Mengapa Pemilihan KBLI Penting dalam OSS RBA?

Salah satu tahapan paling penting dalam proses perizinan berusaha melalui OSS RBA adalah menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha.

KBLI bukan sekadar kode administratif. Kode tersebut menggambarkan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha dan menjadi salah satu referensi penting dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Hal ini semakin penting setelah pemerintah menerapkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 17 Desember 2025, diundangkan pada 18 Desember 2025, dan berstatus berlaku. KBLI 2025 menggantikan KBLI 2020.

Dalam perkembangan terbaru pada 2026, pemerintah juga menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak secara otomatis mewajibkan pelaku usaha mengurus perizinan baru. Apabila tidak terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, penyesuaian kode dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berdasarkan tabel konversi.

Dengan demikian, perusahaan perlu memahami bukan hanya apa itu KBLI, tetapi juga bagaimana menentukan KBLI yang tepat dan bagaimana dampaknya terhadap OSS RBA.

Apa Itu KBLI?

KBLI adalah klasifikasi standar yang digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan karakteristik kegiatan usaha.

KBLI berfungsi sebagai bahasa klasifikasi yang membantu pemerintah mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam implementasi terbaru, KBLI 2025 dirancang untuk mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin dinamis, termasuk transformasi digital, energi baru, ekonomi kreatif, serta berbagai model bisnis yang berkembang.

BPS menjelaskan bahwa KBLI 2025 merupakan pembaruan dari KBLI 2020 dan dirancang agar klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan ekonomi global.

KBLI 2025 terdiri dari:

KBLI 2025 juga menambahkan satu kategori baru sehingga menjadi 22 kategori, yaitu kategori A sampai V.

Apa Hubungan KBLI dengan OSS RBA?

Hubungan antara KBLI dan OSS RBA sangat erat.

Sistem OSS menggunakan klasifikasi kegiatan usaha untuk menentukan informasi terkait kegiatan tersebut, termasuk tingkat risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Portal resmi OSS saat ini menggunakan KBLI 2025 dalam pencarian kegiatan usaha. Pada halaman detail KBLI, pengguna dapat melihat uraian kegiatan, ruang lingkup, risiko, skala usaha, serta kewajiban yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Secara sederhana, hubungan tersebut dapat digambarkan:

Kegiatan Usaha

↓

Pemilihan KBLI

↓

Identifikasi Ruang Lingkup

↓

Penentuan Risiko

↓

Perizinan Berusaha

↓

Persyaratan Dasar / PB UMKU / Kewajiban

Karena itu, kesalahan memilih KBLI dapat menyebabkan informasi perizinan yang diperoleh perusahaan tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

KBLI 2025 dan Perubahan Aturan OSS RBA

Sebelum membahas cara memilih KBLI, penting memahami perkembangan regulasi terbaru.

Saat ini terdapat dua regulasi utama yang perlu diperhatikan dalam konteks artikel ini.

PP Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Regulasi ini mengatur penyelenggaraan PBBR, termasuk persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, norma dan standar, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan sanksi.

Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui sistem OSS.

Peraturan ini berlaku sejak 2 Oktober 2025 dan menjadi pedoman teknis penyelenggaraan PBBR melalui OSS. Regulasi ini juga mencabut sejumlah aturan BKPM sebelumnya terkait sistem OSS dan pengawasan perizinan berbasis risiko.

Dengan demikian, ketika perusahaan melakukan review KBLI pada 2026, sebaiknya tidak lagi hanya menggunakan referensi lama berbasis PP 5/2021 dan KBLI 2020.

Apa yang Berubah dengan KBLI 2025?

KBLI 2025 dibuat karena perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan sejumlah kegiatan baru belum cukup terakomodasi dalam KBLI sebelumnya.

BPS menyebutkan bahwa KBLI 2025 mengakomodasi kegiatan seperti:

• Platform digital.
• Intermediasi digital.
• Konten digital.
• Podcast.
• Gaming.
• Streaming.
• Carbon trading.
• Carbon capture and storage.
• Energi terbarukan.
• Factoryless Goods Producers.
• Berbagai perkembangan sektor jasa keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang sebelumnya menggunakan KBLI tertentu perlu memastikan apakah klasifikasi tersebut masih menggambarkan kegiatan bisnis yang dijalankan.

