09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Training Sertifikasi TKDN Berdasarkan Permenperin 35 Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat penggunaan produk dalam negeri, pemerintah Indonesia terus memperbarui kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan teknis adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara penghitungan, verifikasi, hingga sertifikasi TKDN. Oleh karena itu, training sertifikasi TKDN menjadi sangat penting bagi pelaku industri dan pengadaan untuk memahami serta mengimplementasikan ketentuan tersebut secara tepat. Apa Itu Sertifikasi TKDN? Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan tingkat komponen dalam negeri pada suatu produk barang, jasa, atau gabungan keduanya. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa suatu produk...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Pelatihan Implementasi TKDN sesuai Perpres 46 Tahun 2025

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin menekankan pada penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diberlakukannya Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mempertegas komitmen untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Namun, perubahan regulasi ini juga menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, pelatihan implementasi TKDN menjadi solusi strategis untuk memastikan seluruh pihak memahami aturan, mekanisme, dan praktik terbaik dalam penerapan TKDN. Gambaran Umum Perpres 46 Tahun 2025 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan pembaruan kebijakan yang mengatur secara lebih tegas t...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Penghitungan TKDN untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu langkah strategis adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penghitungan TKDN untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini menjadi sangat penting terutama setelah diterbitkannya regulasi terbaru yang mengatur mekanisme dan kewajiban penggunaan produk lokal dalam proses pengadaan. TKDN bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terkait penghitungan dan penerapan TKDN menjadi kebutuhan mutlak bagi pelaku pengadaan, baik di instans...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Info Bimtek Penghitungan dan Penerapan TKDN Pasca Berlaku Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025 pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diterbitkannya Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025, pemerintah semakin menegaskan pentingnya implementasi TKDN secara konsisten dan terukur. Perubahan regulasi ini tidak hanya berdampak pada pelaku industri, tetapi juga pada penyelenggara pengadaan barang/jasa, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan bimbingan teknis (bimtek) menjadi semakin krusial untuk memastikan pemahaman yang komprehensif serta imple...

Lanjutkan membaca

07 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Manajemen Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, kompleksitas proses pengadaan sering kali menimbulkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah semakin menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis dalam setiap tahapan pengadaan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai bimtek manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk konsep, strategi, implementasi, serta manfaatnya bagi para pelaku pengadaa...

Lanjutkan membaca

07 Apr
BIMTEK PENGADAAN

info Bimtek Perencanaan Pengadaan Berbasis Bukti : Spek–HPS–Strategi yang Rapi, Logis, dan Tahan Uji

Perencanaan pengadaan merupakan fondasi utama dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesalahan dalam tahap ini sering kali berdampak besar pada tahap berikutnya, mulai dari pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, pendekatan berbasis bukti (evidence-based procurement planning) menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang valid, logika yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui info bimtek perencanaan pengadaan berbasis bukti ini, pelaku pengadaan akan memahami bagaimana menyusun spesifikasi teknis (spek), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta strategi pengadaan yang tidak hanya rapi dan logis, tetapi juga tahan uji audit dan pengawasan. ...

Lanjutkan membaca

07 Apr
BIMTEK PENGADAAN

info Bimtek Strategi dan Praktik E-Purchasing Konstruksi di Katalog Elektronik v.6 untuk Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang pesat. Salah satu inovasi paling signifikan adalah implementasi e-purchasing melalui Katalog Elektronik versi terbaru. Bagi pelaku usaha jasa konstruksi, memahami strategi dan praktik e-purchasing di Katalog Elektronik v.6 bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pengertian E-Purchasing dalam Konstruksi E-purchasing adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Dalam konteks konstruksi, e-purchasing memungkinkan penyedia jasa untuk menawarkan produk atau layanan konstruksi secara digital melalui platform resmi pemerintah. Katalog Elektronik versi 6 (v.6) membawa sejumlah pembaruan signifikan, sepe...

Lanjutkan membaca

06 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Tata kelola Pengadaan melalui E-Katalog v.6 Pasca Perpres No 46 Tahun 2025 (Praktikum Buku ”Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6)

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah implementasi E-Katalog versi 6 (v.6) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sistem ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan hadirnya E-Katalog v.6, aparatur pemerintah dituntut untuk memahami tidak hanya aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga strategi pengadaan yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan pendekatan praktikum berbasis buku “Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6” menjadi sangat penting sebagai sarana peningkatan kapasitas. Latar Belakang Transformasi E-Katalog ...

Lanjutkan membaca