27 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Cara Melakukan Sinkronisasi Data SAPK dan MySAPK untuk Operator Kepegawaian

Sinkronisasi data kepegawaian menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital. Dua sistem utama yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia adalah SAPK BKN (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dan MySAPK. Kedua platform ini saling terhubung dan menjadi basis data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Operator kepegawaian wajib memahami cara melakukan sinkronisasi data agar seluruh informasi ASN yang terdapat di tingkat instansi, perangkat daerah, hingga BKN tetap akurat, valid, dan mutakhir. Artikel ini akan membahas langkah-langkah teknis sinkronisasi data, contoh kasus, penyebab error, serta tips teknis berdasarkan praktik te...

Lanjutkan membaca

27 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Bimtek Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD / SAPK / e-Kepegawaian) Untuk Optimalisasi Pengelolaan ASN

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah daerah mengelola data kepegawaian. Di era di mana pelayanan publik dituntut semakin cepat, akurat, dan transparan, keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD), SAPK BKN, serta berbagai platform e-Kepegawaian menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan manajemen ASN modern. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum memanfaatkan SIKD secara optimal, baik karena kurangnya pemahaman teknis, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, maupun belum sinkronnya alur kerja internal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, program Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kepegawaian Daerah hadir sebagai solusi peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data ASN secara digital, terintegrasi, d...

Lanjutkan membaca

26 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Penyusunan SSH dan ASB Berbasis Standarisasi Harga untuk Mewujudkan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) berbasis standarisasi harga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah. SSH dan ASB bukan hanya dokumen pelengkap perencanaan, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah menghilangkan pemborosan, menyelaraskan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta menciptakan konsistensi harga antar‐kegiatan dan antar‐perangkat daerah. Di tengah tuntutan transparansi publik, keterbatasan fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan proses penyusunan SSH dan ASB dengan pendekatan yang berbasis standar, data, dan metodologi perhitungan yang jelas. Artikel pilar ini membahas secar...

Lanjutkan membaca

21 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Cara Efektif Meningkatkan Indeks SPBE Pemerintah Daerah Tahun 2025

Indeks SPBE telah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan transformasi digital pemerintah. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu memenuhi standar nasional yang ditetapkan dalam Perpres 95/2018, PermenPANRB 59/2020, serta Arsitektur SPBE Nasional. Tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi juga untuk menghadirkan tata kelola digital pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi daerah: meningkatnya standar penilaian, tuntutan integrasi layanan publik, konsolidasi data, serta percepatan penggunaan teknologi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan strategi yang tidak hanya konseptual, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata. Artikel ini membahas langkah-langkah efektif untuk meningk...

Lanjutkan membaca

21 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Strategi Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah yang Sesuai Standar Nasional

Transformasi digital pemerintah tidak dapat berjalan efektif tanpa fondasi teknis yang terstruktur. Salah satu fondasi paling penting adalah Arsitektur SPBE Daerah, yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antarproses bisnis, data, layanan, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Penyusunan arsitektur ini wajib merujuk pada standar nasional sesuai ketentuan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur SPBE Nasional, dan berbagai regulasi pendukung lainnya. Pemerintah daerah juga perlu memahami tata cara penyusunan arsitektur yang baik demi menghindari pengembangan aplikasi secara silo dan pemborosan anggaran. Artikel ini mengulas secara lengkap strategi penyusunan, komponen wajib, contoh penerapan, hingga panduan...

Lanjutkan membaca

21 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Transformasi digital pemerintahan bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, menekan biaya operasional, serta memperkuat akuntabilitas kinerja. Indonesia telah menetapkan SPBE — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik — sebagai pendekatan terintegrasi untuk mendorong tata kelola elektronik yang efisien, aman, dan berkualitas. Namun, implementasi SPBE tidak bisa berjalan otomatis. Dibutuhkan kesiapan SDM, tata kelola, regulasi internal, integrasi aplikasi, hingga keamanan data yang kuat. Di sinilah Bimtek Implementasi SPBE memainkan peran penting, terutama bagi pemerintah daerah yang ingin meningkatkan Indeks SPBE secara signifikan. Kons...

Lanjutkan membaca