Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD

Bimtek Penyusunan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah APBD Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman penyusunan anggaran pemerintah dan belanja negara. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, penetapan dan juga penetapan APBD. Sehingga penel itian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pedoman yang ada pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 agar meningkatkan kompetensi pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan APBD. Selanjutnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angg...

Lanjutkan membaca

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
05 Sep
PENDAMPINGAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Bimtek RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran kepada peserta mengenai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terbaru pada tahun 2022. Pedoman ini berlandaskan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Peserta terhadap pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dalam pelaksanaan rapat tersebut disampaikan beberapa hal mendasar mengenai isu penting serta ruang lingkup Permendagri yang menjadi pedoman umum dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Disampaikan pula mengenai hal-hal khusu...

Lanjutkan membaca

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah
05 Sep
KEGIATAN PELATIHAN, GALERI PELATIHAN, PELATIHAN PEMERINTAH, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah

Bimtek Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan RPJMD Renstra dan Renja Serta Penganggaran Daerah (Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2022 dan Permendagri No. 84 Tahun 2003) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sert...

Lanjutkan membaca

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)

Bimtek Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD )

Bimtek Penyusunan Perencanaan OPD ( Renstra, Renja dan Lakip OPD ) Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah waj...

Lanjutkan membaca

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah
05 Sep
PELATIHAN PEMERINTAH, GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PENDAMPINGAN PEMERINTAH

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah

Bimtek Administrasi Keuangan bagi Pengguna Anggaran ( PA ), PPTK, PPK, Bendahara Dan Operator Bendahara dan Staf Instansi Pemerintah Hadirnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus mendukung dan melakukan permbaharuan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaannya, dan menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.          Untuk Itu Pusat Studi dan Konsultasi Nasional Mengundang Satuan Organisasi Perangkat Daerah Agar dapat Hadir Atau Mengirim P...

Lanjutkan membaca