BIMTEK PENYUSUNAN RBA TAHUN 2025 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING KUALITAS LAYANAN BLUD

BIMTEK PENYUSUNAN RBA TAHUN 2025 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING KUALITAS LAYANAN BLUD

BIMTEK PENYUSUNAN RBA TAHUN 2025 UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING KUALITAS LAYANAN BLUD Pada triwulan pertama tahun ini, Instansi pemerintah mulai mempersiapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025. Bagi rumah sakit daerah (RSD) yang telah menerapkan PPK-BLUD dan sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK), mereka menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk diintegrasikan ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Terkait dengan hal tersebut, maka pemahaman tentang penganggaran BLUD dalam konteks APBD bagi manajemen RSD sangat p...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD

BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD

BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD, Sesuai Peraturan Mentri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang rencan bisnis dan anggaran serta pelaksanaan  anggararan badan layanan umum. Proses Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pendekatan rencana bisnis dari sekedar rencana kegiatan, karena RBA yang berisi program, rencana operasional dan rencana pembiayaan tahunan, merupakan implementasi dari Rencana Strategis Bisnis yang telah disusun untuk ren...

Lanjutkan membaca

Bimtek Rencana Bisnis Anggaran

Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLU/BLUD

Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLU/BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan perangkat daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Akan tetapi karena BLUD memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka unit kerja ini harus dapat merencanakan anggarannya dengan baik, transparan dan akuntabel, Sehingga Unit Kerja ini berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, karena pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang baik dan tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BLUD, dilihat uns...

Lanjutkan membaca