PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)

Ditulis oleh author-avatar
Hidup 04/01/2024
0 komentar
PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)

PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)

Dana pensiun adalah lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan.Dana pensiun merupakan badan hukum dengan manajemen, kegiatan operasional dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Dana pensiun mengumpulkan dan mengelola dana untuk pemenuhan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program pensiun.
Bagi pemberi kerja, mendirikan dana pensiun berarti berperan aktif dalam memelihara kesinambungan penghasilan karyawannya hingga masa purnatugas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemberi kerja. Penyelenggaraan program pensiun juga dapat meningkatkan daya saing pemberi kerja di pasar tenaga kerja untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas.

PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

author-avatar

Tentang PSKN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( TI ) TERBAIK YANG TERLETAK DI KOTA JAKARTA PUSAT

Lebih Baru PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN (MRDP)
Kembali ke daftar
Lebih Tua PELATIHAN INTERNAL AUDIT

Posting Terkait

10 Nov
PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Penyusunan dan Optimalisasi SAKIP

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, instansi pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan dampak. Sistem seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memainkan peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bimbingan teknis (bimtek) dengan topik Penyusunan dan Optimalisasi SAKIP dirancang untuk menjadi konten pilar — sebagai fondasi yang bisa mendukung artikel-turunan lebih spesifik seperti “Teknik Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)”, “Evaluasi AKIP”, “Audit Internal SAKIP”, dan lain-lain. Apa itu SAKIP? Definisi dan Ruang Lingkup SAKIP adalah r...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
31 Jul
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA)

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran (RKPD-RAPBD/Renja-RKA) Pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek pemerintah memerlukan perencanaan yang matang dan penganggaran yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara), Renja (Rencana Kerja Satuan Kerja), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semua inst...

Lanjutkan membaca

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
26 Mei
BIMTEK PERENCANAAN, PELATIHAN PEMERINTAH

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Bimtek Manajemen Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Manajemen Kearsipan Dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistempenyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sementara disisi lain ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga per...

Lanjutkan membaca

Training Total Quality Management (TQM)
16 Mei
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

Training Total Quality Management (TQM)

Training Total Quality Management (TQM) Total Quality Management (TQM) Total Quality Management (TQM) adalah proses berkelanjutan untuk mendeteksi dan mengurangi atau menghilangkan kesalahan. Manajemen kualitas total digunakan untuk menyederhanakan manajemen rantai pasokan, meningkatkan layanan pelanggan, dan memastikan bahwa karyawan dilatih dengan baik. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas keluaran organisasi, termasuk barang dan jasa, melalui perbaikan praktik internal secara terus-menerus. Tujuan Training Total Quality Management: Total Quality Management bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam proses prod...

Lanjutkan membaca

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suat...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
10 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

BIMTEK TATA CARA REKRUTMEN CPNS DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS Sinergi antara rekrutmen CPNS dan pengembangan kompetensi PNS sangat penting. Dengan merekrut individu yang berkualitas dan memiliki potensi, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi pengembangan kompetensi mereka, pemerintah dapat membangun kekuatan kerja yang handal dan profesional.

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
09 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

JADWAL BIMTEK PERMENPAN RB NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Permenpan RB No 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
07 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BIMTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap PNS adalah: penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS dalam PP 11/2017 diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS
06 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN

BIMTEK PENYUSUNAN SKP BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN  KINERJA PEGAWAI ASN Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah suatu sistem pengelolaan kinerja yang digunakan untuk menentukan target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam satu periode tertentu. SKP merupakan alat untuk mengukur kinerja pegawai dan menentukan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022
05 Jan
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022

BIMTEK PERMENPAN RB NO 6 TAHUN 2022 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Ada beberapa perubahan dan perbedaan antara PermenPAN-RB Nomor 8 tahun 2021 dan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022.

Lanjutkan membaca

    Tinggalkan Balasan