10 Apr
PROGRAM LAIN

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terbaru Sesuai Regulasi dan Sistem E-Procurement

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu proses strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik. Proses ini harus dilakukan secara transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi, sistem pengadaan kini beralih ke digital melalui e-procurement. Oleh karena itu, pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan para pelaksana memahami regulasi terbaru serta mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Untuk memahami lebih luas tentang pentingnya program pelatihan profesional, Anda dapat membaca >In...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Penghitungan TKDN untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu langkah strategis adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penghitungan TKDN untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini menjadi sangat penting terutama setelah diterbitkannya regulasi terbaru yang mengatur mekanisme dan kewajiban penggunaan produk lokal dalam proses pengadaan. TKDN bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terkait penghitungan dan penerapan TKDN menjadi kebutuhan mutlak bagi pelaku pengadaan, baik di instans...

Lanjutkan membaca

09 Apr
BIMTEK PENGADAAN

Info Bimtek Penghitungan dan Penerapan TKDN Pasca Berlaku Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025 pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan tersebut adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diterbitkannya Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin No 35 Tahun 2025, pemerintah semakin menegaskan pentingnya implementasi TKDN secara konsisten dan terukur. Perubahan regulasi ini tidak hanya berdampak pada pelaku industri, tetapi juga pada penyelenggara pengadaan barang/jasa, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan bimbingan teknis (bimtek) menjadi semakin krusial untuk memastikan pemahaman yang komprehensif serta imple...

Lanjutkan membaca

19 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Teknik Penyusunan RUP yang Efektif untuk Pemerintah Daerah

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan tahap awal dan paling strategis dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di pemerintah daerah, penyusunan RUP yang berkualitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran dan pencapaian target pembangunan daerah. Mulai tahun 2025/2026, pemerintah pusat melalui LKPP menekankan bahwa RUP harus disusun: Lebih awal Lebih akurat Lebih terukur Lebih transparan Terintegrasi dengan dokumen perencanaan seperti RKPD, Renstra, dan KUA-PPAS Melalui penyusunan RUP yang efektif, pemerintah daerah dapat mencegah keterlambatan pengadaan, mengurangi risiko pembor...

Lanjutkan membaca

18 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa: Panduan Lengkap 2025/2026 untuk Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu pilar terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan PBJ tidak hanya menyangkut proses pembelian barang atau penunjukan penyedia jasa, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Memasuki periode 2025/2026, dinamika regulasi, digitalisasi sistem, perubahan pola kerja, hingga peningkatan pengawasan menjadikan kebutuhan penyelenggaraan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut memiliki SDM PBJ yang kompeten, memahami sistem elektronik, serta mampu mengelola proses pengadaan secara end-to-end sesuai prinsip value fo...

Lanjutkan membaca

14 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Teknik Penyusunan RUP yang Efektif untuk Pemerintah Daerah

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan dokumen awal yang harus disusun oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan RUP menjadi instrumen perencanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai daftar kebutuhan pengadaan, tetapi juga merupakan bentuk transparansi kepada publik serta dasar bagi proses pemilihan penyedia melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE). Untuk menyusun RUP yang efektif, perangkat daerah membutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait regulasi, sistem SIRUP, serta teknik pemetaan kebutuhan yang sesuai kaidah perencanaan PBJ. Artikel ini membahas strategi teknis penyusunan RUP, metode identifikasi kebutuhan, penganggaran, hingga validasi dokumen agar selaras ...

Lanjutkan membaca

10 Nov
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen keuangan dan pelayanan publik di instansi pemerintah. Sebab anggaran yang digunakan untuk membeli barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi harus dikelola secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kondisi ini telah ditetapkan dalam regulasi utama seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Program bimtek dengan topik “Penyusunan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)” dirancang sebagai konten pilar — menghadirkan kerangka komprehensif yang bisa dijadikan dasar bagi artikel-turunan (klaster) seperti teknik tender, manajemen kontrak, pengawasan PBJ, digitalisasi PBJ, dan lainnya. Artikel ini akan membahas: konsep dasar PBJ, kerangka...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Fleksibilitas Pengadaan Barang
27 Mar
PELATIHAN BLUD/BLU, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD

Bimbingan Teknis Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD Bimbingan Teknis Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkamemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. secara umum, Terbitnya PP Nomor 23/2005 dan Permendagri Nomor 79/2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU/B...

Lanjutkan membaca