BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024 SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia. SAKTI yang m...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD Dalam pengelolaan keuangan daerah kita mengenal istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), terlihat hampir sama akan tetapi memiliki ruang lingkup kinerja yang berbeda. SKPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sedangkan SKPD merupakan unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang dipimpinnya. Di Kabupaten Kuningan, fungsi SKPKD dilaksanakan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai leading sector dalam pengelo...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR Implementasi PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR, Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; ...

Lanjutkan membaca