Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027: Strategi Memanfaatkan Artificial Intelligence untuk Komunikasi Publik, Konten Digital, dan Pengelolaan Informasi Pemerintah

Transformasi AI dalam Dunia Humas Pemerintah

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara organisasi menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Dalam lingkungan pemerintahan, perubahan tersebut juga berdampak langsung pada pekerjaan humas, Diskominfo, PPID, Pranata Humas, pengelola media sosial, admin website, serta tim komunikasi pimpinan.

Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang, seperti membuat draft berita, menyusun press release, mencari ide konten, membuat caption, merancang kalender editorial, merangkum dokumen, atau mengembangkan naskah video, kini dapat dibantu dengan teknologi AI.

Namun, pemanfaatan AI untuk humas pemerintah tidak cukup hanya dengan mengetahui cara menggunakan chatbot atau generator konten. Aparatur perlu memahami strategi, prompt, verifikasi informasi, etika, keamanan data, hak cipta, human oversight, dan tata kelola AI.

Karena itu, Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027 menjadi relevan sebagai program pengembangan kompetensi aparatur agar mampu menggunakan AI secara produktif sekaligus bertanggung jawab.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 juga menekankan bahwa perkembangan AI perlu diimbangi dengan tata kelola, mitigasi risiko, dan perlindungan data. Pemerintah sedang membangun kerangka tata kelola AI secara bertahap, termasuk pembahasan regulasi dan peta jalan AI nasional.

Dengan demikian, AI untuk humas pemerintah bukan sekadar tren teknologi, tetapi bagian dari perubahan kompetensi komunikasi publik.

Untuk memahami fungsi humas secara lebih komprehensif, mulai dari strategi komunikasi publik, media relations, digital PR hingga pengelolaan informasi, artikel ini juga perlu dibaca bersama Bimtek Humas Pemerintah Daerah 2026/2027: Strategi Komunikasi Publik, Media Relations, Digital PR, dan Pengelolaan Informasi Pemerintah

Apa Itu Bimtek AI untuk Humas Pemerintah?

Bimtek AI untuk Humas Pemerintah adalah program bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial untuk mendukung pekerjaan kehumasan dan komunikasi publik.

Pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk berbagai aktivitas, antara lain:

• Membuat draft berita pemerintah.
• Menyusun press release.
• Mengembangkan ide konten.
• Membuat caption media sosial.
• Menyusun naskah video.
• Membuat storyboard.
• Merangkum dokumen.
• Mengembangkan FAQ.
• Menyusun kalender konten.
• Membantu analisis isu.
• Mengelompokkan komentar publik.
• Membantu monitoring pemberitaan.
• Mengembangkan konsep kampanye komunikasi.
• Membantu evaluasi konten.

Akan tetapi, AI sebaiknya diposisikan sebagai co-pilot atau alat bantu kerja, bukan sebagai pengganti aparatur.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya telah menekankan bahwa AI dapat membantu pekerjaan komunikasi, tetapi hasilnya tetap membutuhkan sentuhan manusia, konteks, empati, dan verifikasi.

Mengapa AI Penting untuk Humas Pemerintah 2026/2027?

Humas pemerintah menghadapi volume informasi yang semakin besar.

Dalam satu hari, sebuah pemerintah daerah dapat memiliki berbagai agenda:

• Kegiatan kepala daerah.
• Program OPD.
• Pelayanan masyarakat.
• Kebijakan baru.
• Pengumuman.
• Pemberitaan media.
• Keluhan masyarakat.
• Komentar media sosial.
• Isu lokal.
• Permintaan informasi.
• Dokumentasi pembangunan.

Jika seluruh pekerjaan tersebut dilakukan secara manual, beban kerja tim komunikasi menjadi sangat besar.

AI dapat membantu mempercepat pekerjaan yang bersifat repetitif sehingga aparatur dapat lebih banyak berkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan penilaian manusia.

Contohnya, AI dapat membantu membuat lima alternatif judul berita dalam beberapa detik. Namun, humas tetap harus menentukan judul mana yang paling akurat, sesuai konteks, tidak berlebihan, dan tidak menyesatkan.

