BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD 2024
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD 2024

Posted by author-avatar
0
BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD 2024 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Setiap belanja pemerintah baik Belanja Barang, Modal, Pegawai atau Belanja lainnya, Bendahara Pemerintah atau Bendahara Lembaga Negara harus melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)  juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bendahara Pemerintah memiliki peran yang juga penting untuk memasukan Penerimaan Pajak untuk APBN. Kewajiban Perpajakan para Bendaharatersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan ketentuan Perpajakan yang up date. "Pajak" Aturan Perpajakan yang ...
Continue reading
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017. Bidang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) menjadi bagian penting dari sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan ...
Continue reading
BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA

Posted by author-avatar
0
BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD hal ini diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembang...
Continue reading
BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK
18 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK Perencanaan berbasis elektronik adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan untuk mengakomodasi proposal untuk kegiatan perencanaan dan anggaran yang diusulkan oleh unit kerja yang membutuhkan alokasi anggaran untuk program layanan kesehatan, baik dari pusat maupun daerah. Mendigitalkan sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang mengarah pada pelayanan publik yang sangat baik. Aplikasi optimal dari Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik akan berdampak pada terciptanya efektivitas mekanisme yang diusulkan yang pada awalnya dilakukan dengan mengirimkan proposal. Keme...
Continue reading
BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024

Posted by author-avatar
0
BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN APBD 2024 KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit. Tujuan penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD : Dinamika Kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020. Efesiensi biaya administrasi. Fleksibilitas, kemudahahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk bel...
Continue reading
BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat penting dan berdampak luas, yaitu Perpres 53 Tahun 2023. Perpres ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden sebelumnya, yaitu Nomor 33 Tahun 2020, yang membahas Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Perubahan dalam Perpres ini memiliki implikasi besar terhadap berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat regional di seluruh Indonesia. Latar Belakang Per...
Continue reading
BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2022 TENTANG IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD Permendagri no 79 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menimbang : bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah; bah...
Continue reading
BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH

Posted by author-avatar
0
BIMTEK UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras dan akuntabel berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.  sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Transfer ke daerah adalah instrumentransfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dana transfer ke daerah mempunyai tujuan yang berbeda-b...
Continue reading
BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024

Posted by author-avatar
0
BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024 Bimbingan teknis Pedoman Penyusunan APBD 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintaha...
Continue reading
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

Posted by author-avatar
0
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...
Continue reading