12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Alih Status PPPK ke PNS: Peluang, Regulasi, dan Implikasinya

Isu alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik hangat di kalangan aparatur pemerintah. Seiring perubahan kebijakan manajemen ASN, muncul pertanyaan besar: apakah PPPK memiliki peluang untuk beralih menjadi PNS, dan apa implikasi hukumnya? Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, paradigma pengelolaan ASN mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menekankan penguatan sistem merit, penyetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK, serta fleksibilitas dalam manajemen talenta ASN. Artikel ini membahas secara mendalam peluang, regulasi, dan implikasi alih status PPPK ke PNS dari perspektif hukum, kebijakan, dan praktik pelaksanaannya di instansi pemerintah daerah. Pembahasan juga...

Lanjutkan membaca

12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Menyusun Sistem Penilaian Kinerja PNS dan PPPK: Best Practice

Salah satu tantangan besar dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membangun sistem penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan berbasis hasil (performance-based). Baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penilaian kinerja menjadi dasar dalam pengembangan karier, pemberian tunjangan, hingga pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi. Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, penyusunan sistem penilaian kinerja tidak lagi cukup berbasis pada absensi dan administrasi semata. Diperlukan pendekatan berbasis capaian kinerja individu dan organisasi yang terukur dan selaras dengan tujuan strategis instansi pemerintah. Artikel ini akan membahas secara mendalam cara menyusun sistem penilaian kine...

Lanjutkan membaca

12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

“Panduan Praktis Mutasi dan Rotasi PPPK di Instansi Daerah – 2025”

Mutasi dan rotasi menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kepegawaian yang efektif, baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tahun 2025, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperbarui kebijakan untuk memastikan tata kelola kepegawaian yang transparan, profesional, dan berbasis kebutuhan organisasi. Artikel ini menjadi panduan lengkap bagi instansi daerah yang ingin memahami prosedur mutasi dan rotasi PPPK tahun 2025, mulai dari dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, hingga strategi penerapan yang efektif. Untuk memahami kebijakan kepegawaian secara menyeluruh, Anda juga dapat membaca artikel

Lanjutkan membaca

11 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Integrasi Visi Misi Kepala Daerah dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa integrasi yang kuat antara keduanya, pemerintahan cenderung berjalan sektoral, tidak efisien, dan sulit mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan masyarakat. Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam satu arah kebijakan yang konsisten, sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam visi dan misi kepala daerah. Pendekatan ini juga menjadi bagian penting dari agenda besar

Lanjutkan membaca

11 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Langkah Praktis Menentukan Beban Kerja Perangkat Daerah: Panduan untuk Kepala OPD

Menentukan beban kerja perangkat daerah bukan hanya soal menghitung jumlah pegawai atau aktivitas, melainkan proses strategis untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi di pemerintah daerah beroperasi secara efisien, proporsional, dan berorientasi hasil. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab besar dalam menata struktur kerja yang seimbang antara kebutuhan, kapasitas, dan tujuan organisasi. Proses penentuan beban kerja menjadi bagian penting dari Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Intensitas Urusan dan Beban Kerja Sesuai Visi Misi Kepala Daerah — fondasi utama untuk memben...

Lanjutkan membaca

10 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Bimtek PENYUSUNAN DAN PERHITUNGAN ANJAB ABK

Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola sumber daya manusia yang profesional di instansi pemerintah, instrumen seperti Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) menjadi salah satu fondasi utama. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif belaka, tetapi sebagai alat strategis untuk memastikan penataan jabatan, beban kerja yang seimbang, efisiensi operasional, dan akuntabilitas kinerja institusi. Program bimtek “Penyusunan dan Perhitungan Anjab ABK” bertujuan memberikan pemahaman mendalam, metodologi praktis, dan penerapan nyata bagi instansi pemerintahan — baik pusat maupun daerah. Apa Itu Anjab dan ABK? Definisi dan Ruang Lingkup Anjab adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian d...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen Gudang dan Pengendalian Persediaan dalam Rantai Pasok
08 Okt
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Manajemen Gudang dan Pengendalian Persediaan dalam Rantai Pasok

Pelatihan Manajemen Gudang dan Pengendalian Persediaan dalam Rantai Pasok Manajemen gudang dan pengendalian persediaan (inventory control) merupakan bagian penting dari sistem rantai pasok (supply chain management) yang efektif. Kinerja gudang dan manajemen persediaan sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, serta pengendalian biaya dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Permasalahan yang sering terjadi meliputi penumpukan stok, kekurangan barang saat dibutuhkan (stock-out), akurasi data persediaan yang rendah, serta penataan dan pemanfaatan ruang gudang yang tidak optimal. Untuk itu, dibutuhkan kompetensi teknis dan strateg...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Strategic Procurement Management and Supplier Relationship
08 Okt
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Strategic Procurement Management and Supplier Relationship

Pelatihan Strategic Procurement Management and Supplier Relationship Dalam era persaingan global dan tekanan efisiensi yang tinggi, fungsi pengadaan tidak lagi hanya berperan sebagai aktivitas operasional, tetapi telah berkembang menjadi fungsi strategis yang dapat memberikan nilai tambah signifikan bagi organisasi. Strategic Procurement Management mendorong organisasi untuk tidak sekadar fokus pada harga terendah, tetapi juga pada penciptaan nilai melalui efisiensi biaya total, inovasi pemasok, dan pengelolaan risiko rantai pasok. Di sisi lain, hubungan yang kuat dengan pemasok (Supplier Relationship Management/SRM) menjadi elemen kunci dalam menciptakan ke...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Procurement Planning and Budget Control
08 Okt
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Procurement Planning and Budget Control

Pelatihan Procurement Planning and Budget Control Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan anggaran organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Perencanaan pengadaan yang tepat serta pengendalian anggaran yang efektif akan menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan dalam perencanaan pengadaan dan pengendalian anggaran, seperti penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang kurang tepat, penyusunan HPS yang tidak akurat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi angg...

Lanjutkan membaca

Training Purchasing Management for Operational Excellence
07 Okt
PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Purchasing Management for Operational Excellence

Training Purchasing Management for Operational Excellence Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, fungsi purchasing (pengadaan/pembelian) memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi operasional, menjaga kualitas layanan, dan memastikan keberlanjutan rantai pasok. Purchasing bukan hanya sekadar aktivitas pembelian, tetapi juga bagian penting dari strategi organisasi untuk mencapai operational excellence. Purchasing yang dikelola secara profesional dan efisien dapat menghasilkan penghematan biaya, meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi risiko rantai pasok, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, dip...

Lanjutkan membaca