PELATIHAN BUMN/BUMD, PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Risk Management: Panduan Lengkap Membangun Manajemen Risiko yang Efektif dan Terintegrasi

Dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan yang semakin kompleks, organisasi tidak cukup hanya memiliki target dan strategi. Organisasi juga harus mampu memahami berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, ancaman fraud, gangguan operasional, risiko keuangan, keamanan informasi, hingga perubahan kondisi pasar dapat memberikan dampak signifikan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, Training Risk Management menjadi salah satu program pengembangan kompetensi yang semakin penting bagi perusahaan, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD, rumah sakit, maupun organisasi lainnya. Manajemen risiko bukan sekadar aktivitas untuk mencari kesalahan atau membuat daftar risiko...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Cara Menentukan KBLI yang Tepat dalam OSS RBA Berdasarkan KBLI 2025

Mengapa Pemilihan KBLI Penting dalam OSS RBA? Salah satu tahapan paling penting dalam proses perizinan berusaha melalui OSS RBA adalah menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha. KBLI bukan sekadar kode administratif. Kode tersebut menggambarkan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha dan menjadi salah satu referensi penting dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini semakin penting setelah pemerintah menerapkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan pada 17 Desember 2025, diundangkan pada 18 Desember 2025, dan berstatus berlaku. KBLI 2025 menggantikan KBLI 2020. Dalam perkembangan terbaru pada 2026, ...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Perbedaan Sertifikat Standar dan Izin dalam OSS RBA: Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Memahami Sertifikat Standar dan Izin dalam OSS RBA Perizinan berusaha di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Pendekatan ini membedakan jenis Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing kegiatan usaha. Bagi perusahaan, salah satu hal yang sering menimbulkan kebingungan adalah perbedaan antara Sertifikat Standar dan Izin. Keduanya sama-sama berkaitan dengan legalitas kegiatan usaha, tetapi memiliki fungsi dan mekanisme pemenuhan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Mengenal Tingkat Risiko Usaha dalam OSS RBA: Rendah, Menengah, dan Tinggi

Mengenal Tingkat Risiko Usaha dalam OSS RBA Perizinan berusaha di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menciptakan proses yang lebih sederhana, transparan, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan usaha. Salah satu perubahan penting adalah penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui pendekatan berbasis risiko, tidak semua kegiatan usaha diperlakukan dengan persyaratan perizinan yang sama. Jenis dokumen dan tingkat pemenuhan standar disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin besar pula persyaratan perizinan, standar, verifikasi, dan pengawasan yang harus dipenuhi. Saat ini, pen...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Apa Itu OSS RBA? Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perusahaan

OSS RBA adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang digunakan untuk membantu pelaku usaha memperoleh legalitas dan memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. OSS merupakan singkatan dari Online Single Submission, yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sementara RBA adalah Risk Based Approach, atau pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian, OSS RBA dapat dipahami sebagai sistem perizinan berusaha yang menerapkan pendekatan risiko dalam menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu kegiatan usaha. Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS dan menjadi salah satu instrumen utama d...
Continue reading
BIDANG HUKUM & REGULASI, PELATIHAN PERUSAHAAN

Inhouse Training OSS RBA: Pelatihan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Perusahaan

Perkembangan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) membuat pemahaman mengenai perizinan berusaha semakin penting bagi perusahaan. OSS tidak hanya berkaitan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga berkaitan dengan kegiatan usaha, klasifikasi risiko, persyaratan perizinan, standar usaha, kewajiban pelaku usaha, serta proses pemenuhan ketentuan sesuai bidang usaha. Karena itu, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu menggunakan sistem OSS, tetapi juga memahami proses bisnis dan tata kelola perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui Inhouse Training OSS RBA, PSKN Training Center menyediakan program pelatihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, jenis kegiatan usaha, karakteristik peserta, serta permasalahan p...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Audit Pajak Digital dan Pengawasan Transaksi Elektronik Terbaru

Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia terus berkembang pesat seiring modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah kini menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat transparansi transaksi keuangan. Perubahan tersebut melahirkan konsep audit pajak digital dan pengawasan transaksi elektronik yang menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan nasional. Seluruh aktivitas perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran, validasi transaksi, hingga monitoring kepatuhan kini dilakukan secara lebih otomatis dan terintegrasi melalui sistem digital seperti Coretax Administration System. Bagi perusahaan, instansi pemerintah, maupun pelaku usaha, perubahan ini menghadirka...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Training Implementasi Coretax bagi Tax Officer dan Staf Keuangan Perusahaan

Perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia memasuki era baru melalui implementasi Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Sistem ini dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi layanan perpajakan. Bagi perusahaan, implementasi Coretax membawa perubahan besar dalam proses administrasi pajak. Tax officer dan staf keuangan kini dituntut tidak hanya memahami regulasi perpajakan terbaru, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem perpajakan digital secara profesional dan terintegrasi. Transformasi ini menjadikan kebutuhan terhadap Training Implementasi Coretax bagi Tax Officer dan Staf Keuangan Perusahaan semakin penting pada tahun...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Pajak Digital untuk ASN dan Bendahara BLUD Tahun 2026–2027

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi sistem melalui implementasi layanan perpajakan digital berbasis teknologi informasi. Perubahan ini berdampak langsung terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan instansi pemerintah. Proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bertransformasi menjadi sistem digital terintegrasi melalui Coretax Administration System dan berbagai aplikasi perpajakan elektronik. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap Pela...
Continue reading
PELATIHAN PERUSAHAAN

BIMTEK e-Faktur dan Coretax: Solusi Modern Administrasi Pajak Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai sektor administrasi pemerintahan, termasuk sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi melalui digitalisasi layanan perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan terbesar adalah implementasi sistem e-Faktur dan Coretax Administration System atau Coretax Indonesia. Kedua sistem ini menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi pajak digital nasional. Bagi perusahaan maupun instansi pemerintah, perubahan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia agar mampu memahami dan mengoperasikan sistem perpajakan digital secara tepat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap BIMTEK e-Faktur dan Coretax semakin meningkat pada tahun...
Continue reading