Apakah Perusahaan Harus Mengurus Izin Baru Karena KBLI 2025?

Tidak otomatis.

Ini merupakan salah satu informasi penting dalam implementasi KBLI 2025.

Pemerintah melalui BPS menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mengharuskan pelaku usaha mengurus perizinan baru hanya karena terjadi perubahan kode KBLI.

Apabila substansi kegiatan usaha tidak berubah, penyesuaian kode dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berdasarkan tabel konversi.

Perizinan yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku.

Namun, apabila terdapat perubahan substansi usaha, misalnya perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian melalui OSS dan/atau AHU sesuai ketentuan.

Ini berarti perusahaan harus membedakan:

Perubahan kode karena konversi

dengan

Perubahan kegiatan usaha secara substantif.

Keduanya bukan hal yang sama.

Cara Menentukan KBLI yang Tepat

Berikut langkah praktis yang dapat digunakan perusahaan.

1. Identifikasi Kegiatan Utama Perusahaan

Jangan memulai dengan mencari kode KBLI.

Mulailah dengan menjawab:

“Sebenarnya perusahaan saya melakukan kegiatan apa?”

Tuliskan aktivitas bisnis secara konkret.

Misalnya perusahaan tidak cukup menulis:

“Perusahaan teknologi.”

Uraian tersebut terlalu luas.

Lebih baik dijelaskan:

“Perusahaan menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak berbasis cloud untuk pelanggan korporasi.”

Semakin jelas aktivitasnya, semakin mudah menemukan klasifikasi yang tepat.

2. Identifikasi Produk atau Jasa yang Dihasilkan

Tanyakan:

• Apa yang dijual?
• Apa yang diproduksi?
• Apa yang diberikan kepada pelanggan?
• Apakah berupa barang?
• Apakah berupa jasa?
• Apakah perusahaan menjadi produsen?
• Apakah perusahaan hanya menjual kembali?
• Apakah perusahaan menyediakan platform?

Jawaban tersebut akan membantu mempersempit pilihan KBLI.

3. Bedakan Produksi, Perdagangan, dan Jasa

Ini merupakan bagian yang sering menimbulkan kesalahan.

Misalnya sebuah perusahaan menjual makanan.

Pertanyaannya:

Apakah perusahaan:

1. Memproduksi makanan sendiri?
2. Membeli produk kemudian menjual kembali?
3. Menyediakan jasa restoran?
4. Menjadi distributor?
5. Menjadi marketplace?

Kelima aktivitas tersebut dapat mempunyai klasifikasi kegiatan yang berbeda.

Jadi, jangan memilih KBLI hanya berdasarkan produk yang dijual.

Perhatikan juga aktivitas ekonominya.

4. Gunakan Pencarian KBLI Resmi OSS

Setelah kegiatan usaha dipetakan, gunakan fitur pencarian KBLI pada portal OSS.

Portal OSS saat ini menyediakan database KBLI 2025 yang dapat dicari berdasarkan kode, judul, atau uraian kegiatan.

Cari KBLI pada Portal OSS Resmi

Jangan hanya melihat judul KBLI.

Baca bagian:

• Uraian.
• Ruang lingkup.
• Aktivitas yang termasuk.
• Aktivitas yang tidak termasuk.
• Sektor.
• Risiko.
• Skala usaha.
• Kewajiban.
• PB UMKU.

5. Baca Uraian KBLI Secara Lengkap

Contoh halaman KBLI pada OSS menunjukkan bahwa sistem menyediakan uraian kegiatan dan struktur klasifikasi secara rinci.

Misalnya pada salah satu KBLI 2025, OSS menampilkan kode, kelompok, uraian kegiatan, ruang lingkup, PB UMKU, serta struktur klasifikasi dari kategori hingga kelas.

