Pelatihan Implementasi TKDN sesuai Perpres 46 Tahun 2025

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin menekankan pada penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diberlakukannya Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mempertegas komitmen untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Namun, perubahan regulasi ini juga menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, pelatihan implementasi TKDN menjadi solusi strategis untuk memastikan seluruh pihak memahami aturan, mekanisme, dan praktik terbaik dalam penerapan TKDN. Gambaran Umum Perpres 46 Tahun 2025 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan pembaruan kebijakan yang mengatur secara lebih tegas t...

Lanjutkan membaca

Tata kelola Pengadaan melalui E-Katalog v.6 Pasca Perpres No 46 Tahun 2025 (Praktikum Buku ”Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6)

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah implementasi E-Katalog versi 6 (v.6) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sistem ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan hadirnya E-Katalog v.6, aparatur pemerintah dituntut untuk memahami tidak hanya aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga strategi pengadaan yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan pendekatan praktikum berbasis buku “Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6” menjadi sangat penting sebagai sarana peningkatan kapasitas. Latar Belakang Transformasi E-Katalog ...

Lanjutkan membaca