Inilah prinsip penting:

AI mempercepat proses, tetapi manusia tetap menentukan kualitas dan kebenaran informasi.

Perubahan Kompetensi Humas di Era Artificial Intelligence

Humas pemerintah pada masa lalu sangat identik dengan kemampuan menulis berita, dokumentasi, hubungan media, dan publikasi.

Kompetensi tersebut tetap penting, tetapi kini perlu dilengkapi dengan kemampuan digital.

Dengan demikian, aparatur humas perlu menjadi AI-literate public communicator.

Materi Utama Bimtek AI untuk Humas Pemerintah

Program Bimtek dapat dirancang secara bertahap agar peserta memahami konsep sekaligus praktik.

Pengenalan Artificial Intelligence

Peserta perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan AI, generative AI, large language model, image generation, speech-to-text, text-to-speech, dan berbagai teknologi AI yang relevan dengan pekerjaan komunikasi.

Tujuannya bukan menjadikan peserta sebagai programmer, tetapi memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan secara praktis.

AI untuk Penulisan Berita Pemerintah

Salah satu penggunaan paling praktis adalah membantu proses penulisan berita.

Humas dapat memberikan informasi dasar seperti:

• Nama kegiatan.
• Waktu.
• Lokasi.
• Pejabat.
• Tujuan kegiatan.
• Data.
• Pernyataan narasumber.
• Dampak program.

AI kemudian dapat membantu menghasilkan draft awal.

Namun, draft tersebut harus diperiksa kembali.

AI tidak boleh dianggap sebagai sumber fakta otomatis.

AI untuk Press Release

AI juga dapat membantu menyusun struktur press release.

Workflow sederhananya:

Data → Prompt → Draft → Fact Check → Editing → Approval → Publikasi.

Proses tersebut jauh lebih aman dibandingkan langsung menyalin hasil AI ke website pemerintah.

AI untuk Media Sosial Pemerintah

Media sosial membutuhkan konten yang konsisten.

AI dapat membantu tim humas membuat:

• Ide konten mingguan.
• Caption.
• Headline.
• Callout.
• Pertanyaan interaktif.
• Konsep carousel.
• Naskah video pendek.
• Kalender editorial.

Sebagai contoh, satu program pemerintah dapat diubah menjadi beberapa format:

Berita website → Carousel Instagram → Video pendek → Infografis → FAQ → Press release.

AI dapat membantu mengembangkan variasi tersebut dari satu sumber informasi utama.

Namun, seluruh versi konten harus tetap memiliki pesan inti yang konsisten.

AI untuk Membuat Kalender Konten

Perencanaan konten merupakan salah satu pekerjaan yang sering menyita waktu.

AI dapat digunakan untuk membantu membuat kalender konten berdasarkan:

• Tema program pemerintah.
• Agenda bulanan.
• Target audiens.
• Kanal komunikasi.
• Tujuan komunikasi.
• Jenis konten.

Contohnya:

AI dapat membantu membuat beberapa alternatif, tetapi kalender akhir tetap harus menyesuaikan agenda resmi pemerintah daerah.

AI untuk Analisis Isu Publik

Salah satu peluang terbesar AI untuk humas adalah membantu analisis informasi dalam jumlah besar.

Humas dapat menggunakan AI untuk membantu mengelompokkan:

• Topik pemberitaan.
• Pertanyaan masyarakat.
• Keluhan.
• Komentar negatif.
• Komentar positif.
• Isu yang berkembang.
• Narasi dominan.
• Pertanyaan berulang.

Misalnya, dari ribuan komentar media sosial, AI dapat membantu mengelompokkan komentar menjadi:

Pelayanan 35% – Infrastruktur 25% – Informasi 20% – Pengaduan 12% – Lainnya 8%.

Angka tersebut tetap harus diperoleh dari data yang benar dan metode analisis yang jelas, tetapi AI dapat membantu mempercepat proses pengelompokan.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 menekankan bahwa humas pemerintah perlu memahami algoritma media sosial sekaligus meningkatkan kemampuan membaca data untuk menyusun komunikasi yang lebih tepat sasaran.