Karena itu, perusahaan jangan memilih KBLI berdasarkan kemiripan nama saja.

Judul sama atau mirip belum tentu berarti kegiatan usahanya sama.

6. Periksa Kegiatan yang Termasuk dan Tidak Termasuk

Beberapa KBLI mempunyai uraian yang sangat spesifik.

Dalam praktiknya, bagian “termasuk” dan “tidak termasuk” sangat membantu menentukan apakah aktivitas perusahaan berada pada klasifikasi tersebut.

Contohnya, aktivitas penyediaan layanan digital tertentu dapat memiliki klasifikasi tersendiri.

KBLI 2025 bahkan telah mengakomodasi aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terklasifikasi secara memadai.

7. Periksa Tingkat Risiko

Setelah menemukan KBLI yang sesuai, jangan langsung berhenti.

Periksa tingkat risiko kegiatan tersebut.

OSS menjelaskan bahwa sistem perizinan berbasis risiko mengelompokkan usaha menjadi empat tingkat risiko yang menentukan izin dan kewajiban usaha.

Secara umum:

Namun, tabel tersebut merupakan gambaran umum.

Perusahaan tetap harus melihat detail kewajiban pada KBLI yang dipilih.

8. Periksa Skala Usaha

Satu hal penting dalam OSS RBA adalah skala usaha.

Jangan menganggap satu KBLI selalu mempunyai kewajiban yang sama untuk semua perusahaan.

Dalam database KBLI OSS, informasi kegiatan dapat dikaitkan dengan ruang lingkup dan skala usaha yang perlu diperhatikan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan data seperti:

• Modal usaha.
• Nilai investasi.
• Tenaga kerja jika relevan.
• Lokasi.
• Kapasitas kegiatan.
• Skala kegiatan.

telah dimasukkan secara benar sesuai kondisi usaha dan ketentuan yang berlaku.

9. Periksa PB UMKU

Kesalahan lain adalah hanya melihat Perizinan Berusaha utama.

Padahal, suatu kegiatan dapat memiliki Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).

Pada database KBLI OSS, PB UMKU dapat ditampilkan pada halaman kegiatan tertentu.

Sebagai contoh, halaman KBLI perdagangan besar minuman nonalkohol tertentu menampilkan berbagai PB UMKU yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Artinya, perusahaan perlu memeriksa bukan hanya:

“Apakah saya punya NIB?”

tetapi juga:

“Apakah kegiatan usaha saya mempunyai PB UMKU atau kewajiban tambahan?”

10. Periksa Persyaratan Dasar

KBLI yang tepat belum otomatis berarti semua persyaratan sudah selesai.

Perusahaan tetap perlu memeriksa persyaratan dasar yang relevan, seperti:

• Tata ruang.
• Lingkungan.
• Bangunan.
• Persyaratan sektoral.
• Persyaratan lokasi.
• Ketentuan teknis lainnya.

PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan persyaratan dasar sebagai bagian dari ruang lingkup penyelenggaraan PBBR.

Kesalahan Umum Saat Memilih KBLI

Memilih Berdasarkan Nama Perusahaan

Nama perusahaan tidak menentukan KBLI.

Misalnya perusahaan bernama “PT Teknologi Nusantara” belum tentu KBLI utamanya berkaitan dengan teknologi.

Yang menjadi dasar adalah kegiatan ekonomi yang benar-benar dilakukan.

Memilih KBLI Berdasarkan Produk Saja

Perusahaan menjual produk tertentu bukan berarti otomatis menggunakan KBLI produksi produk tersebut.

Jika perusahaan hanya melakukan perdagangan, klasifikasinya dapat berbeda dengan produsen.

Menggunakan KBLI Lama Tanpa Review

Dengan diberlakukannya KBLI 2025, perusahaan perlu memastikan data kegiatan usahanya sesuai dengan klasifikasi terbaru.

BPS telah menyediakan tabel konversi KBLI 2020–2025 dan menjelaskan bahwa proses penyesuaian dilakukan secara terintegrasi.

Menganggap Perubahan Kode Berarti Harus Mengurus Semua Izin dari Awal

Tidak demikian.

