Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI
14 Jun
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi p...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU
13 Mei
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU/BLUD Tahun 2024

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU/BLUD Tahun 2024 Pola Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diatur didalam Peraturan Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pasal 72 disebutkan mengenai penatausahaan keuangan paling sedikit memuat: Pendapatan dan Belanja; Penerimaan dan Pengeluaran; Utang dan Piutang; Persediaan, Aset Tetap dan Investasi; dan Ekuitas Dana Dan Kemudian dalam pasal 73 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi

Lanjutkan membaca

bimtek Tata cara Penatausahaan Keuangan dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
12 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH Untuk mencapai Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD. Dalam rangka ...

Lanjutkan membaca