AI untuk Media Monitoring

Media monitoring dapat dilakukan secara lebih efisien dengan bantuan teknologi.

AI dapat membantu mengelompokkan pemberitaan berdasarkan:

• Nama pemerintah daerah.
• Nama kepala daerah.
• OPD.
• Program.
• Isu.
• Sentimen.
• Media.
• Topik.

Hasil monitoring kemudian dapat digunakan untuk menyusun laporan komunikasi.

Namun, humas tetap harus melakukan validasi karena sistem AI dapat salah memahami konteks, ironi, bahasa daerah, atau istilah tertentu.

AI untuk Crisis Communication

Dalam kondisi krisis, kecepatan komunikasi menjadi sangat penting.

AI dapat membantu menyiapkan:

• Draft holding statement.
• Daftar pertanyaan media.
• FAQ krisis.
• Variasi pesan.
• Struktur konferensi pers.
• Naskah video klarifikasi.
• Timeline komunikasi.

Misalnya terjadi gangguan pelayanan publik.

AI dapat membantu menyusun beberapa alternatif pesan:

1. Pernyataan awal.
2. Update perkembangan.
3. Penjelasan teknis.
4. Informasi alternatif pelayanan.
5. Pernyataan pemulihan.

Tetapi keputusan mengenai informasi apa yang boleh dipublikasikan harus berada pada pejabat atau unit yang berwenang.

AI untuk Membuat Naskah Video Pemerintah

Konten video semakin penting dalam komunikasi publik.

AI dapat membantu membuat:

• Hook video.
• Naskah 30 detik.
• Naskah 60 detik.
• Storyboard.
• Voice-over script.
• Subtitle.
• Judul video.
• Deskripsi video.

Contoh struktur video pendek:

Hook → Masalah → Solusi → Manfaat → Cara mendapatkan layanan → Penutup.

Struktur tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis informasi pelayanan publik.

AI untuk Desain Komunikasi Publik

Selain teks, AI generatif juga dapat membantu proses pengembangan konsep visual.

Humas dapat menggunakannya untuk:

• Brainstorming konsep desain.
• Moodboard.
• Ide infografis.
• Konsep poster.
• Storyboard.
• Konsep ilustrasi.
• Visual kampanye.

Namun, identitas visual pemerintah tetap harus mengikuti pedoman branding dan ketentuan instansi.

AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu kreatif, bukan sebagai pengganti standar desain organisasi.

AI Prompt Engineering untuk Humas

Kemampuan membuat prompt menjadi salah satu kompetensi penting dalam Bimtek AI untuk Humas Pemerintah.

Prompt yang baik akan menghasilkan output yang lebih relevan.

Prompt sederhana:

“Buatkan berita tentang kegiatan pemerintah daerah.”

masih terlalu umum.

Prompt yang lebih baik memberikan konteks:

“Buatkan draft berita pemerintah daerah dengan gaya jurnalistik formal berdasarkan data kegiatan berikut. Gunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, hindari klaim yang tidak terdapat dalam data, dan pisahkan antara fakta kegiatan dengan kutipan narasumber.”

Semakin jelas konteks yang diberikan, semakin mudah AI menghasilkan output yang sesuai.

Formula Prompt untuk Humas Pemerintah

Salah satu formula sederhana:

Role + Context + Task + Data + Audience + Tone + Constraint + Output.

Contoh:

Role: Anda adalah editor berita pemerintah.

Context: Pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi pelayanan digital.

Task: Buat draft berita.

Data: Masukkan data kegiatan.

Audience: Masyarakat umum.

Tone: Formal, informatif, mudah dipahami.

Constraint: Jangan membuat data baru.

Output: Judul, lead, isi, kutipan, penutup.

Formula tersebut dapat menjadi salah satu materi praktik utama dalam pelatihan.

Etika Pemanfaatan AI untuk Humas Pemerintah

Kecepatan AI harus diimbangi dengan etika.

