PELATIHAN REVIEW USKP A
03 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP A

PELATIHAN REVIEW USKP A Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia. Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak da...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA)
02 Jan
PELATIHAN PERPAJAKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA)

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA) Secara umum, brevet pajak adalah kegiatan kursus atau pelatihan perpajakan dengan beberapa tingkatan berbeda. Pelatihan atau kursus pajak ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pengaplikasian terhadap software pajak. Brevet A merupakan tingkatan pelatihan yang membahas pajak penghasilan orang pribadi. Kelas tingkat ini akan mengajarkan peserta kursus mengenai ketentuan umum atau tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai dan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21).

Lanjutkan membaca

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB
05 Okt
PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB, PSKN - Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) a...

Lanjutkan membaca