BIMTEK PENGADAAN

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog Nasional

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara maupun daerah. Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik agar proses pengadaan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Salah satu inovasi terbesar dalam pengadaan pemerintah adalah penggunaan E-Katalog Nasional yang dikembangkan untuk mendukung proses e-purchasing secara digital. Sistem ini telah menjadi bagian penting dalam tata kelola pengadaan modern di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Seiring meningkatnya penggunaan sistem digital dalam pengadaan, kebutuhan terhadap Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog Nasional ...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Integrasi E-Katalog dan SIPD RI untuk Pemerintah Daerah

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terus berkembang pesat, terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah integrasi antara E-Katalog dan SIPD RI guna menciptakan proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap sistem ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Integrasi E-Katalog dan SIPD RI menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola pengadaan digital secara profesional. Integrasi kedua sistem ini tidak hanya mendukung percepatan realisasi belanja daerah, tetapi juga mempermudah proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pengadaan barang dan jasa. Dengan a...
Continue reading
PROGRAM LAIN

Training TKDN dan Pengadaan Pemerintah: Tips Lolos Tender

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan peluang besar bagi perusahaan di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, untuk dapat memenangkan tender, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Banyak perusahaan gagal dalam proses tender bukan karena kualitas produk yang rendah, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan strategi pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, training TKDN dan pengadaan pemerintah menjadi solusi penting untuk meningkatkan peluang kemenangan tender. Untuk memahami pendekatan menyeluruh terkait pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, baca juga:👉 ...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Strategi Meningkatkan Nilai TKDN dalam Proyek Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tidak hanya menjadi kewajiban administratif, TKDN kini menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan suatu proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui berbagai regulasi terbaru, pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha dan instansi untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga meningkatkan nilai TKDN dalam setiap proyek. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Meningkatkan Nilai TKDN menjadi sangat relevan untuk diikuti oleh berbagai pihak. Memahami Konsep Nilai TKDN Nilai TKDN adalah persentase kontribusi komponen dalam negeri dalam suatu produk barang, jasa, atau gabungan keduanya. Semakin ...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Training Sertifikasi TKDN Berdasarkan Permenperin 35 Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat penggunaan produk dalam negeri, pemerintah Indonesia terus memperbarui kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan teknis adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara penghitungan, verifikasi, hingga sertifikasi TKDN. Oleh karena itu, training sertifikasi TKDN menjadi sangat penting bagi pelaku industri dan pengadaan untuk memahami serta mengimplementasikan ketentuan tersebut secara tepat. Apa Itu Sertifikasi TKDN? Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan tingkat komponen dalam negeri pada suatu produk barang, jasa, atau gabungan keduanya. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa suatu produk...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Pelatihan Implementasi TKDN sesuai Perpres 46 Tahun 2025

Transformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin menekankan pada penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan diberlakukannya Perpres 46 Tahun 2025, pemerintah mempertegas komitmen untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Namun, perubahan regulasi ini juga menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, pelatihan implementasi TKDN menjadi solusi strategis untuk memastikan seluruh pihak memahami aturan, mekanisme, dan praktik terbaik dalam penerapan TKDN. Gambaran Umum Perpres 46 Tahun 2025 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan pembaruan kebijakan yang mengatur secara lebih tegas t...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Bimtek Manajemen Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, kompleksitas proses pengadaan sering kali menimbulkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, hingga permasalahan hukum. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam pengadaan menjadi hal yang sangat penting. Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah semakin menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis dalam setiap tahapan pengadaan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai bimtek manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk konsep, strategi, implementasi, serta manfaatnya bagi para pelaku pengadaa...
Continue reading
BIMTEK PENGADAAN

Tata kelola Pengadaan melalui E-Katalog v.6 Pasca Perpres No 46 Tahun 2025 (Praktikum Buku ”Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6)

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah implementasi E-Katalog versi 6 (v.6) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Sistem ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan hadirnya E-Katalog v.6, aparatur pemerintah dituntut untuk memahami tidak hanya aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga strategi pengadaan yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan pendekatan praktikum berbasis buku “Jago E-Purchasing Katalog Elektronik v.6” menjadi sangat penting sebagai sarana peningkatan kapasitas. Latar Belakang Transformasi E-Katalog ...
Continue reading
PELATIHAN PEMERINTAH

Penerapan PDN – TKDN serta Praktik Perhitungan TKDN & Referensi Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi

Dalam upaya memperkuat kemandirian industri nasional, pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa konstruksi. Penerapan PDN dan TKDN bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi merupakan strategi nasional untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dalam konteks tender pekerjaan konstruksi, pemahaman terhadap TKDN serta kemampuan menghitungnya secara tepat menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur pemerintah maupun penyedia jasa. Konsep Dasar PDN dan TKDN dalam Pengadaan Konstruksi PDN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) merupakan ke...
Continue reading
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

Strategi E-Purchasing Jasa Konstruksi + Simulasi Negosiasi & Mini Kompetisi untuk Pengadaan yang Efektif

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membawa perubahan signifikan, terutama melalui penerapan e-purchasing. Dalam sektor jasa konstruksi, penerapan e-purchasing bukan hanya sekadar digitalisasi proses, tetapi juga menuntut strategi yang tepat, kemampuan negosiasi yang kuat, serta pemahaman teknis yang mendalam. Untuk itu, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengangkat tema Strategi E-Purchasing Jasa Konstruksi dilengkapi dengan simulasi negosiasi dan mini kompetisi menjadi sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. Pengertian dan Konsep Dasar E-Purchasing Jasa Konstruksi E-purchasing adalah metode pengadaan barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) yang memungkinkan instansi pemerintah melakukan pembelian...
Continue reading