Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda

Bimtek/Pelatihan Audit Kinerja Pemda Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta telah memenuhi harapan stakeholder. Audit kinerja menitikberatkan pada pencapaian prestasi atau unjuk kerja instansi pemerintah. Dengan demikian audit kinerja berfokus pada hasil dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja. Penilaian atas pencapaian kinerja seharusnya tidak bersifa...

Lanjutkan membaca

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA

Diklat Sosialisasi PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) danTeknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA Merujuk kepada Permen ESDM No. 15 Thn 2013 tentang Pedoman Penggunaan Produk DN Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, maka telah diterbitkannya PTK 007 Rev_5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa si SKK Migas, yang dikuatkan dengan  SK Ka.SKK Migas No: KEP –0042/2023/S9 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas, dan  SE Deputi Dukungan Bisnis No: EDR-0143/SKKIH/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas. PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 dimaksud diterbitkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administra...

Lanjutkan membaca

BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

BIMTEK ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lingkungan dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastuktur akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertibandan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 99 Ayat(1) Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau...

Lanjutkan membaca

Bimtek Penyajian Data SDMK – Bimtek Dinas Kesehatan Kab.Pulang Pisau

Bimtek Penyajian Data SDMK - Bimtek Dinas Kesehatan Kab.Pulang Pisau Pusat Studi dan Konsultasi Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyajian data SDMK dan rencana kebutuhan Tenaga kesehatan bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang pisau adapun Bimtek di selenggarakan pada Tanggal Tanggal 12 – 15 Oktober 2023 di Hotel Fugo Banajrmasin. Dokumen data dan informasi program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah dokumen yang memuat deskripsi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan yang didukung dengan data dan informasi yang lengkap, aku...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI Untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, maka Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN) menyelenggarakan Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Koperasi serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi guna untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, Koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN GCG

BIMTEK PENERAPAN GCG SESUAI POJK NO.4/POJK.03/2015 DAN MANAJEMEN RESIKO SESUAI POJK NO. 13 TAHUN 2015

BIMTEK PENERAPAN GCG SESUAI POJK NO.4/POJK.03/2015 DAN MANAJEMEN RESIKO SESUAI POJK NO. 13 TAHUN 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan peraturan OJK No. 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola yang baik bagi BPR/BPRS. Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR/BPRS kedepan, baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Penerapan tata kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR/BPRS dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada seluruh Stokeholders.

Lanjutkan membaca

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi

Bimtek Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi SPIP Terintegrasi dalam konteks Pemerintahan. Perbaikan tata kelola, penguatan proses bisnis dan mitigasi risiko diperlukan untuk mencapai Sistem Pengendalian Intern yang handal. Peran APIP juga penting dalam memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP.   Penyelenggaraan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang baik akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Dengan penyelenggaran SPIP Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, dapat mengenali dan mengatasi ri...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD Permendagri no 79 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menimbang : bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah; bah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024 SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia. SAKTI yang m...

Lanjutkan membaca