BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

  • Ditulis oleh author-avatar
bimtek Tata cara Penatausahaan Keuangan dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
12 Des

BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PROSEDUR TEKNIS PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mencapai Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.
keuangan daerah

Tujuan dan Manfaat:

Dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, maka kami pusat studi konsultasi nasional akan mengadakan Diklat dan Bimbingan Teknis terkait Tata cara Penatausahaan Keuangan dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Pemerintah Daerah.

untuk informasi bimtek keuangan daerah hubungi kami:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

ALAMAT KAMI

 Gedung Starspace
Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

contac center

Tag:
, , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH
Kembali ke daftar
Lebih Tua Jadwal Bimtek Penatausahaan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI)

Posting Terkait

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI
14 Jun
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI

Bimtek Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Penatausahaan Keuangan berbasis Aplikasi SIPD RI Berdasarkan regulasi baru Pemerintah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi p...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU
13 Mei
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU/BLUD Tahun 2024

Pelatihan Penatausahaan Keuangan BLU/BLUD Tahun 2024 Pola Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diatur didalam Peraturan Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pasal 72 disebutkan mengenai penatausahaan keuangan paling sedikit memuat: Pendapatan dan Belanja; Penerimaan dan Pengeluaran; Utang dan Piutang; Persediaan, Aset Tetap dan Investasi; dan Ekuitas Dana Dan Kemudian dalam pasal 73 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi

Lanjutkan membaca

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Permenpan RB No 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah suatu sistem pengelolaan kinerja yang digunakan untuk menentukan target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam satu periode tertentu. SKP merupakan alat untuk mengukur kinerja pegawai dan menentukan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Ada beberapa perubahan dan perbedaan antara PermenPAN-RB Nomor 8 tahun 2021 dan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023

BIMTEK PERATURAN BKN NO 3 TAHUN 2023 Dalam Usaha pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 3 Tahun 2023 , Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional,...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT
04 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT

PELATIHAN STRATEGIC MANAGEMENT Manajemen strategis atau pengelolaan strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan - keputusan, manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengombinasikan kegiatan-kegiatan dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada tiga tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan