18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Coretax DJP Terbaru untuk Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Posted by author-avatar
Digitalisasi perpajakan di Indonesia terus berkembang pesat seiring implementasi reformasi administrasi perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadirkan Coretax Administration System atau Coretax sebagai sistem modern yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital. Perubahan ini berdampak langsung terhadap perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki kewajiban perpajakan secara rutin. Seluruh proses administrasi seperti pelaporan pajak, validasi data, pembayaran, hingga pengawasan transaksi kini bergerak menuju sistem digital yang lebih otomatis dan terintegrasi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, kebutuhan terhadap Training Coretax DJP terbaru menjadi semakin penting. Pelatihan ini membantu organisasi memahami implementasi Cor...
Continue reading
18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Perpajakan Digital 2026: Strategi Menghadapi Era Coretax Indonesia

Posted by author-avatar
Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia, termasuk sistem administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mempercepat modernisasi sistem perpajakan nasional melalui implementasi Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan modern yang berbasis teknologi digital, integrasi data, dan pengawasan otomatis. Tahun 2026 diperkirakan menjadi fase penting dalam optimalisasi penggunaan sistem Coretax di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, hingga pelaku usaha. Dalam situasi tersebut, kebutuhan terhadap pelatihan perpajakan digital semakin meningkat. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami regulasi terbaru...
Continue reading
18 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN

BIMTEK Coretax untuk Bendahara Pemerintah: Panduan Lengkap Pelaporan Pajak Digital

Posted by author-avatar
Transformasi digital di bidang perpajakan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan terbesar yang sedang diterapkan adalah penggunaan Coretax Administration System atau Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern yang terintegrasi. Perubahan ini memberikan dampak signifikan bagi bendahara pemerintah, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BLUD, maupun instansi lainnya. Bendahara pemerintah kini dituntut tidak hanya memahami regulasi perpajakan, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem pelaporan pajak digital secara akurat dan tepat waktu. Karena itu, kebutuhan terhadap BIMTEK Coretax untuk Bendahara Pemerintah semakin meningkat pada tahun 2026–2027. Pelatihan ini me...
Continue reading
25 Feb
GALERI PELATIHAN, KEGIATAN PELATIHAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

Update OSS RBA 2026: Menguasai PP No.28 & Praktik Perizinan Berbasis Risiko

Posted by author-avatar
Update OSS RBA 2026 menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) guna memperkuat kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, dan meningkatkan iklim investasi nasional. Dengan hadirnya PP No.28 Tahun 2026, regulasi perizinan berbasis risiko memasuki fase penyesuaian penting yang wajib dipahami oleh pelaku usaha, aparatur pemerintah, konsultan, hingga akademisi. Sistem OSS RBA sendiri merupakan implementasi dari kebijakan perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dipe...
Continue reading
12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Alih Status PPPK ke PNS: Peluang, Regulasi, dan Implikasinya

Posted by author-avatar
Isu alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik hangat di kalangan aparatur pemerintah. Seiring perubahan kebijakan manajemen ASN, muncul pertanyaan besar: apakah PPPK memiliki peluang untuk beralih menjadi PNS, dan apa implikasi hukumnya? Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, paradigma pengelolaan ASN mengalami perubahan signifikan. Pemerintah menekankan penguatan sistem merit, penyetaraan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK, serta fleksibilitas dalam manajemen talenta ASN. Artikel ini membahas secara mendalam peluang, regulasi, dan implikasi alih status PPPK ke PNS dari perspektif hukum, kebijakan, dan praktik pelaksanaannya di instansi pemerintah daerah. Pembahasan juga...
Continue reading
12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Menyusun Sistem Penilaian Kinerja PNS dan PPPK: Best Practice

Posted by author-avatar
Salah satu tantangan besar dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah membangun sistem penilaian kinerja yang objektif, transparan, dan berbasis hasil (performance-based). Baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penilaian kinerja menjadi dasar dalam pengembangan karier, pemberian tunjangan, hingga pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi. Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, penyusunan sistem penilaian kinerja tidak lagi cukup berbasis pada absensi dan administrasi semata. Diperlukan pendekatan berbasis capaian kinerja individu dan organisasi yang terukur dan selaras dengan tujuan strategis instansi pemerintah. Artikel ini akan membahas secara mendalam cara menyusun sistem penilaian kine...
Continue reading
12 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

“Panduan Praktis Mutasi dan Rotasi PPPK di Instansi Daerah – 2025”

Posted by author-avatar
Mutasi dan rotasi menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kepegawaian yang efektif, baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tahun 2025, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus memperbarui kebijakan untuk memastikan tata kelola kepegawaian yang transparan, profesional, dan berbasis kebutuhan organisasi. Artikel ini menjadi panduan lengkap bagi instansi daerah yang ingin memahami prosedur mutasi dan rotasi PPPK tahun 2025, mulai dari dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, hingga strategi penerapan yang efektif. Untuk memahami kebijakan kepegawaian secara menyeluruh, Anda juga dapat membaca artikel
Continue reading
11 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Integrasi Visi Misi Kepala Daerah dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Posted by author-avatar
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Tanpa integrasi yang kuat antara keduanya, pemerintahan cenderung berjalan sektoral, tidak efisien, dan sulit mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan masyarakat. Integrasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja dalam satu arah kebijakan yang konsisten, sesuai dengan arah pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam visi dan misi kepala daerah. Pendekatan ini juga menjadi bagian penting dari agenda besar
Continue reading
11 Nov
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PERUSAHAAN

Langkah Praktis Menentukan Beban Kerja Perangkat Daerah: Panduan untuk Kepala OPD

Posted by author-avatar
Menentukan beban kerja perangkat daerah bukan hanya soal menghitung jumlah pegawai atau aktivitas, melainkan proses strategis untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi di pemerintah daerah beroperasi secara efisien, proporsional, dan berorientasi hasil. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab besar dalam menata struktur kerja yang seimbang antara kebutuhan, kapasitas, dan tujuan organisasi. Proses penentuan beban kerja menjadi bagian penting dari Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan Intensitas Urusan dan Beban Kerja Sesuai Visi Misi Kepala Daerah — fondasi utama untuk memben...
Continue reading