Beberapa prinsip penting:

• Jangan memasukkan data sensitif secara sembarangan.
• Jangan mempublikasikan informasi AI tanpa verifikasi.
• Jangan membuat kutipan pejabat yang tidak pernah disampaikan.
• Jangan membuat angka atau statistik fiktif.
• Jangan menggunakan gambar AI sebagai dokumentasi kejadian nyata tanpa penjelasan yang tepat.
• Jangan menggunakan AI untuk memanipulasi informasi publik.
• Periksa hak cipta dan lisensi.
• Pastikan informasi tetap sesuai sumber resmi.
• Simpan proses validasi apabila diperlukan.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 menegaskan pentingnya tata kelola AI yang kuat karena perkembangan AI dapat membawa risiko seperti disinformasi, kebocoran data, dan ancaman keamanan siber.

AI Bukan Pengganti Humas

Kesalahpahaman yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa AI dapat menggantikan seluruh pekerjaan humas.

Humas membutuhkan:

• Empati.
• Penilaian situasi.
• Pemahaman politik kebijakan.
• Pemahaman masyarakat.
• Negosiasi.
• Hubungan media.
• Etika.
• Sense of timing.
• Tanggung jawab publik.

AI tidak memiliki tanggung jawab institusional seperti aparatur pemerintah.

Karena itu, model yang ideal adalah:

Human + AI = Augmented Public Relations.

AI membantu memperkuat kemampuan manusia.

Risiko Penggunaan AI untuk Humas Pemerintah

Penggunaan AI tanpa tata kelola dapat menimbulkan risiko.

Hallucination

AI dapat menghasilkan informasi yang tampak benar tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar.

Data Leakage

Informasi internal atau data sensitif dapat berisiko apabila dimasukkan ke layanan AI tanpa memahami kebijakan dan pengamanannya.

Bias

Output AI dapat mengandung bias dari data atau model yang digunakan.

Deepfake

Teknologi AI dapat digunakan untuk membuat gambar, audio, atau video sintetis yang menyerupai kejadian nyata.

Copyright

Konten yang dihasilkan atau digunakan dalam proses AI dapat menimbulkan persoalan hak kekayaan intelektual tergantung sumber dan cara penggunaannya.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyoroti semakin sulitnya membedakan konten sintetis dari konten autentik serta pentingnya verifikasi sumber informasi.

Tata Kelola AI Internal untuk Tim Humas

Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memberikan akses teknologi, tetapi juga membuat aturan internal.

Misalnya:

Dengan demikian, penggunaan AI menjadi lebih terkontrol.

AI dan Keamanan Informasi Pemerintah

Humas sering menangani informasi yang memiliki nilai strategis.

Karena itu, aparatur perlu memahami perbedaan antara:

Informasi publik, informasi internal, data pribadi, informasi terbatas, dan informasi yang membutuhkan perlindungan khusus.

Tidak semua dokumen boleh langsung diunggah ke platform AI.

Sebelum menggunakan AI, tanyakan:

1. Apakah data ini boleh diproses oleh layanan eksternal?
2. Apakah terdapat data pribadi?
3. Apakah terdapat informasi internal?
4. Apakah terdapat dokumen yang belum dipublikasikan?
5. Apakah hasil AI akan digunakan untuk komunikasi resmi?

Jika jawabannya berisiko, gunakan prosedur keamanan dan persetujuan internal yang berlaku.

AI untuk Meningkatkan Produktivitas Humas

Salah satu tujuan utama pelatihan adalah mengubah pola kerja.

Contoh workflow manual:

Cari ide → Tulis → Edit → Revisi → Buat caption → Buat video → Buat FAQ.

Dengan AI-assisted workflow:

Brief → AI brainstorming → Draft → Human editing → Fact check → Adaptasi berbagai format → Approval → Publikasi.

AI dapat mengurangi pekerjaan repetitif tanpa menghilangkan kontrol manusia.

