BIMTEK PENGADAAN

Training Sertifikasi TKDN Berdasarkan Permenperin 35 Tahun 2025

Ditulis oleh author-avatar
Hidup 09/04/2026
0 komentar

Dalam rangka memperkuat penggunaan produk dalam negeri, pemerintah Indonesia terus memperbarui kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan teknis adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025.

Regulasi ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara penghitungan, verifikasi, hingga sertifikasi TKDN. Oleh karena itu, training sertifikasi TKDN menjadi sangat penting bagi pelaku industri dan pengadaan untuk memahami serta mengimplementasikan ketentuan tersebut secara tepat.

Apa Itu Sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan tingkat komponen dalam negeri pada suatu produk barang, jasa, atau gabungan keduanya. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan TKDN sesuai regulasi pemerintah.

Fungsi sertifikasi TKDN:

  • Sebagai syarat mengikuti pengadaan pemerintah
  • Bukti kepatuhan terhadap regulasi
  • Meningkatkan daya saing produk lokal
  • Mendukung program substitusi impor

Gambaran Umum Permenperin 35 Tahun 2025

Permenperin 35 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang mengatur teknis penghitungan dan verifikasi TKDN.

Pokok pengaturan dalam Permenperin:

  • Metodologi penghitungan TKDN
  • Prosedur pengajuan sertifikasi
  • Mekanisme verifikasi oleh lembaga independen
  • Kriteria penilaian komponen dalam negeri

Untuk melihat regulasi resmi, Anda dapat mengakses:
👉”https://kemenperin.go.id” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Mengapa Training Sertifikasi TKDN Sangat Penting?

Perubahan regulasi yang cukup signifikan membuat banyak pelaku usaha dan pengadaan perlu menyesuaikan diri.

Alasan penting mengikuti training:

  • Memahami detail Permenperin terbaru
  • Menghindari kesalahan dalam penghitungan TKDN
  • Mempercepat proses sertifikasi
  • Meningkatkan peluang memenangkan tender pemerintah

Tujuan Training Sertifikasi TKDN

Training ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis kepada peserta.

Tujuan utama:

  • Memahami konsep dan regulasi TKDN
  • Menguasai metode penghitungan TKDN
  • Mengetahui proses sertifikasi
  • Mampu menerapkan TKDN dalam pengadaan

Materi yang Dibahas dalam Training

Training sertifikasi TKDN biasanya disusun secara sistematis dan aplikatif.

1. Konsep Dasar TKDN

  • Definisi TKDN
  • Ruang lingkup dan jenis produk
  • Peran TKDN dalam ekonomi nasional

2. Regulasi Permenperin 35 Tahun 2025

  • Penjelasan pasal-pasal penting
  • Perubahan dari regulasi sebelumnya
  • Kewajiban pelaku usaha

3. Metode Penghitungan TKDN

  • TKDN barang
  • TKDN jasa
  • TKDN gabungan

4. Proses Sertifikasi TKDN

  • Pengajuan dokumen
  • Verifikasi oleh lembaga terkait
  • Penerbitan sertifikat

5. Studi Kasus dan Simulasi

  • Contoh perhitungan TKDN
  • Analisis kesalahan umum
  • Praktik langsung

Tabel Tahapan Sertifikasi TKDN

Tahapan Deskripsi
Pengajuan Perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi TKDN
Verifikasi Dokumen Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen
Audit Lapangan Pemeriksaan langsung proses produksi
Perhitungan TKDN Penilaian persentase komponen dalam negeri
Penerbitan Sertifikat Sertifikat TKDN diterbitkan jika memenuhi syarat

Manfaat Sertifikasi TKDN bagi Perusahaan

Sertifikasi TKDN memberikan banyak keuntungan strategis bagi perusahaan.

Manfaat utama:

  • Akses ke proyek pengadaan pemerintah
  • Peningkatan reputasi perusahaan
  • Keunggulan kompetitif di pasar
  • Dukungan terhadap kebijakan nasional

Tantangan dalam Proses Sertifikasi TKDN

Proses sertifikasi TKDN tidak selalu mudah dan sering menghadapi berbagai kendala.

