BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024 Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi  mulai tahun 2021 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penggabungan dua  jenis laporan Sesuai Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2021. Sebelum dikeluarkan Surat edaran ini, LKjIP dan LPPD dibuat secara terpisah. Dengan adanya surat edaran ini kedua jenis laporan itu digabung menjadi satu yaitu LPPD. Kebijakan penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerin...
Continue reading
BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020  Menimbang: Bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; Bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;
Continue reading
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV
BIMTEK ASET DAERAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan...
Continue reading
BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR Implementasi PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR, Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; ...
Continue reading
jadwal bimtek sosialisasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD 2022)
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022)

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022), UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; pengelolaan belanja daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;  pelaksa...
Continue reading
JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017 JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017, Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemerik...
Continue reading
JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbaga...
Continue reading
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun draft Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberlakukan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah nanti harus mengacu kepada SAP tersebut. Sebagai langkah antisipasi untuk membantu implementasi SAP, KSAP memandang penting untuk memberikan panduan, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai entitas pelaporan. Salah satu permasalahan penting adalah penyusunan neraca awal. Penyusunan neraca awal sangat ...
Continue reading
LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN DAN EVALUASI LPPD DAN LKPJ BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019. Dalam PP ini mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).    
Continue reading
PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) 2024

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) 2024 Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam penjelasannya PP no. 56 tahun 2005 pasal 13 huruf a, dinyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan pr...
Continue reading