Contoh Studi Kasus Pemanfaatan AI

Misalnya pemerintah daerah meluncurkan program pelayanan administrasi baru.

Data awal terdiri dari:

• Nama program.
• Tujuan.
• Target masyarakat.
• Persyaratan.
• Lokasi.
• Jadwal.
• Kontak.
• Dasar kebijakan.

Data tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa kebutuhan komunikasi:

Dengan satu source of truth, berbagai konten dapat dibuat secara konsisten.

Strategi Implementasi AI untuk Humas Pemerintah Daerah

Implementasi AI sebaiknya dilakukan bertahap.

Tahap Pertama: AI Literacy

Seluruh tim memahami dasar AI.

Tahap Kedua: Identifikasi Use Case

Tentukan pekerjaan yang paling cocok dibantu AI.

Tahap Ketiga: Pembuatan SOP

Buat aturan penggunaan AI.

Tahap Keempat: Pelatihan

Latih aparatur menggunakan AI dengan kasus nyata.

Tahap Kelima: Pilot Project

Mulai dari satu jenis pekerjaan, misalnya penulisan berita.

Tahap Keenam: Evaluasi

Ukur waktu, kualitas, akurasi, dan risiko.

Tahap Ketujuh: Scale Up

Perluas penggunaan AI pada media sosial, video, analisis isu, dan monitoring.

Kompetensi Peserta Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027

Setelah mengikuti pelatihan, peserta idealnya memiliki kemampuan:

• Memahami konsep AI generatif.
• Membuat prompt efektif.
• Membuat draft berita.
• Membuat press release.
• Mengembangkan caption.
• Menyusun content plan.
• Membuat naskah video.
• Mengembangkan FAQ.
• Membantu analisis isu.
• Membantu media monitoring.
• Melakukan fact-checking.
• Memahami risiko AI.
• Menjaga keamanan informasi.
• Mengintegrasikan AI dalam workflow humas.

Metode Pelaksanaan Bimtek

Pelatihan sebaiknya menggunakan pendekatan praktik.

Metode dapat terdiri atas:

• Pemaparan materi.
• Demonstrasi tools.
• Studi kasus.
• Workshop prompt.
• Praktik penulisan.
• Simulasi crisis communication.
• Praktik pembuatan content plan.
• Praktik AI-assisted media monitoring.
• Evaluasi output.
• Diskusi kelompok.

Dengan metode tersebut, peserta dapat langsung menghubungkan materi dengan pekerjaan sehari-hari.

Output Bimtek AI untuk Humas

Pelatihan dapat menghasilkan beberapa produk kerja.

Contohnya:

• Library prompt humas.
• Template berita.
• Template press release.
• Kalender konten.
• Content plan.
• Template FAQ.
• Naskah video.
• Workflow AI.
• SOP penggunaan AI.
• Checklist fact-checking.
• Format evaluasi konten.
• Crisis communication template.

Output tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem kerja internal pemerintah daerah.

Hubungan AI dengan Komunikasi Publik

AI tidak boleh dipandang sebagai proyek teknologi semata.

Tujuan akhirnya harus tetap berkaitan dengan kualitas komunikasi publik.

Pemerintah harus mampu:

Lebih cepat memberikan informasi → lebih mudah dipahami → lebih konsisten → lebih responsif → lebih akurat → lebih dipercaya.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 menekankan bahwa humas pemerintah perlu memahami dinamika algoritma media sosial, membaca data, dan membangun komunikasi yang mampu menjaga kepercayaan publik.

Ini berarti AI perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: strategi komunikasi, data, manusia, teknologi, dan kepercayaan publik.

Perkembangan Tata Kelola AI Indonesia 2026/2027

Konteks regulasi menjadi bagian penting dalam pelatihan AI untuk aparatur.

Pada Mei 2026, Kemkomdigi menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Etika Kecerdasan Artifisial dan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 telah diselesaikan pada tahap pembahasan lintas kementerian. Pemerintah menempatkan aspek etika, keamanan, inklusivitas, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam pembangunan ekosistem AI.

