author-avatar

About PSKN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( TI ) TERBAIK YANG TERLETAK DI KOTA JAKARTA PUSAT

PELATIHAN METODE PENYUSUNAN BUSINESS DEVELOPMENT PLAN
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN METODE PENYUSUNAN BUSINESS DEVELOPMENT PLAN

PELATIHAN METODE PENYUSUNAN BUSINESS DEVELOPMENT PLAN PSKN - BUSINESS DEVELOPMENT PLAN Perubahan lingkungan bisnis yang turbulen, terus-menerus secara cepat dan multidimensi menuntut para pimpinan dan pengelola usaha untuk bisa kreatif dalam memanfaatkan segala peluang yang ada dengan upaya ke arah pengembangan bisnis. Mengingat keputusan pengembangan bisnis akan melibatkan penanaman modal investasi yang cukup besar, maka membutuhkan pertimbangan yang matang serta analisis dan prediksi yang sangat komprehensif, agar pengembangan bisnis tersebut nantinya dapat membuahkan hasil yang menggembirakan bagi pengelola bisnis dan juga para investor. Untuk itu dibutuhkan kreatif...
Continue reading
PELATIHAN METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN BUSINESS PLAN GUNA MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING
PELATIHAN PERUSAHAAN

PELATIHAN METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN BUSINESS PLAN GUNA MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING

PELATIHAN METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN BUSINESS PLAN GUNA MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING PSKN - PELATIHAN METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN BUSINESS PLAN GUNA MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING Perubahan lingkungan bisnis yang turbulen, terus-menerus secara cepat dan multidimensi menuntut para pimpinan dan pengelola usaha untuk bisa kreatif dalam memanfaatkan segala peluang yang ada dengan upaya ke arah pengembangan bisnis.
Continue reading
Pelatihan Business Continuity Management System (BCMS) Based on ISO 22301 & Implementasinya
PELATIHAN PERUSAHAAN

Pelatihan Business Continuity Management System (BCMS) Based on ISO 22301 & Implementasinya

Pelatihan Business Continuity Management System (BCMS) Based on ISO 22301 & Implementasinya PSKN - Pelatihan Business Continuity Management System (BCMS) Based on ISO 22301 & Implementasinya Perkembangan zaman dengan adanya Revolusi Industri dan kemajuan teknologi, serta semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis, menuntut perusahaan untuk berkerja lebih keras dan melakukan perombakan ataupun perbaikan terhadap beberapa perencanaan dan strategi perusahaan. Suatu keputusan, strategi maupun proses bisnis tentunya tidak terlepas dari resiko atau gangguan yang akan menghampiri. Keberlangsungan suatu bisnis untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan  yang ke...
Continue reading
BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA SIPADES
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA SIPADES

BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA SIPADES Sistem Pengelolaan Aset desa (SIPADES) merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan amanat dari Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penata usahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi dengan kodefikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa dapat terwujud dengan tertib, efektif dan optimal sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset pada umumnya. Sipades akan memudahkan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola aset desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan ...
Continue reading
BIMTEK PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMD BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 SERTA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG MILIK DAERAH
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMD BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 SERTA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG MILIK DAERAH

BIMTEK PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMD BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 SERTA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG MILIK DAERAH Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 84 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pada tanggal 27 desember 2016 telah ditetapkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Penggolongan dimaksud adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, ke...
Continue reading
BIMTEK PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PELATIHAN PEMERINTAH, BIMTEK ASET DAERAH

BIMTEK PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU BARANG MILIK DAERAH (BMD)

BIMTEK PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU BARANG MILIK DAERAH (BMD) Pemda perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,...
Continue reading
BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2020 PERUBAHAN PP NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN DAN BMD
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2020 PERUBAHAN PP NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN DAN BMD

BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2020 PERUBAHAN PP NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN DAN BMD PSKN - SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2020 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Continue reading
BIMTEK PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAGI SKPD
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAGI SKPD

BIMTEK PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAGI SKPD Seperti di ketahui bersama bahwa Pemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat y...
Continue reading
BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP TAHUN 2024
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP TAHUN 2024

BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP TAHUN 2024 PSKN - BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP TAHUN 2024 Bimtek Pemeriksaan Aset Tetap. Aset tetap dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di definisikan sebagai aktiva berwujud yang di peroleh dengan bentuk siap pakai atau di bangun terlebih dahulu. Aset di gunakan dalam operasi sebuah perusahaan yang tidak untuk di jual dalam kegiatan perusahaan dan juga mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Ciri aset tetap di beli dengan tujuan tidak untuk di jual kembali ataupun di perdagangkan. Namun aset tetap di gunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Selain itu juga memiliki masa manfaat lebih dari satu ta...
Continue reading
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF
BIMTEK ASET DAERAH, PELATIHAN PEMERINTAH

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan AP...
Continue reading