Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023

Bimbingan Teknis Kebijakan Manajemen PNS Dan Manajemen PPPK Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 Dan Implementasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2023 Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai AS...
Continue reading
Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS

Bimbingan Teknis Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 Tentang Manajemen PNS Berdasarkan PP 11 tahun 2017 Jo PP 17 Thn 2020 tentang manajemen PNS dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program Bimtek/...
Continue reading
BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Revisi aturan tersebut lebih menjamin serta menguatkan pengembangan karier dan kompetensi PNS. Disamping itu, perubahan beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya diharapkan bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan organisasi.
Continue reading
BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
Continue reading
BIMTEK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PP No 17 TAHUN 2020
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PP No 17 TAHUN 2020

BIMTEK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PP No 17 TAHUN 2020 Penataan birokrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat menjamin karier dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen. PP Nomor 17 Tahun 2020.
Continue reading