17 Apr
GALERI PELATIHAN

Dokumentasi Kegiatan Bimtek Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pencegahan dan mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia yang rawan bencana, kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan investasi strategis dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Pentingnya Dokumentasi dalam Kegiatan Bimtek Bencana Dokumentasi bukan sekadar arsip, melainkan alat strategis untuk: Menjadi bukti pelaksanaan kegiatan Mendukung akuntabilitas program Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan Referensi kegiatan serupa di masa depan Mendukung pelaporan ke pimpinan dan auditor Tanpa dokumentasi yan...

Lanjutkan membaca

10 Apr
PROGRAM LAIN

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terbaru Sesuai Regulasi dan Sistem E-Procurement

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu proses strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik. Proses ini harus dilakukan secara transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi, sistem pengadaan kini beralih ke digital melalui e-procurement. Oleh karena itu, pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan para pelaksana memahami regulasi terbaru serta mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Untuk memahami lebih luas tentang pentingnya program pelatihan profesional, Anda dapat membaca >In...

Lanjutkan membaca

27 Feb
BIMTEK PERENCANAAN

Cara Pendaftaran Bimtek Perencanaan Secara Online dan Persyaratannya

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan turut mengubah mekanisme pelatihan aparatur. Jika sebelumnya proses registrasi bimbingan teknis (bimtek) dilakukan secara manual melalui surat-menyurat, kini sebagian besar penyelenggara telah menyediakan sistem pendaftaran bimtek perencanaan secara online yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), memahami cara pendaftaran bimtek perencanaan secara online menjadi hal penting agar tidak mengalami kendala administratif, keterlambatan registrasi, atau penolakan berkas. Artikel ini akan membahas secara lengkap prosedur, persyaratan, alur verifikasi, hingga tips agar proses pendaftaran berjalan lancar. Sebagai referensi utama dalam pengembangan kompetensi aparatur, Anda juga dapat membaca

Lanjutkan membaca

27 Feb
BIMTEK PERENCANAAN

Portal Informasi Bimtek Perencanaan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dalam era reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi kebutuhan mendesak. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menyusun perencanaan yang strategis, terukur, dan akuntabel. Di sinilah peran Portal Informasi Bimtek Perencanaan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah menjadi sangat penting. Portal ini dirancang sebagai pusat informasi terpadu terkait kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, workshop, dan penguatan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta tata kelola pemerintahan. Pentingnya Bimtek Perencanaan bagi Aparatur Pemerintah Perencanaan pembangun...

Lanjutkan membaca

14 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Strategi Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Penginputan RUP pada SIRUP

Perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan pondasi utama tata kelola PBJ yang efektif, efisien, dan akuntabel di pemerintah pusat maupun daerah. Tahap perencanaan inilah yang menentukan keberhasilan proses pengadaan mulai dari penetapan kebutuhan, pemilihan metode, hingga keberhasilan pelaksanaan kontrak. Salah satu aspek penting dalam perencanaan PBJ adalah penyusunan dan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan optimalisasi penggunaan APBD/APBN, perencanaan PBJ tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan sebuah strategi organisasi untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Ar...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN

JADWAL BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, pencapaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.Dalam Peraturan Pemer...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA

BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA BIMTEK PP NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PNS DAN JANDA, DUDANYA - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126).

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BIMTEK SOSIALISASI PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022 - Menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,bahwa Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020
08 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020

BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020 Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Lanjutkan membaca