author-avatar

Tentang PSKN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ( TI ) TERBAIK YANG TERLETAK DI KOTA JAKARTA PUSAT

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

BIMTEK SOSIALISASI PMK NO.24/ PMK NO. 07/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PMK 24/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; Dasar H...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja langkah penetapan anggaran adalah sasaran yang ingin dicapai yaitu yang telah ditetapkan dalam renstra, baik sasaran jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini tidak sekedar memberikan hasil kiner...

Lanjutkan membaca

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024

BIMTEK LKJIP DAN LPPD TAHUN 2024 Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi  mulai tahun 2021 diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penggabungan dua  jenis laporan Sesuai Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal 4 Maret 2021. Sebelum dikeluarkan Surat edaran ini, LKjIP dan LPPD dibuat secara terpisah. Dengan adanya surat edaran ini kedua jenis laporan itu digabung menjadi satu yaitu LPPD. Kebijakan penggabungan berdasarkan Peraturan Pemerin...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020

BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.24 TH 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020  Menimbang: Bahwa dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik; Bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagai bagian dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANEJEMEN ASET YANG EFEKTIV Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR

BIMTEK PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR Implementasi PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG SHSR, Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; ...

Lanjutkan membaca

jadwal bimtek sosialisasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD 2022)

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022)

JADWAL BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU HKPD 2022), UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; pengelolaan belanja daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;  pelaksa...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017

JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017 JADWAL BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017, Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemerik...

Lanjutkan membaca

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022

JADWAL BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbaga...

Lanjutkan membaca

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH 2024 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun draft Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberlakukan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah nanti harus mengacu kepada SAP tersebut. Sebagai langkah antisipasi untuk membantu implementasi SAP, KSAP memandang penting untuk memberikan panduan, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai entitas pelaporan. Salah satu permasalahan penting adalah penyusunan neraca awal. Penyusunan neraca awal sangat ...

Lanjutkan membaca