Pemerintah telah menegaskan bahwa perubahan klasifikasi kode karena implementasi KBLI 2025 tidak otomatis berarti harus mengurus izin baru.

Jika substansi usaha tidak berubah, konversi dapat dilakukan secara otomatis.

Tidak Memeriksa PB UMKU

Perusahaan dapat memiliki NIB dan Perizinan Berusaha tetapi masih mempunyai kewajiban PB UMKU tertentu.

Karena itu, halaman detail KBLI harus diperiksa secara menyeluruh.

Contoh Analisis Sederhana Pemilihan KBLI

Misalnya sebuah perusahaan menjalankan tiga aktivitas:

Perusahaan tidak seharusnya memilih satu kode hanya karena produk yang dijual sama.

Yang menentukan adalah aktivitas ekonominya.

KBLI 2025 dan Transformasi Digital

Salah satu alasan penting pembaruan KBLI adalah perkembangan ekonomi digital.

BPS menyebut KBLI 2025 mengakomodasi berbagai kegiatan baru seperti platform digital, konten digital, podcast, gaming, streaming, serta aktivitas ekonomi baru lainnya.

Ini menjadi sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang:

• Teknologi informasi.
• Software.
• Platform digital.
• Marketplace.
• Konten digital.
• Streaming.
• Gaming.
• Fintech.
• Energi terbarukan.
• Ekonomi kreatif.

Perusahaan dalam sektor tersebut perlu memastikan bahwa klasifikasi kegiatan usahanya benar-benar menggambarkan model bisnis aktual.

Apakah KBLI Menentukan Tingkat Risiko?

KBLI merupakan salah satu referensi penting dalam proses identifikasi kegiatan usaha pada OSS, tetapi perusahaan tidak boleh memahami bahwa kode KBLI semata-mata menentukan seluruh kewajiban secara terpisah dari kondisi kegiatan usaha.

OSS menyediakan informasi risiko, skala usaha, dan kewajiban pada detail kegiatan usaha.

Karena itu, proses analisis sebaiknya dilakukan secara berurutan:

Kegiatan nyata → KBLI → ruang lingkup → skala → risiko → persyaratan → perizinan → kewajiban

Bukan:

Nama perusahaan → pilih kode yang mirip → selesai.

Checklist Review KBLI 2025 untuk Perusahaan

Gunakan checklist berikut sebelum melakukan pembaruan atau pengajuan perizinan:

• Daftar seluruh kegiatan usaha sudah dibuat.
• Kegiatan utama sudah ditentukan.
• Produk/jasa sudah diidentifikasi.
• Aktivitas produksi dan perdagangan sudah dibedakan.
• KBLI 2025 sudah diperiksa.
• Uraian KBLI sudah dibaca.
• Ruang lingkup sudah diperiksa.
• Kegiatan yang termasuk/tidak termasuk sudah diperiksa.
• Tingkat risiko sudah diperiksa.
• Skala usaha sudah sesuai.
• Persyaratan dasar sudah diidentifikasi.
• Sertifikat Standar sudah diperiksa jika diperlukan.
• Izin sudah diperiksa jika diperlukan.
• PB UMKU sudah diperiksa.
• Ketentuan sektoral sudah diperiksa.
• Data OSS sesuai dengan kondisi usaha.
• Perubahan substansi usaha sudah diperiksa.

KBLI 2025 Tidak Hanya Penting untuk Perusahaan Baru

Implementasi KBLI 2025 juga penting bagi perusahaan yang sudah lama beroperasi.

Perusahaan yang telah memiliki izin sebelum implementasi KBLI 2025 tidak otomatis harus mengurus izin baru.

BPS menegaskan bahwa izin yang telah terbit tetap berlaku. Penyesuaian diperlukan apabila terdapat perubahan substansi seperti maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha.

Dengan demikian, perusahaan lama sebaiknya melakukan KBLI Review 2026.

Tujuannya bukan sekadar mengganti kode.

Tujuan utamanya adalah memastikan:

KBLI → kegiatan aktual → data AHU → data OSS → perizinan → kewajiban

tetap konsisten.