Tantangan yang umum dihadapi:

  • Kompleksitas penghitungan
  • Kurangnya pemahaman regulasi
  • Keterbatasan data produksi
  • Proses verifikasi yang ketat

Training menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Strategi Sukses Mendapatkan Sertifikasi TKDN

Agar proses sertifikasi berjalan lancar, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat.

Langkah-langkah strategis:

  • Menyiapkan dokumen secara lengkap
  • Memastikan data produksi akurat
  • Melakukan simulasi penghitungan TKDN
  • Mengikuti training dan konsultasi

Peran Training dalam Mempercepat Sertifikasi

Training tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik yang membantu peserta memahami proses secara menyeluruh.

Keunggulan training:

  • Pembelajaran berbasis kasus nyata
  • Interaksi dengan ahli TKDN
  • Simulasi penghitungan langsung
  • Update regulasi terbaru

Integrasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sertifikasi TKDN menjadi bagian penting dalam proses pengadaan pemerintah.

Penerapan dalam pengadaan:

  • Menjadi syarat administrasi
  • Faktor penilaian dalam evaluasi
  • Penentu kelulusan tender

Internal Link untuk Pendalaman Materi

Untuk memahami lebih dalam mengenai penghitungan dan penerapan TKDN secara menyeluruh, silakan baca:
👉 <a href=”#” target=”_blank”>Info Bimtek Penghitungan dan Penerapan TKDN Pasca Berlaku Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025 pada Proses Pengadaan Barang/Jasa</a>

Dampak Sertifikasi TKDN terhadap Industri Nasional

Sertifikasi TKDN memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian:

  • Meningkatkan penggunaan produk lokal
  • Mendorong investasi industri
  • Mengurangi impor
  • Menciptakan lapangan kerja

Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini?

Training sertifikasi TKDN sangat relevan bagi berbagai pihak:

  • Perusahaan manufaktur
  • Penyedia jasa
  • Konsultan pengadaan
  • Pejabat pengadaan pemerintah
  • Auditor dan pengawas

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah bukti resmi tingkat komponen dalam negeri suatu produk yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.

2. Apakah sertifikasi TKDN wajib?

Untuk mengikuti pengadaan pemerintah, sertifikasi TKDN sering menjadi syarat wajib.

3. Berapa lama proses sertifikasi TKDN?

Tergantung kompleksitas produk dan kelengkapan dokumen, biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga bulan.

4. Apa manfaat mengikuti training TKDN?

Training membantu memahami regulasi, mempercepat sertifikasi, dan meningkatkan peluang bisnis.

Penutup

Training sertifikasi TKDN berdasarkan Permenperin 35 Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan regulasi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi TKDN dengan lebih mudah dan memanfaatkannya untuk memenangkan peluang di sektor pengadaan pemerintah.

Investasi dalam training bukan hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas di pasar nasional.

Tingkatkan peluang bisnis Anda dengan memahami dan menguasai sertifikasi TKDN melalui training profesional sekarang juga.

📞 Informasi & Pendaftaran:
☎ Telp : (021) 3454426
📱 WA/HP : 0812-6660-0643
author-avatar

Tentang PSKN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( TI ) TERBAIK YANG TERLETAK DI KOTA JAKARTA PUSAT

Lebih Baru Bimtek Strategi Meningkatkan Nilai TKDN dalam Proyek Pemerintah
Kembali ke daftar
Lebih Tua Pelatihan Implementasi TKDN sesuai Perpres 46 Tahun 2025

Posting Terkait

13 Apr
PROGRAM LAIN

Training TKDN dan Pengadaan Pemerintah: Tips Lolos Tender

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan peluang besar bagi perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, untuk dapat memenangkan tender, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Banyak perusahaan gagal dalam proses tender bukan karena kualitas produk yang rendah, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan strategi pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, training TKDN dan pengadaan pemerintah menjadi solusi penting untuk meningkatkan peluang kemenangan tender. Untuk memahami pendekatan menyeluruh terkait pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, baca juga:👉 ...

