PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP A

  • Ditulis oleh author-avatar
PELATIHAN REVIEW USKP A
03 Jan

PELATIHAN REVIEW USKP A

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia.

Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan itu sendiri, yang diperoleh setelah lulus USKP. Sertifkat A adalah sertifikat untuk menjadi konsultan pajak bagi orang pribadi,

PELATIHAN REVIEW USKP ABaca Juga:

MATERI PELATIHAN:

  1. PBB, PBB-P3, BPHTB, BM & KODE ETIK
  2. KUP & POTONG PUNGUT/ PPSP
  3. PPN & PPnBM, SPT 1111/DM
  4. PAJAK OP & SPT 1770

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “PELATIHAN REVIEW USKP A” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

HP & WHATSAPP

 0812-6660-0643

TELEPON

 (021) 3454426

Jl. Tanah Abang II No.74A, RT.1/RW.5, Petojo Sel, Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pskn.co.id

Tag:
, , , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru PELATIHAN REVIEW USKP B
Kembali ke daftar
Lebih Tua PELATIHAN BREVET PAJAK C (MAHASISWA)

Posting Terkait

PELATIHAN REVIEW USKP B
03 Jan
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN REVIEW USKP B

PELATIHAN REVIEW USKP B Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk  jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai konsultan pajak sesuai hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan Konsultan Pajak Indonesia. Secara teori, yang dimaksud dengan USKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). Sedangkan Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak da...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA)
02 Jan
PELATIHAN PERPAJAKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA)

PELATIHAN BREVET PAJAK A (MAHASISWA) Secara umum, brevet pajak adalah kegiatan kursus atau pelatihan perpajakan dengan beberapa tingkatan berbeda. Pelatihan atau kursus pajak ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pengaplikasian terhadap software pajak. Brevet A merupakan tingkatan pelatihan yang membahas pajak penghasilan orang pribadi. Kelas tingkat ini akan mengajarkan peserta kursus mengenai ketentuan umum atau tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai dan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21).

Lanjutkan membaca

PELATIHAN PPN DAN PPN BM
31 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN PPN DAN PPN BM

PELATIHAN PPN DAN PPN BM PPN DAN PPN BM merupakan dua hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPnBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah.Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak yang berbeda, meski metode penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT-nya menggunakan mekanisme pelapora...

Lanjutkan membaca

PELATIHAN PAJAK BADAN USAHA
31 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN PAJAK BADAN USAHA

PELATIHAN PAJAK BADAN USAHA Selain Wajib Pajak Pribadi, ada juga yang namanya Wajib Pajak Badan. Pajak badan atau pajak penghasilan badan yang biasa disebut PPhB adalah pajak yang dikenakan kepada suatu usaha yang sudah berbentuk badan. Banyak pemilik usaha yang belum mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak badan usaha. Pembayaran pajak dan pelaporan pajak badan ada yang harus dilakukan setiap bulan dan ada juga yang setiap tahun. Untuk batas waktu pelaporan tahunan wajib pajak badan jatuh pada akhir bulan April setelah tahun pajak.

Lanjutkan membaca

PELATIHAN POTONG PUNGUT DAN PPSP
30 Des
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PERPAJAKAN

PELATIHAN POTONG PUNGUT DAN PPSP

PELATIHAN POTONG PUNGUT DAN PPSP Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering menjumpai pajak. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Dalam dunia perpajakn mungkin kita akan mengenal 2 (dua) istilah yang sekilas memiliki arti sama, namun memiliki makna yang berbeda. Dua istilah tersebut, yaitu pemungutan dan pemotongan pajak.  Pemotongan pajak memiliki arti memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima yang didarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sementara itu, pemungutan pajak dapat diartikan sebagai menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima pengha...

Lanjutkan membaca

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB
05 Okt
PELATIHAN PERPAJAKAN

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB

Bimtek Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB Prosedur dan Kebijakan Penilaian PBB, PSKN - Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) a...

Lanjutkan membaca

Tinggalkan Balasan