses ini sangat vital. Artikel ini hadir sebagai panduan mendalam: “Modul Bimtek Praktis: Penyusunan RKPD di Pemerintah Daerah”. Sebagai turunan dari artikel  “Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah” (yang membahas secara komprehensif kerangka perencanaan pembangunan daerah), artikel ini akan fokus pada tahap penyusunan RKPD—mulai dari persiapan hingga pengendalian dan evaluasi—dengan pendekatan praktis dan langkah-terstruktur. Audiens utama adalah pejabat...

Lanjutkan membaca

07 Nov
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih baik serta kesetaraan pembangunan antar-wilayah, maka kapasitas perangkat daerah dan DPRD untuk menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan menjadi sangat penting. Melalui bimbingan teknis atau bimtek perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan dibekali dengan kompetensi strategis, regulasi terkini, metodologi berbasis data, serta partisipasi masyarakat yang inklusif. Kerangka Regulasi dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Landasan Hukum Utama Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi...

Lanjutkan membaca