Pada Juli 2026, Kemkomdigi juga menyatakan bahwa Perpres AI akan menjadi langkah awal dalam tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun regulasi yang lebih komprehensif.

Karena kebijakan AI terus berkembang, aparatur pemerintah perlu mengikuti perkembangan regulasi dan pedoman resmi terbaru sebelum menerapkan AI pada proses kerja yang berisiko.

Referensi Pemerintah tentang AI

Untuk memperoleh informasi yang lebih aktual mengenai kebijakan dan perkembangan AI di Indonesia, aparatur dapat merujuk pada Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya publikasi mengenai tata kelola AI, transformasi digital, komunikasi publik, dan keamanan ruang digital.

Informasi mengenai kebijakan aparatur dan transformasi pemerintahan digital juga dapat diperoleh melalui Kementerian PANRB.

Kedua sumber resmi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan awal dalam menyusun program pengembangan kompetensi AI di lingkungan pemerintah.

FAQ Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027

Apa itu Bimtek AI untuk Humas Pemerintah?

Bimtek AI untuk Humas Pemerintah adalah pelatihan yang membekali aparatur dengan kemampuan memanfaatkan Artificial Intelligence untuk membantu pekerjaan komunikasi publik, seperti penulisan berita, press release, media sosial, video, desain, analisis isu, dan monitoring informasi.

Apakah peserta harus memiliki kemampuan teknis atau coding?

Tidak. Pelatihan AI untuk humas lebih berfokus pada pemanfaatan praktis teknologi untuk pekerjaan komunikasi. Peserta tidak harus memiliki kemampuan programming atau coding.

Apakah hasil tulisan AI dapat langsung dipublikasikan sebagai berita pemerintah?

Sebaiknya tidak. Hasil AI harus melalui verifikasi fakta, editing, pengecekan konteks, pemeriksaan data, dan proses persetujuan sesuai mekanisme instansi sebelum digunakan sebagai informasi resmi.

Apa risiko penggunaan AI dalam pekerjaan humas pemerintah?

Risikonya antara lain informasi yang tidak akurat, hallucination, kebocoran data, bias, masalah hak cipta, konten sintetis, serta penggunaan AI tanpa kontrol manusia. Karena itu, pelatihan perlu membahas aspek etika, keamanan, verifikasi, dan tata kelola AI.

Kesimpulan

Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027 merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan aparatur menghadapi perubahan besar dalam ekosistem komunikasi publik.

AI dapat membantu humas pemerintah bekerja lebih cepat dalam membuat berita, press release, caption, video, desain, kalender konten, FAQ, analisis isu, dan media monitoring.

Namun, produktivitas bukan satu-satunya tujuan.

Pemanfaatan AI dalam pemerintahan harus tetap berlandaskan akurasi, etika, keamanan data, transparansi, tanggung jawab, dan human oversight.

Humas pemerintah yang mampu menggabungkan kemampuan komunikasi dengan AI akan memiliki keunggulan dalam menghadapi volume informasi yang semakin besar dan perubahan perilaku masyarakat di ruang digital.

Konsep yang perlu dibangun bukanlah “AI menggantikan Humas”, tetapi:

“AI memperkuat kemampuan Humas untuk bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih strategis.”

Dengan pelatihan yang tepat, aparatur dapat mengembangkan workflow AI yang sesuai kebutuhan instansi sekaligus tetap mempertahankan kualitas, kredibilitas, dan nilai kemanusiaan dalam setiap komunikasi pemerintah.

Tingkatkan Kompetensi AI Tim Humas Pemerintah

Siapkan aparatur yang mampu memanfaatkan Artificial Intelligence untuk membuat berita, press release, konten media sosial, desain, video, analisis isu, dan monitoring informasi secara lebih efektif.

Ikuti Bimtek AI untuk Humas Pemerintah 2026/2027 dan bangun sistem komunikasi publik yang lebih cepat, cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Tersedia untuk kebutuhan Bimtek Pemerintah Daerah, OPD, Diskominfo, PPID, Pranata Humas, Sekretariat Daerah, maupun Inhouse Training.