Info Bimtek Penghitungan dan Penerapan TKDN Pasca Berlaku Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025 pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diterbitkannya Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025, pemerintah semakin menegaskan pentingnya implementasi TKDN secara konsisten dan terukur. Perubahan regulasi ini tidak hanya berdampak pada pelaku industri, tetapi juga pada penyelenggara pengadaan barang/jasa, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan bimbingan teknis (bimtek) menjadi semakin krusial untuk memastikan pemahaman yang komprehensif serta imple...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, kompleksitas proses pengadaan sering kali menimbulkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah semakin menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis dalam setiap tahapan pengadaan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai bimtek manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk konsep, strategi, implementasi, serta manfaatnya bagi para pelaku pengadaa...

Lanjutkan membaca