BIMTEK AUDIT INTERN BPR
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

BIMTEK AUDIT INTERN BPR

Posted by author-avatar
0
BIMTEK AUDIT INTERN BPR Merupakan proses pemeriksaan independen dan objektif yang dilakukan oleh fungsi audit internal di lembaga keuangan mikro, yaitu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) berdasarkan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Audit internal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa BPR/BPRS telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjalankan operasionalnya dengan baik. Dalam audit internal BPR/BPRS, auditor internal akan melakukan penilaian terhadap berbagai aspek yang terkait dengan fungsi dan kegiatan lembaga keuangan tersebut. Audit ini meliputi evaluasi terhadap manajemen risiko, ...
Continue reading
BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

Posted by author-avatar
0
BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN TEKNIS PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGELOLA ANGGARAN / BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran...
Continue reading
BIMTEK MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERGURUAN TINGGI

BIMTEK MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI

Posted by author-avatar
0
BIMTEK MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum memiliki kewajiban untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, Perguruan Tinggi juga diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No. 23 Th 2005). Laporan keuangan dan laporan kinerja akan dapat disusun jika Perguruan Tinggi memiliki Pedoman Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi), Prosedur Pencatatan ...
Continue reading
BIMTEK KESEKRETARIATAN
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN

Posted by author-avatar
0
BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI MODERN Sering kali sekretaris dan administrator tidak diberitahu bahwa mereka memiliki pekerjaan yang paling penting di suatu Perusahaan /organisasi. Mereka dipercayakan untuk memegang benteng, dan secara sendirian mengelola operasi sehari-hari dan tugas pimpinan puncak Perusahaan /organisasi. Sebagian besar hari mereka memasukkan tugas yang bersifat ad hoc. setelah mengikuti Pelatihan ini diharapkan akan dapat membentuk mereka untuk memahami bahwa walaupun ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita kendalikan, atau kita ubah, kita masih dapat mengelola pikiran kita dan bagaimana kita mengatasi multitasks. Salah s...
Continue reading
BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Untuk pelaku usaha skala menengah dan besar wajib melaporkan LKPM setiap 3 bulan. Untuk memperbaiki iklim investasi, membenahi tata cara pengendalian penanaman modal serta meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang CIpta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak cukup sampai di situ, agar ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja berjalan dengan efek...
Continue reading
BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB)

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK NO.44/POJK.05/2020 & PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (LJKNB) Meski sudah di undangkan sejak pertengahan tahun 2020, hingga saat ini, masih belum banyak sosialisasi POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Manajemen Risiko LJKNB. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas/ LJKNB maupun Pelaksana Tugas Pengurus yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut beserta peraturan pendukungnya dan POJK No 01/POJK.05/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB yang mewajibkan kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus LJKNB dan bidang ya...
Continue reading
BIMTEK KEPABEANAN BANK DAN ASURANSI
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK KEPABEANAN BANK DAN ASURANSI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259 / PMK.04 / 2010 PER DIRJEN BC PER – 02/BC/201

Posted by author-avatar
0
BIMTEK KEPABEANAN BANK DAN ASURANSI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259 / PMK.04 / 2010 PER DIRJEN BC PER – 02/BC/201 Dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.  Dalam hal Penjaminan atau surety atau Terjamin tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencarian Jaminan sehingga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis...
Continue reading
BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
03 Feb
PELATIHAN KEUANGAN PERUSAHAAN, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas p...
Continue reading