Lanjutkan membaca

13 Apr
PROGRAM LAIN

Training TKDN Industri Manufaktur: Strategi Meningkatkan Nilai Komponen Lokal

Dalam era industrialisasi modern, perusahaan manufaktur di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi regulasi pemerintah. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang berperan besar dalam pengadaan barang/jasa, khususnya proyek pemerintah. Melalui training TKDN industri manufaktur, perusahaan dapat memahami strategi efektif dalam meningkatkan nilai komponen lokal. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Untuk memahami konsep pelatihan, konsultasi, dan pendampingan secara menyeluruh, baca juga artikel berikut:👉

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Strategi Meningkatkan Nilai TKDN dalam Proyek Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tidak hanya menjadi kewajiban administratif, TKDN kini menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan suatu proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui berbagai regulasi terbaru, pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha dan instansi untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga meningkatkan nilai TKDN dalam setiap proyek. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Meningkatkan Nilai TKDN menjadi sangat relevan untuk diikuti oleh berbagai pihak. Memahami Konsep Nilai TKDN Nilai TKDN adalah persentase kontribusi komponen dalam negeri dalam suatu produk barang, jasa, atau gabungan keduanya. Semakin ...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Pelatihan Implementasi TKDN sesuai Perpres 46 Tahun 2025

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin menekankan pada penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diberlakukannya Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mempertegas komitmen untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Namun, perubahan regulasi ini juga menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, pelatihan implementasi TKDN menjadi solusi strategis untuk memastikan seluruh pihak memahami aturan, mekanisme, dan praktik terbaik dalam penerapan TKDN. Gambaran Umum Perpres 46 Tahun 2025 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan pembaruan kebijakan yang mengatur secara lebih tegas t...

Lanjutkan membaca

07 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Manajemen Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, kompleksitas proses pengadaan sering kali menimbulkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah semakin menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis dalam setiap tahapan pengadaan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai bimtek manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk konsep, strategi, implementasi, serta manfaatnya bagi para pelaku pengadaa...

Lanjutkan membaca

06 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Tata kelola Pengadaan melalui E-Katalog v.6 Pasca Perpres No 46 Tahun 2025 (Praktikum Buku ”Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6)

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah implementasi E-Katalog versi 6 (v.6) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sistem ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan hadirnya E-Katalog v.6, aparatur pemerintah dituntut untuk memahami tidak hanya aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga strategi pengadaan yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan pendekatan praktikum berbasis buku “Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6” menjadi sangat penting sebagai sarana peningkatan kapasitas. Latar Belakang Transformasi E-Katalog ...

Lanjutkan membaca

06 Apr
PELATIHAN PEMERINTAH

Penerapan PDN – TKDN serta Praktik Perhitungan TKDN & Referensi Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi

Dalam upaya memperkuat kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa konstruksi. Penerapan PDN dan TKDN bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi merupakan strategi nasional untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dalam konteks tender pekerjaan konstruksi, pemahaman terhadap TKDN serta kemampuan menghitungnya secara tepat menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur pemerintah maupun penyedia jasa. Konsep Dasar PDN dan TKDN dalam Pengadaan Konstruksi PDN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) merupakan ke...

Lanjutkan membaca

06 Apr
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

Strategi E-Purchasing Jasa Konstruksi + Simulasi Negosiasi & Mini Kompetisi untuk Pengadaan yang Efektif

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membawa perubahan signifikan, terutama melalui penerapan e-purchasing. Dalam sektor jasa konstruksi, penerapan e-purchasing bukan hanya sekadar digitalisasi proses, tetapi juga menuntut strategi yang tepat, kemampuan negosiasi yang kuat, serta pemahaman teknis yang mendalam. Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengangkat tema Strategi E-Purchasing Jasa Konstruksi dilengkapi dengan simulasi negosiasi dan mini kompetisi menjadi sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. Pengertian dan Konsep Dasar E-Purchasing Jasa Konstruksi E-purchasing adalah metode pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) yang memungkinkan instansi pemerintah melakukan pembelian...

Lanjutkan membaca

    Tinggalkan Balasan