author-avatar

Tentang PSKN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( TI ) TERBAIK YANG TERLETAK DI KOTA JAKARTA PUSAT

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024
17 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2024 Bimbingan teknis Pedoman Penyusunan APBD 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintaha...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH, PROGRAM LAIN

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WAP Dalam Rangka Tata Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penyusunan Anggaran SKPD Berbasis Kinerja, Penyusunan LAKIP, AKIP dan RENSTRA, RPJMD, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD dan PPK-SKPD, Serta Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SPA Menuju Opini WTP, Maka Seluruh Aparatur PEMDA dan SKPD di Lingkungan Propisnsi/Kabupaten/Kota Dituntut Untuk dapat Lebih Transparan dan Akuntabel, Efeltif dan Efisien dalam Penyusunan dan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Unda...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024
16 Des
PROGRAM LAIN

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL 2024 SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat Satker hingga Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem. "Inisiatif perubahan selalu dimulai dengan piloting kemudian kita ekspansi ke seluruh Indonesia. SAKTI yang m...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G)
16 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

JADWAL BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G)

JADWAL BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G) Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dicuplik dari laman bpkp.go.id, SIMDA sendiri sudah melewati berbagai dinamika dan perkembangan. Di awali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA Next-G berbasis web atau FMIS agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pen...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH Salah satu Misi BPKP adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional / daerah. Untuk mencapai misi tersebut, BPKP mempunyai peran di pemerintah daerah yaitu Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, BPKP melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah serta mengembangkan dan mendorong Implementasi Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) pada pemerintah daerah. Aplikasi FMIS sebagai alat bantu (tools) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, saat ini telah diimplementasikan pada 26...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 2024
16 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

JADWAL BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 2024

JADWAL BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) 2024 SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan da...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD
15 Des
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD

BIMTEK PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2018 TENTANG REVIU LKPD Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini selanjutnya dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN SKPD Dalam pengelolaan keuangan daerah kita mengenal istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), terlihat hampir sama akan tetapi memiliki ruang lingkup kinerja yang berbeda. SKPKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sedangkan SKPD merupakan unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada lingkup kerja yang dipimpinnya. Di Kabupaten Kuningan, fungsi SKPKD dilaksanakan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai leading sector dalam pengelo...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024

BIMTEK TEKNIS DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH 2024 Peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019
15 Des
BIMTEK KEUANGAN DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019

BIMTEK PERMENDAGRI NO.99 TAHUN 2019 Permendagri no.99 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan ...

Lanjutkan membaca