Pentingnya Audit Internal Data OSS dan KBLI

Perusahaan dapat melakukan audit internal sederhana dengan membandingkan beberapa sumber data.

Jika terdapat perbedaan, perusahaan perlu melakukan analisis apakah perbedaan tersebut hanya masalah klasifikasi atau sudah merupakan perubahan substansi usaha.

Hubungan KBLI dengan Inhouse Training OSS RBA

Perubahan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan perusahaan membutuhkan SDM yang memahami regulasi sekaligus mampu membaca sistem OSS.

Tim legal, compliance, corporate secretary, business development, dan administrasi perusahaan perlu memahami bagaimana:

• Membaca KBLI.
• Menentukan kegiatan usaha.
• Mengidentifikasi risiko.
• Memeriksa Sertifikat Standar.
• Memahami Izin.
• Memeriksa PB UMKU.
• Memeriksa persyaratan dasar.
• Melakukan review data OSS.
• Memahami perubahan KBLI 2025.

Untuk perusahaan yang ingin meningkatkan kompetensi tim, program Inhouse Training OSS RBA: Pelatihan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perusahaan dapat diarahkan pada kebutuhan dan karakteristik kegiatan usaha perusahaan.

Pendekatan inhouse memungkinkan materi pelatihan dikaitkan dengan kasus nyata yang dihadapi perusahaan, bukan hanya pembahasan teori regulasi.

FAQ KBLI 2025 dan OSS RBA

Apakah KBLI 2025 sudah digunakan dalam OSS?

Ya. Portal OSS saat ini menyediakan pencarian dan detail kegiatan usaha dengan KBLI 2025. Halaman detail KBLI juga dapat menampilkan informasi ruang lingkup, risiko, skala usaha, dan kewajiban.

Apakah perusahaan harus mengurus izin baru karena KBLI berubah?

Tidak otomatis. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pengurusan perizinan baru hanya karena perubahan kode. Jika substansi usaha tidak berubah, penyesuaian kode dapat dilakukan secara otomatis melalui OSS.

Kapan perusahaan harus melakukan penyesuaian KBLI secara aktif?

Apabila terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, seperti perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha, perusahaan perlu melakukan penyesuaian melalui mekanisme yang berlaku pada OSS dan/atau AHU.

Apakah satu perusahaan dapat memiliki beberapa KBLI?

Ya. Perusahaan dapat memiliki beberapa kegiatan usaha sepanjang kegiatan tersebut benar-benar dijalankan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan perlu dianalisis berdasarkan klasifikasi, ruang lingkup, risiko, dan kewajiban masing-masing.

Kesimpulan

Menentukan KBLI yang tepat dalam OSS RBA bukan sekadar memilih kode yang memiliki nama paling mirip dengan usaha perusahaan.

Pelaku usaha harus memahami aktivitas ekonominya, membaca uraian KBLI, memeriksa ruang lingkup, melihat tingkat risiko, memperhatikan skala usaha, serta memeriksa persyaratan dasar dan PB UMKU.

Terlebih lagi, implementasi KBLI 2025 membawa pembaruan penting terhadap klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia.

Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan KBLI 2025 sebagai klasifikasi terbaru, sementara pemerintah pada 2026 menegaskan bahwa perubahan kode akibat konversi KBLI tidak otomatis mengharuskan perusahaan mengurus izin baru.

Di sisi lain, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS.

Karena itu, langkah terbaik bagi perusahaan bukan sekadar mengganti kode KBLI, tetapi melakukan review menyeluruh terhadap kesesuaian kegiatan usaha, KBLI, OSS, AHU, perizinan, dan kewajiban usaha.

Pastikan KBLI perusahaan Anda sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Tingkatkan kompetensi tim legal, compliance, dan perizinan perusahaan melalui Inhouse Training OSS RBA yang membahas KBLI 2025, tingkat risiko, Sertifikat Standar, Izin, PB UMKU, serta pemenuhan perizinan berbasis risiko secara praktis.

Hubungi Kami :